KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN
Transcript of KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN
KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN
Jln Nila pluneng kebonarun kode pos ( 27486 ) nomor Telpon 0274 ( 3102395)
DAFTAR ISI
Surat Keputusan Kepala Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
tentang Penetapan Renstra-SKPD Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU STRATEGIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Pelayanan SKPD .
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati
Terpilih
3.3 Telaah RTRW dan KLHS
3.4 Penentuan Isu-isu strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU RPJMD
BAB VII P E N U T U P
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat
posisi negara yang selalu hadir ditengah−tengah masyarakat, berdaulat bersama rakyat
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya
pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang
baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada
pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka
harus disusun grand−design perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga, perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus
dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kecamatan Kebonarum diarahkan untuk mendukung urusan umum
penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Dan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan stakeholder wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD)
dengan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Klaten, serta memperhatikan
RPJMD Provinsi dan Renstra K/L.
Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonarum
wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
selama periode tahun 2016 – 2021
Hal ini, diharapkan adanya keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor akan mempermudah mewujudkan visi
dan misi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya
visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2016-2021
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 2 -
1.2 Landasan Hukum
Dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021adalah :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 3 -
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 4 -
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015; dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Kecamatan
Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 5 -
Kepala Dinas Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten beserta seluruh
jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir
tahun anggaran.
1.3.2 Tujuan
Tujuan disusunnya Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis
strategis secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang
menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi
permasalahan yang dihadapi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
secara sinergis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten
Klaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, maupun dana bantuan dari pihak
ketiga.
1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana Strategis ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020 merupakan impelentasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Renstra-SKPD
Provinsi dan Renstra K/L.
Renstra SKPD KECAMATAN KEBONARUM ini disusun setelah RPJMD
Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan
penyusunan RPJMD dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman
untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan - SKPD. Rencana Kerja-SKPD merupakan
dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan dari
Renstra-SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Adapun
diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, adalah sebagai-berikut :
RPJM Prov. Jawa Tengah
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 6 -
Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU STRATEGIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD .
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3 Telaah RTRW dan KLHS
3.4 Penentuan Isu-isu strategis
Pedoman
APBD Kabupaten
Klaten
Rincian
APBD
RKA -
SKPD
Pedoman RKPD Kabupaten
Klaten
RENJA -
SKPD
Pedoman
Dijabarkan RPJM Kabupaten
Klaten
Pedoman
RAPBD
Kabupaten
Klaten
RENSTRA-
SKPD
Diperhatikan
Pedoman
Mengacu
Renstra SKPD Prov. Jawa Tengah
Renstra K/L
Memperhatikan
RTRW Kabupaten
Klaten
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 7 -
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:
a. Gambaran pelayanan SKPD
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
c. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan
d. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta
indikator kinerja
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
A. Kebijakan Umum
B. Kebijakan Teknis
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Sebagaiman tabel indikator kinerja SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII P E N U T U P
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 8 -
xBAB II
GAMBARAN UMUM
PELAYANAN KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Satuan Kerja Pangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kebonarum dibentuk
berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
dan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, dan
dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.
a. Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonarum adalah melaksanakan urusan
umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Fungsi
Kecamatan Kebonarum adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
4. Pelaksaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
b. Susunan Organisasi Kecamatan Kebonarum.
1. Kepala Badan
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah,
meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai.
2. Sekretaris Badan
Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan administrasi
ketatausahaan, meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan,
rumah tangga, pengandaan dan pemeliharaan perlengkapan
kantor serta melalukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Sub Bagian Keuangan.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 9 -
Sub Bagian Keangan mempunyai tugas sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) yang melaksanakan fungsi
pengelolaan keuangan SKPD-KECAMATAN KEBONARUM.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
menyusun rencana progam kegiatan, pengumpulan dan
pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD.
3. Bidang Perencanaan Ekonomi
Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kecamatan Kebonarum, terutama dalam hal
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan
pelaksanaan tugas pembangunan daerah bidang ekonomi, yang
meliputi :
3.1 Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi
3.2 Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal
4. Bidang Fisik dan Prasarana
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanaan sebagian
tugas Kecamatan Kebonarum, terutama dalam hal
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan
pelaksanaan tugas pembangunan daerah bidang fisik dan
prasarana, yang meliputi :
4.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata.
4.2 Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan
sebagain tugas Kecamatan Kebonarum, terutama dalam hal
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan
pelaksanaan tugas pembangunan daerah bidang sosial dan budaya,
yang meliputi :
5.1 Sub Bidang Informasi, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesra
5.2 Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 10 -
6. Bidang Pengendalian Pendataan, Evaluasi & Pengembangan
Kelompok Pengendalian Pendataan, Evaluasi & Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan
Kebonarum, terutama dalam hal mengkoordinasikan penyusunan
perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas pembangunan
daerah bidang Pengendalian Pendataan, Evaluasi & Pengembangan,
yang meliputi :
6.1 Sub Bid Pengelolaan data dan Statistik
6.2 Sub Bid Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
Adapun Struktur Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten,
sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22
Tahun 2008, sebagaimana Bagan 2.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 11 -
Lampiran : Keputusan Bupati Klaten Nomor : 22 Tahun 2008
Tanggal : 12 – 9 - 2008
2.2. Sumber Daya yang di miliki Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
Sumber daya yang di miliki Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku
dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai
tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan
prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Adapun secara sekilas,
sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2
Kepala SKPD
Sekretaris
Subag Perencanaan
dan Pelaporan
Subag Umum dan Keuangan
Umum dan
keuangan
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Kepala seksi Tata
Pemerintahan
Kepala seksi Pemberdayaaan Masyarakat Desa
Kepala Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 12 -
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Berdasarkan Pendidikan
Golongan Jumlah Lulusan Jumlah
I 0 S2 0
II 8 S1 6
III 12 D3 1
IV 0 SLTA 13
SLTP 0
SD 0
Dengan melihat SDM yang di miliki Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal,
paling banyak adalah lulusan/tamatan S1. Mengingat sangat cepatnya
perkembangan teknologi saat ini, dan tuntutan perencanaan daerah
maka diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di
lingkungan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten guna mempercepat
pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Sedangkan sarana dan prasarana sebagai penopang tugas pokok
dan fungsi pelayanan yang dimiliki Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten Kabupaten Klaten sebagaimana adalah, sebagai Tabel 2.2
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten
NO
SUMBER DAYA
JUMLAH
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
Tanah dan lahan seluas
Gedung perkantoran
Kendaraan bermotor: a. Roda empat b. Roda dua
Peralatan Kantor
- Meja
- Kursi
- Almari arsip : 40 buah - Almari peralatan / obat : 3 buah
- Meja dan kursi tamu : 7 unit
967,39 Ha
2.666 M2
1 buah
8 buah
43buah
140 buah
10 buah 1 buah
3 set
Kondisi sedang
Kondisi sedang Kondisi baik
Kondisi baik
Kondisi baik
-
Kondisi baik
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 13 -
- Televisi
- Almari Es/Kulkas : 3 buah
- Filling kabinet : 24 buah
- Komputer - Pesawat telepon : 8 buah
- Mesin Telp dan Fax : 1 buah
- Note book / laptop : 4 unit
- LCD Projector : 2 unit
- Mesin ketik : 27 buah
- Mesin foto copy : 1 buah - AC
- Kamera
- Wire less
- Jaringan internet : 1 unit
- Over Head Proyektor ( OHP ) : 2 buah
0 buah
0 buah
4 buah
2 unit 1 buah
0 buah
4 buah
1 buah
0 buah
0 Buah 1 buah
2buah
1 buah
1 Buah
buah
Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada tabel 2.2 di atas,
hal yang perlu diantisipasi kedepan adalah penataan, dan
pengelolaan aset daerah untuk melaksanakan ketentuan ayat (2), dan
ayat (3) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten Kabupaten harus fokus pada urusan umum penyelenggaraan
pemerintahan bidang perencanaan daerah.
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
a. Kinerja Pelayanan Capaian Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun
2011-2015
Kinerja Pelayanan capaian Rencana Strategis Kecamatan
Kebonarum Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2010-
2015, dapat dilihat pada Tabel 2.3
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 14 -
Tabel 2.3 Pelaksanaan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Kabupaten
Klaten
Tahun 2011-2015
Indikator Target Awal
Renstra Tahun 2010
Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pertumbuhan PDRB 4,36 4,37 1,96 4,39 4,32 4,4 5,72 4,42 3,65 4,44
Laju inflasi 6,09 7,35 7,9 8,62 0,81 5,35 7,43 6,62 4,61 4,35
PDRB per Kapita 3.794.564,88 3.950.597,60 3.774.209,11 4.113.304,55 4.211.507,35* 4.283.373,19 4.028.840 4.461.167,29 4131724,25 4.647.070,05
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional
Persentase Jumlah penduduk Miskin
16,13 15,38 17,95 14,63 16,71 13,88 15,6 13,14 14,58 12,41
Ruang publik yang
berubah peruntukannya
3 0 0 0 2 0 0
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD
yg telah ditetapkan dgn
PERDA
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD
yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD
yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Buku ”kabupaten dalam
angka”
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”PDRB
kabupaten”
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan
urusan umum penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten pada periode Pelaksanaan Renstra Kecamatan
Kebonarum Tahun 2011-2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:
......
......
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 15 -
b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD KECAMATAN
KEBONARUM
Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD dilakukan untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan SKPD selama Periode Renstra-SKPD KECAMATAN
KEBONARUM Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.6
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD KECAMATAN
KEBONARUM
Uraian
Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya
( dlm Ribu Rp. )
2011 2012 2013 2014
T R T R T R T R
Belanja 6.858.123. 6.425.883. 8.630.163 7.931.431 9.242.654 8.518.064 11.171.530. 10.395.444.
1. Belanja Tidak Langsung 2.408.123. 2.390.012. 2.727.437 2.590.891 3.089.903 2.951.300 3.381.965. 3.217.761
1.1 Belanja Pegawai 2.408.123. 2.390.012 2.727.437 2.590.891 3.089.903 2.951.300 3.381.965. 3.217.7611
2. Belanja Langsung 4.450.000. 4.035.871. 5.902.726 5.340.540 6.152.751 5.566.764 7.789.565. 7.157.683.
2.1 Belanja Pegawai 725.034. 611.704. 1.116.854 1.032.472 1.140.734 974.166 1.098.434. 985.604.
2.2 Belanja barang dan jasa 3.663.166. 3.370.684. 4.552.859 4.078.575 4.744.564 4.341.187 6.084.139. 5.658.512.
2.3 Belanja Modal 61.800. 53.482. 233.013 229.493 267.453 251.411 606.991. 5135.645
Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014, KECAMATAN KEBONARUM 2015 diolah.
Berdasarkan Tabel 2.6 sebagaimana tersebut di atas realisasi proporsi
belanja tidak langsung selama 4 tahun pertumbuhannya rata-rata 25,72 %,
sedang belanja langsung rata-rata 43,61 %.
b. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/kota terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Disperindagkop
dan UMKM Kabupaten Klaten terhadap Sasaran Renstra SKPD
Provinsi dan Renstra K/L dapat disajikan pada Tabel 2.7
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 16 -
Tabel 2.7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/kota terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja
Capaian Sasaran
Renstra SKPD Kab/kota Renstra SKPD Provinsi Renstra K/L
Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014
Th
2011
Th
2012
Th
2013 Th 2014
Th
2011
Th
2012
Th
2013
Th
2014
1 Pertumbuhan PDRB 1,96 4,32 5,72 3,65
2 Laju inflasi 7,9 0,81 7,43 4,61
3 PDRB per Kapita 3.774.209,11 4.211.507,35
* 4.028.840 4131724,25
4 Indeks ketimpangan Williamson
(Indeks Ketimpangan Regional
5 Persentase Jumlah penduduk
Miskin 17,95 16,71 15,6 14,58 16,21 14,98 14,44 13,62
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD
Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) pada Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan
terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun
dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian
dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang
dihadapi oleh Kecamatan Kebonarum adalah sebagai berikut :
1. Tantangan
Bidang Perencanaan Bidang Ekonomi
Tantangan yang dihadapi oleh bidang ekonomi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah yang
bersifat pendekatan partisipatif dengan pendekatan teknokratik
b. ....
Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Tantangan yang dihadapi oleh bidang sosial budaya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Banyaknya SKPD yang menjadi rentang kendali koordinasi bidang
Sosial budaya.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 17 -
b. Terbatasnya jumlah personil SDM.
Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang Fisik dan Prasarana
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Dokumen perencanaan hasil Musrenbangkab yang disusun belum
menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat
dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung
masih berupa wish list. Program dan kegiatan yang direncanakan
masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal
ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat
sepenuhnya dilaksanakan..
Bidang Perencanaan Pengendalian Pendataan, Evaluasi &
Pengembangan
Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang Pengendalian Pendataan,
Evaluasi & Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai berikut:
a. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder
dan primer, baik dari hasil pengendalian dan evaluasi maupun
hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga
kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah
pembangunan belum fokus.
b. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi
perencanaan pembangunan.
2. Peluang
■ Bidang Perencanaan Bidang Ekonomi
Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Ekonomi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya
manusia bidang ekonomi secara bertahap dan berkesimbungan.
b. Ketersediaan regulasi dalam rangka pengembangan bidang ekonomi
di Kabupaten Klaten.
c. Terbuka dan kemudahan iklim investasi dalam bidang industri, dan
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2020 - 18 -
d. Minat investor ke Kabupaten Klaten cukup tinggi untuk
pengembangan usaha bidang ekonomi.
■ Bidang Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya
Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang sosial
budaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Ketersediaan SDM perangkat daerah untuk maju dan berkembang.
b. Ketersediaan regulasi yang mendukung etos kerja dan budaya kerja
perangkat daerah.
c. Kondusivitas wilayah untuk menjamin keberlangsungan
pembangunan, dan
d. ......
■ Bidang Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang fisik dan
prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
a. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung pengembangan
usaha dan strategis.
b. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan dalam pengaturan
dan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang wilayah.
c. ......
■ Bidang Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Penelitian
dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
berikut :
a. Adanya dukungan data dan informasi pelaksanaan
pembangunan akan mempermudah penyelesaian permasalahan
pembangunan daerah.
b. Adanya motivasi untuk mengembangkan hasil Krenova, dan potensi
unggulan kawasan sebagai daya saing daerah.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 19 -
BAB III
ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.1
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
No
Aspek Kajian
Standar yang Digunakan
Capaian Kondisi Saat
Ini Th. 2014
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal (sesuai
kewenangannya)
Eksternal (di luar
kewenangannya)
1 Pertumbuhan
PDRB
PDRB (t+1) - PDRB (t) X
100%
PDRB (t)
3,65 Regulasi dan daya
dukung
pemerintah dalam memfasilitasi
pengembangan dan peningkatan 9
(sembilan) lapangan usaha
pembentuk PDRB secara
proporsional dan berimbang
Pasar, teknologi
dan informasi
tumbuh lebih cepat dibanding
kesiapan pemerintah dalam
menjalankan tupoksi SKPD
SKPD bergerak
atas dasar siklus
perencanaan dan penganggaran
sehingga permasalahan di
lapangan bergerak mencari
penyelesaiannya sendiri
2 Laju Inflasi [{(1+Δ I n fi)(1+ΔI n f2)(1+Δ I n ft)}¹/t] – 1
Dimana : Δ I n ft = perubahan nilai
inflasi t = tahun pengamatan
4,61 Belum optimalnya koordinasi Tim
Pengendali Inflasi Daerah dalam
menjaga kinerja ekonomi daerah
Perdagangan bebas, dan arus
barang yang masuk tidak
mungkin dihadang dengan produk
lokal
3 PDRB
Perkapita
PDRB PDRB
Penduduk tengah tahun
4.131.724,25
4 Persentase Jumlah penduduk Miskin di atas garis kemiskinan
(100 - angka kemiskinan) 14,58
6 Penjabaran program
RPJMD kedalam
RKPD
Dokumen RPJMD dan RKPD
7 Ketersediaan
data dan informasi
pelaksanaan pembangunan
Buku “ kabupaten dalam
angka “
ada
8 Penanaman Modal Daerah
Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015 – 2020
Belum adanya rencana induk
pembangunan industri daerah
Rendahnya daya saing produk IKM
dalam menghadapi dampak
globalisasi
9 Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (
Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 20 -
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ( MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI
DAN BERDAYA SAING”PERIODE 2016-2021 )
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih periode tahun 2016-2020 berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.2
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi : Toto Titi Tentrem Kertoraharjo
Misi dan Program Prioritas Kepala
Daerah
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Eksternal Internal
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan
1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan
pembangunan daerah.
SKPD belum sepenuhnya
menerapkan standar
pelayanan kinerja : SP, dan SOP tentang
pelibatan masyarakat
dalam pembangunan
daerah
Masih terbatasnya peran masyarakat
dalam pelaksanaan
pembangunan, karena sosial-impact yang
diharapkan rendah
Masih terbatasnya Tidak adanya katup
pengendalian dan
pengawasan bagi SKPD untuk memastikan
bahwa SKPD telah
menerapkan standar
pelayanan kinerja berdasar budaya kerja,
dan pencapaian
keberhasilan target indikator daerah yang
harus
dipertanggungjawabkan
Terbukanya pasar, teknologi dan
informasi
seharusnya ditangkap sebagai
peluang untuk
berkembang dan
kemajuan.
2 Peningkatan aspek pelayanan umum urusan perencanaan pembangunan
daerah
Target Capaian Kinerja Indikator
Daerah belum
sepenuhnya menjadi target agregat
pelayanan SKPD
Belum terpahaminya visi dan misi KDH
sebagai janji politik
yang harus diwujukan
Belum sepenuhnya target indikator daerah
menjadi tolok-ukur
keberhasilan kinerja organisasi
3 Peningkatan ketersediaan data
statistik perencanaan pembangunan daerah
Belum optimalnya pola
kemitraan, serta lemahnya akses data
statistik perencanaan
pembangunan yang tersedia di masing-
masing SKPD penyedia
layanan
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Telaahan Visi, Misi dan Program Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten, sebagaimana Tabel 3.3
Tabel 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Visi : .......
Misi dan Program Renstra K/L Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Eksternal Internal
Misi ....... 1 Program ..... SKPD belum
sepenuhnya Tidak adanya katup pengendalian dan
Masih terbatasnya
Terbukanya pasar, teknologi dan informasi
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 21 -
menerapkan standar
pelayanan kinerja :
SP, dan SOP
pengawasan bagi SKPD
untuk memastikan
bahwa SKPD telah menerapkan standar
pelayanan kinerja
berdasar budaya kerja, dan pencapaian
keberhasilan target
indikator daerah yang harus
dipertanggungjawabkan.
sumber daya
produktif
terhadap akses: pasar,
modal,
teknologi, dan
informasi.
seharusnya ditangkap
sebagai peluang untuk
berkembang dan kemajuan.
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 berdasarkan Rencana
Struktur ruang dan tugas pokok fungsi SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten, sebagaimana Tabel 3.4
Tabel 3.4 Telaah Struktur Ruang Terhadap Tupoksi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Klaten
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan
Palayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
PKN PKN
PKW dengan fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pemerintahan,
pelayanan sosial dan ekonomi,
permukiman perkotaan,
perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, perhubungan
dan peribadatan.
Klaten selatan, Klaten Tengah dan
Klaten Utara
Perumusan kebijakan teknis
perencanaan,
pengendalian dan
pembinaan pelaksanaan tugas
di bidang
perencanaan pembangunan
daerah
Perumusan kebijakan teknis
perencanaan,
pengendalian dan
pembinaan pelaksanaan tugas
di bidang
perencanaan pembangunan
daerah
sebagai pusat PKW dengan fungsi
pengembangan sbg
kawasan pusat
pemerintahan, ekonomi,
permukiman
perkotaan, perdagangan dan
jasa, pendidikan,
kesehatan, perhubungan dan
peribadatan.
PKL dengan fungsi pengembangan
sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata,
pertanian, industri, pelayanan
perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan
dan peribadatan.
Delanggu dan
Prambanan
Perumusan
kebijakan teknis perencanaan,
pengendalian dan
pembinaan pelaksanaan tugas
di bidang
perencanaan pembangunan
daerah
Perumusan
kebijakan teknis perencanaan,
pengendalian dan
pembinaan pelaksanaan tugas
di bidang
perencanaan pembangunan
daerah
sebagai PKL dengan
fungsi pengembangan sbg
kawasan
perdagangan dan jasa, permukimn
perkotaan,
pariwisata, pelayanan
perekonomian dan
skala regional,
kesehatan, dan peribadatan.
PKlp dengan fungsi pengembangan
sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata,
pertanian, industri, pelayanan
perekonomian dan skala regional,
pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.
Jatinom, Pedan, dan
Wedi
Perumusan
kebijakan teknis perencanaan,
pengendalian dan
pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan
pembangunan daerah
Perumusan
kebijakan teknis perencanaan,
pengendalian dan
pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan
pembangunan daerah
sebagai pusat PKlp
dengan fungsi pengembangan sbg
kawasan
perdagangan dan
jasa, pertanian, industri, pelayanan
perekonomian dan
skala regional, pendidikan, dan
peribadatan.
PKK dg fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pelayanan skala antar
kecamatan, pendidikan, kesehatan,
peribadatan, perdagangan dan jasa, pertanian, perekonomian dan sosial
utk skala lokal
Bayat, cawas, ceper, gantiwarno,
Jogonalan,
Juwuring, Kalikotes, karanganom,
Karangdowo,
Karangnongko,
Kebonarum, Kemalang,
manisrenggo,
ngawen, Polanharjo, Trucuk, Tulung dan
Wonosari.
Perumusan kebijakan teknis
perencanaan,
pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan tugas
di bidang
perencanaan pembangunan
daerah
Perumusan kebijakan teknis
perencanaan,
pengendalian dan pembinaan
pelaksanaan tugas
di bidang
perencanaan pembangunan
daerah
Sebagai pusat PKK dg fungsi
pengembangan sbg
kawasan pusat pelayanan skala
antar kecamatan,
pendidikan,
kesehatan, peribadatan,
perdagangan dan
jasa, pertanian, perekonomian dan
sosial utk skala lokal
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 22 -
Sedangkan telaah pola ruang terhadap Tupoksi SKPD Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5
Tabel 3.5 Telaah Pola Ruang Terhadap Tupoksi SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten
Rencana Pola Ruang
Kondisi Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
pada periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang
terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
A. Kawasan Lindung A
.
Kawasan Lindung
a.
Kawasan Hutan Lindung, Mencakup
luas ≥ 29 ha berada di
Kecamatan Bayat.
a.
Kawasan Hutan Lindung, Mencakup luas ≥ 29 ha
berada di Kecamatan
Bayat.
b.
Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya adalah berupa kawasan
resapan air, meliputi
kecamatan: Kemalang, Manisrenggo,
Karangnongko,
Jatinom, dan Tulung.
b.
Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya adalah berupa kawasan
resapan air, meliputi
kecamatan: Kemalang, Manisrenggo,
Karangnongko, Jatinom,
dan Tulung.
c.
Kawasan Perlindungan Setempat, diantaranya;
c.
Kawasan Perlindungan Setempat, diantaranya;
a
)
.
Kawasan sempadan
sungai mencakup
luasan ≥ 3.963 hektar yang
tersebar di wilayah
Kabupaten, dengan rincian sebagai
berikut :
a
)
.
Kawasan sempadan
sungai mencakup
luasan ≥ 3.963 hektar yang tersebar
di wilayah
Kabupaten, dengan rincian sebagai
berikut :
i dataran sepanjang
tepian sungai
bertanggul dengan lebar
paling sedikit
5 (lima) meter
dari kaki tanggul
sebelah luar;
i dataran sepanjang tepian
sungai bertanggul
dengan lebar paling sedikit 5
(lima) meter dari
kaki tanggul
sebelah luar;
Ii dataran sepanjang
tepian sungai
besar tidak
bertanggul di luar kawasan
permukiman
dengan lebar paling sedikit
100 (seratus)
meter dari tepi sungai;
dan
Ii
dataran sepanjang tepian sungai
besar tidak
bertanggul di luar
kawasan permukiman
dengan lebar
paling sedikit 100 (seratus) meter
dari tepi sungai;
dan
ii
i
dataran
sepanjang tepian anak
sungai tidak
bertanggul di luar kawasan
permukiman
dengan lebar paling sedikit
50 (lima
puluh) meter
dari tepi sungai.
i
ii
dataran
sepanjang tepian anak sungai tidak
bertanggul di luar
kawasan permukiman
dengan lebar
paling sedikit 50 (lima puluh)
meter dari tepi
sungai.
d Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.
d Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.
a
.
Taman Nasional
Gunung Merapi dengan luas kurang
lebih 893 (delapan
ratus Sembilan
a
.
Taman Nasional
Gunung Merapi dengan luas kurang
lebih 893 (delapan
ratus Sembilan puluh
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 23 -
puluh tiga) hektar
yang meliputi
sebagian wilayah Kecamatan
Kemalang; dan
tiga) hektar yang
meliputi sebagian
wilayah Kecamatan Kemalang; dan
b
.
Kawasan cagar
budaya meliputi:
b
.
Kawasan cagar
budaya meliputi:
1.
Candi Prambanan,
Candi Sojiwan,
Candi Bubrah, Candi
Lumbung,
Candi Sewu,
Candi Asu/Gana,
Candi
Lor/Candirejo, Candi Plaosan
Lor, dan
Candi Plaosan Kidul berada
di Kecamatan
Prambanan dengan luas
kurang lebih
67 (enam
puluh tujuh) hektar;
1.
Candi Prambanan, Candi Sojiwan,
Candi Bubrah,
Candi Lumbung, Candi Sewu,
Candi Asu/Gana,
Candi
Lor/Candirejo, Candi Plaosan
Lor, dan Candi
Plaosan Kidul berada di
Kecamatan
Prambanan dengan luas
kurang lebih 67
(enam puluh tujuh) hektar;
2
.
Candi
Prambanan, Candi Sojiwan,
Candi Bubrah,
Candi
Lumbung, Candi Sewu,
Candi
Asu/Gana, Candi
Lor/Candirejo,
Candi Plaosan Lor, dan
Candi Plaosan
Kidul berada di Kecamatan
Prambanan
dengan luas
kurang lebih 67 (enam
puluh tujuh)
hektar; dan Candi
Karangnongko
berada di Kecamatan
Karangnongko
dengan luas kurang lebih 1
(satu) hektar;
dan
2
.
Candi Prambanan,
Candi Sojiwan, Candi Bubrah,
Candi Lumbung,
Candi Sewu,
Candi Asu/Gana, Candi
Lor/Candirejo,
Candi Plaosan Lor, dan Candi
Plaosan Kidul
berada di Kecamatan
Prambanan
dengan luas kurang lebih 67
(enam puluh
tujuh) hektar; dan
Candi Karangnongko
berada di
Kecamatan Karangnongko
dengan luas
kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
3.
Kawasan Pandanaran
berada di
Kecamatan Bayat dengan
luas kurang
lebih 9
(sembilan) hektar.
3.
Kawasan Pandanaran
berada di
Kecamatan Bayat dengan luas
kurang lebih 9
(sembilan) hektar.
B Kawasan Budidaya
a Kawasan peruntukan
hutan produksi;
a Kawasan peruntukan hutan
produksi;
a)
.
Hutan produksi terbatas
mencakup luasan
≥ 185 hektar berada di Kecamatan
Bayat.
a)
.
Hutan produksi terbatas mencakup
luasan ≥ 185 hektar
berada di Kecamatan Bayat.
b
).
Hutan produksi
tetap mencakup luasan ≥ 429
hektar meliputi
kecamatan: Bayat dan Kalikotes.
b
).
Hutan produksi tetap
mencakup luasan ≥ 429 hektar meliputi
kecamatan: Bayat dan
Kalikotes.
b
.
Kawasan peruntukan
hutan rakyat mencakup
luasan ≥ 1.514 hektar meliputi kecamatan :
Bayat, Jatinom,
b Kawasan peruntukan hutan
rakyat mencakup luasan ≥
1.514 hektar meliputi kecamatan : Bayat,
Jatinom, Karangnongko,
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 24 -
Karangnongko,
Kemalang,
Manisrenggo, Prambanan, Tulung
dan Wedi.
Kemalang, Manisrenggo,
Prambanan, Tulung dan
Wedi.
c.
Kawasan peruntukan pertanian tanaman
pangan mencakup
luasan ≥ 28.949
hektar berada di seluruh kecamatan,
dengan perincian
sebagai berikut:
c Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
mencakup luasan ≥ 28.949
hektar berada di seluruh
kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
a
)
Kawasan
peruntukan
hortikultura
mencakup luasan ≥ 2.422 hektar
meliputi
kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper,
Delanggu,
Gantiwarno, Jatinom,
Jogonalan,
Juwiring, Kalikotes, Karanganom,
Karangdowo,
Karangnongko,
Kemalang, Manisrenggo,
Ngawen, Pedan,
Prambanan, Trucuk, Tulung,
Wedi, dan
Wonosari.
a
)
Kawasan
peruntukan
hortikultura
mencakup luasan ≥ 2.422 hektar
meliputi kecamatan:
Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu,
Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes,
Karanganom,
Karangdowo, Karangnongko,
Kemalang,
Manisrenggo,
Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk,
Tulung, Wedi, dan
Wonosari.
I Kelapa deres
meliputi
kecamatan: Bayat,
Gantiwarno,
Jogonalan, Kalikotes,
Kemalang,
Manisrenggo dan Wedi.
I Kelapa deres
meliputi kecamatan:
Bayat, Gantiwarno, Jogonalan,
Kalikotes,
Kemalang, Manisrenggo dan
Wedi.
Ii Kapuk
meliputi
kecamatan : Gantiwarno,
Jatinom,
Jogonalan, Kalikotes,
Ngawen,
Prambanan,
dan Tulung.
I
i
Kapuk meliputi
kecamatan :
Gantiwarno, Jatinom,
Jogonalan,
Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan
Tulung.
Ii
i
Kopi
meliputi
kecamatan: Jatinom,
Karangnongko
, Kemalang,
Tulung, dan Manisrenggo.
I
i
i
Kopi meliputi
kecamatan:
Jatinom, Karangnongko,
Kemalang, Tulung,
dan Manisrenggo.
I
v
Tembakau
rajangan dan asepan
meliputi
kecamatan:
Bayat, Ceper, Gantiwarno,
Jatinom,
Jogonalan, Prambanan,
Manisrenggo
dan Kemalang.
I
v
Tembakau rajangan
dan asepan meliputi kecamatan: Bayat,
Ceper, Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan,
Prambanan, Manisrenggo dan
Kemalang.
V Tembakau Virginia
meliputi
kecamatan: Pedan,
Trucuk, dan
Kalikotes.
V Tembakau Virginia meliputi kecamatan:
Pedan, Trucuk, dan
Kalikotes.
Vi
Tembakau Vorsternland
meliputi
kecamatan: Gantiwarno,
Jogonalan,
Kebonarum, Klaten
Vi
Tembakau Vorsternland
meliputi kecamatan:
Gantiwarno, Jogonalan,
Kebonarum, Klaten
Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 25 -
Selatan,
Klaten Utara,
dan Wedi.
V
ii
Cengkeh
meliputi
kecamatan: Jatinom,
Karangnongko
, Kemalang,
Manisrenggo dan Tulung.
V
i
i
Cengkeh meliputi
kecamatan:
Jatinom, Karangnongko,
Kemalang,
Manisrenggo dan
Tulung.
v
iii
Tebu meliputi
kecamatan: Bayat, Ceper,
Pedan,
Jatinom,
Gantiwarno, Jogonalan,
dan
Prambanan.
v
ii
i
Tebu meliputi
kecamatan: Bayat, Ceper, Pedan,
Jatinom,
Gantiwarno,
Jogonalan, dan Prambanan.
b
)
.
Kawasan
peruntukan
perkebunan
mencakup luasan ≥ 1.080 hektar
terdiri atas
komoditas
b
).
Kawasan peruntukan
perkebunan mencakup
luasan ≥ 1.080 hektar
terdiri atas komoditas
a. Pengembangan kawasan
peruntukan
peternakan mencakup
luasan ≥ 434
hektar meliputi
kecamatan:
Bayat, Cawas, Gantiwarno,
Jatinom,
Jogonalan, Wedi,
Karangdowo,
Karangnongko
, Kebonarum, Kemalang,
Manisrenggo,
Ngawen, Prambanan,
dan Tulung.
a.
Pengembangan kawasan peruntukan peternakan
mencakup luasan ≥ 434
hektar meliputi kecamatan: Bayat,
Cawas, Gantiwarno,
Jatinom, Jogonalan, Wedi, Karangdowo,
Karangnongko,
Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen,
Prambanan, dan Tulung.
b. Kawasan
peruntukan pertanian
tanaman
pangan mencakup
luasan ≥
32.451 hektar ditetapkan
menjadi Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan
(LPPB).
b
.
Kawasan peruntukan
pertanian tanaman pangan mencakup
luasan ≥ 32.451 hektar
ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LPPB).
d Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
d Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
a
)
Kawasan
Peruntukan Perikanan
Tangkap, Kawasan
peruntukan perikanan
tangkap
mencakup seluruh perairan badan
sungai di wilayah
Kabupaten.
a
)
Kawasan Peruntukan
Perikanan Tangkap, Kawasan peruntukan
perikanan tangkap
mencakup seluruh perairan badan sungai
di wilayah Kabupaten.
a)
b).
Kawasan Peruntukan
Perikanan
Budidaya,
meliputi:
b)
.
Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya,
meliputi:
(a) waduk atau
rawa dengan
luas ≥ 170 hektar
berada di
Kecamatan
Bayat.
(a) waduk atau rawa
dengan luas ≥
170 hektar berada di
Kecamatan
Bayat.
(b) budidaya
pembibitan
dan
(b) budidaya
pembibitan dan
budidaya
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 26 -
budidaya
pembesaran
dengan luas ≥ 113
hektar
meliputi kecamatan:
Bayat,
Cawas, Jogonalan,
Juwiring,
Kalikotes, Karanganom
,
Karangdowo,
Karangnongko,
Kebonarum,
Manisrenggo, Ngawen,
Polanharjo,
Prambanan dan Tulung.
pembesaran
dengan luas ≥
113 hektar meliputi
kecamatan:
Bayat, Cawas, Jogonalan,
Juwiring,
Kalikotes, Karanganom,
Karangdowo,
Karangnongko, Kebonarum,
Manisrenggo,
Ngawen,
Polanharjo, Prambanan dan
Tulung.
(c)
Pengembang
an budidaya perikanan
berbasis
sistem kewilayahan
dilaksanakan
melalui pengembang
an kawasan
minapolitan
dengan komoditas
ikan nila
meliputi kecamatan:
Karanganom
, Polanharjo dan Tulung.
(c) Pengembangan
budidaya
perikanan berbasis sistem
kewilayahan
dilaksanakan melalui
pengembangan
kawasan minapolitan
dengan
komoditas ikan
nila meliputi kecamatan:
Karanganom,
Polanharjo dan Tulung.
C Kawasan Peruntukan
Pertambangan, terdiri atas;
C Kawasan Peruntukan
Pertambangan, terdiri atas;
a
)
.
Kawasan peruntukan
pertambangan mineral
meliputi:
a
)
.
Kawasan peruntukan
pertambangan mineral
meliputi:
(a
)
.
pertambangan andesit berada di
Kecamatan
Karangdowo;
(a). pertambangan andesit berada
di Kecamatan
Karangdowo;
(b
)
.
pertambangan batu gamping berada di
Kecamatan
Kalikotes;
(b). pertambangan batu gamping
berada di
Kecamatan Kalikotes;
(
c
).
pertambangan
lempung alluvial
meliputi kecamatan: Ceper,
Gantiwarno,
Jogonalan, Karanganom,
Karangnongko, dan
Ngawen.
(c). pertambangan
lempung alluvial
meliputi kecamatan:
Ceper,
Gantiwarno, Jogonalan,
Karanganom,
Karangnongko, dan Ngawen.
D Kawasan Peruntukan
Industri;
D Kawasan Peruntukan
Industri;
Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
Kawasan peruntukan
industri besar meliputi:
Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
Kawasan peruntukan
industri besar meliputi:
Program Pengawasan dan Pengendalian
Usaha Industri
Arahan Program Pengawasan dan
Pengendalian Usaha
Industri ke depan tetap harus memperhatikan
kawasan peruntukan
(a). Kecamatan Ceper
dengan luas ≥ 342 hektar;
(a). Kecamatan Ceper
dengan luas ≥ 342 hektar;
(b). Kecamatan Pedan
dengan luas ≥ 147
hektar; dan
(b). Kecamatan Pedan
dengan luas ≥ 147
hektar; dan
(c). Kecamatan
Prambanan dengan
luas ≥ 127 hektar.
(c). Kecamatan
Prambanan dengan
luas ≥ 127 hektar.
Kawasan peruntukan industri menengah
meliputi:
Kawasan peruntukan industri menengah
meliputi:
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Arahan Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah,
harus tetap memperhatikan
kawasan peruntukan.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 27 -
(a). Kecamatan Klaten
Tengah dan
Kecamatan Klaten Utara dengan luas ≥
71 hektar;
(a). Kecamatan Klaten
Tengah dan
Kecamatan Klaten Utara dengan luas ≥
71 hektar;
(b). Kecamatan Karanganom dengan
luas ≥ 22 hektar;
(b). Kecamatan Karanganom dengan
luas ≥ 22 hektar;
(c). Kecamatan Delanggu
dengan luas ≥ 51 hektar; dan
(c). Kecamatan Delanggu
dengan luas ≥ 51 hektar; dan
(d). Kecamatan
Jogonalan dengan
luas ≥ 56 hektar.
(d). Kecamatan
Jogonalan dengan
luas ≥ 56 hektar.
Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro
meliputi:
Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro
meliputi:
(a).
industri pengecoran
logam berada di
Kecamatan Ceper
(a).
industri pengecoran
logam berada di
Kecamatan Ceper
(b).
industri pandai besi meliputi kecamatan:
Delanggu, Jatinom,
Karanganom, Manisrenggo, dan
Polanharjo.
(b).
industri pandai besi meliputi kecamatan:
Delanggu, Jatinom,
Karanganom, Manisrenggo, dan
Polanharjo.
(c).
industri tenun Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi
kecamatan: Bayat,
Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan
Pedan.
(c).
industri tenun Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi
kecamatan: Bayat,
Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan
Pedan.
(d).
industri konveksi
meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes,
Klaten Selatan,
Ngawen, Pedan, dan Wedi.
(d).
industri konveksi
meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes,
Klaten Selatan,
Ngawen, Pedan, dan Wedi.
(e).
industri genteng
meliputi kecamatan:
Ceper, Kalikotes, Karanganom,
Selatan, Ngawen,
dan Wonosari.
(e).
industri genteng
meliputi kecamatan:
Ceper, Kalikotes, Karanganom,
Selatan, Ngawen,
dan Wonosari.
(f). industri meubel/furniture
meliputi kecamatan:
Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten
Utara, Ngawen,
Trucuk, dan Wonosari.
(f). industri meubel/furniture
meliputi kecamatan:
Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten
Utara, Ngawen,
Trucuk, dan Wonosari.
(g).
industri
gerabah/keramik
meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan
Wonosari.
(g).
industri
gerabah/keramik
meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan
Wonosari.
(h).
industri pengolahan
tembakau meliputi kecamatan:
Gantiwarno, Wedi,
Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk
dan Wedi.
(h).
industri pengolahan
tembakau meliputi kecamatan:
Gantiwarno, Wedi,
Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk
dan Wedi.
(i) industri soon
meliputi kecamatan: Ngawen dan Tulung.
(i) industri soon
meliputi kecamatan: Ngawen dan Tulung.
(j) industri makanan
kecil meliputi
kecamatan: Jogonalan dan
Polanharjo.
(j) industri makanan
kecil meliputi
kecamatan: Jogonalan dan
Polanharjo.
E Kawasan Peruntukan
Pariwisata, meliputi;
E Kawasan Peruntukan
Pariwisata, meliputi
a
).
kawasan peruntukan
pariwisata budaya, mencakup;
a
.
kawasan peruntukan
pariwisata budaya, mencakup;
(
a
).
Candi Prambanan,
Candi Sojiwan,
Candi Bubrah, Candi Lumbung,
Candi Sewu, Candi
Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo,
Candi Plaosan Lor,
dan Candi Plaosan
Kidul berada di Kecamatan
Prambanan;
(a). Candi Prambanan,
Candi Sojiwan,
Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi
Sewu, Candi
Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi
Plaosan Lor, dan
Candi Plaosan Kidul
berada di Kecamatan Prambanan;
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 28 -
(
b
).
Candi Merak dan
candi
karangnongko berada di
Kecamatan
Karangnongko;
(b). Candi Merak dan
candi karangnongko
berada di Kecamatan Karangnongko;
(
c
).
Museum Gula Jawa
Tengah berada di
Kecamatan
Jogonalan;
(c).
Museum Gula Jawa
Tengah berada di
Kecamatan
Jogonalan;
(
d
)
.
Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi
Yaqowiyu berada di
Kecamatan
Jatinom;
(d).
Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi
Yaqowiyu berada di
Kecamatan Jatinom;
(
e)
.
Makam Ki Ageng
Pandanaran berada
di Kecamatan Bayat;
(e).
Makam Ki Ageng
Pandanaran berada di
Kecamatan Bayat;
(f
)
.
Makam Ki Ageng
Ronggowarsito berada di
Kecamatan
Trucuk;
(f). Makam Ki Ageng
Ronggowarsito berada di Kecamatan
Trucuk;
(
g
).
Makam Ki Ageng Perwito berada di
Kecamatan
Wonosari; dan
(g).
Makam Ki Ageng Perwito berada di
Kecamatan
Wonosari; dan
(h
)
.
keunikan lokal desa
wisata meliputi desa :
(h).
keunikan lokal desa
wisata meliputi desa :
b)
.
Kawasan peruntukan pariwisata alam
meliputi:
b)
Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi
(
a)
.
Deles Indah berada
di Kecamatan Kemalang;
(a). Deles Indah berada di
Kecamatan Kemalang;
(b
)
.
Gunung Watu Prau dan Pegunungan
Kidul berada di
Kecamatan Bayat;
dan
(b). Gunung Watu Prau dan Pegunungan
Kidul berada di
Kecamatan Bayat;
dan
(
c)
.
kawasan keunikan
batuan dan fosil berada di
Kecamatan Bayat
(c). kawasan keunikan
batuan dan fosil berada di Kecamatan
Bayat
c)
.
Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
c.
Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
(
a
).
Rawa Jombor
Permai berada di
Kecamatan Bayat;
(a). Rawa Jombor Permai
berada di Kecamatan
Bayat;
(
b
).
Obyek Wisata Mata
Air Cokro (OMAC),
Pemandian Lumban Tirto, dan
Pemancingan Janti
berada di Kecamatan Tulung;
(b). Obyek Wisata Mata
Air Cokro (OMAC),
Pemandian Lumban Tirto, dan
Pemancingan Janti
berada di Kecamatan Tulung;
(
c
).
Pemandian Umbul
Ponggok berada di
Kecamatan Polanharjo;
(c). Pemandian Umbul
Ponggok berada di
Kecamatan Polanharjo;
(
d
).
Pemandian
Jolotundo berada di
Kecamatan Karanganom; dan
(d). Pemandian
Jolotundo berada di
Kecamatan Karanganom; dan
(
e)
.
Pemandian
Tirtomulyono dan Pemandian
Tirtomulyani
berada di
Kecamatan Kebonarum.
(e). Pemandian
Tirtomulyono dan Pemandian
Tirtomulyani
berada di
Kecamatan Kebonarum.
Kawasan Lainnya Kawasan Lainnya
Kawasan peruntukan
lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan
yang meliputi:
Kawasan peruntukan
lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan
yang meliputi:
a
.
Depo Pendidikan
dan Latihan
a
.
Depo Pendidikan dan
Latihan Tempur
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 29 -
Tempur
(Dodiklatpur)
berada di Kecamatan Klaten
Selatan dengan luas
≥ 29 hektar;
(Dodiklatpur) berada di
Kecamatan Klaten
Selatan dengan luas ≥ 29 hektar;
b
.
Komando Distrik
Militer (Kodim)
Klaten berada di
Kecamatan Klaten Tengah dengan luas
≥ 1 hektar;
b
.
Komando Distrik
Militer (Kodim) Klaten
berada di Kecamatan
Klaten Tengah dengan luas ≥ 1 hektar;
c.
Kepolisian Resor (Polres) Klaten
berada di
Kecamatan Klaten
Utara dengan luas ≥ 3 hektar;
c.
Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada
di Kecamatan Klaten
Utara dengan luas ≥ 3
hektar;
d
.
Lapangan tembak
berada di Kecamatan Trucuk
dengan luas ≥ 5
hektar;
d
.
Lapangan tembak
berada di Kecamatan Trucuk dengan luas ≥
5 hektar;
e.
Komando Rayon Militer (Koramil)
yang tersebar di
wilayah Kabupaten;
dan
e.
Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar
di wilayah Kabupaten;
dan
Telaahan KLHS berdasarkan tugas pokok fungsi SKPD Kecamatan
Kebonarum Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel 3.5
Tabel 3.5 Telaah KLHS
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan
SKPD Catatan Bagi Perumusan Program/kegiatan SKPD
1 Kapasitas daya
dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan
Sebagai base line
perencanaan sudah diatur
adanya kawasan lindung untuk mendukung
keberlanjutan kawasan budidaya
Pola pemanfaatan ruang dan
jaringan prasarana wilayah
harus menjadi pengambilan keputusan dalam mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan
Keseimbangan zona lindung
dan budidaya harus tetap
menjadi dasar pertimbangan utama dalam
menentukan arah kebijakan daerah
2 Perkiraan mengenai
dampak dan resiko lingkungan hidup
Dampak dan resiko
pelaksanaan pembangunan yang
menfaatkan struktur ruang harus melalui analisis
Kajian RTRW maupun KLHS
harus menjadi dasar terkait pengesahan pengalihan fungsi
lahan
3 Kinerja layanan/jasa
ekosistem
4 Efisiensi pemanfaatan SDA
5 Tingkat kerentan dan kapasitas adaptasi
thd perubahan iklim
Pengaruh global warning harus menjadi
pertimbangan dalam mengambil kebijakan
publik
Keberlanjutan pembangunan harus menjadi perhatian semua
pihak
6 Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang
berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 30 -
penyajian isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut
dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap perkembangan
di Kabupaten Klaten, khususnya selama Tahun 2015-2020.
Pada bagian perumusan isu-isu strategis yang akan dirancang, permasalahan-
permasalahan pembangunan yang diprioritaskan, akan menjadi agenda utama
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3.5.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten
Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia
internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia
dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya,
melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.
Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis,
adalah sebagai berikut.
1. Lingkungan Internasional
a. Globalisasi Perdagangan dan Jasa
Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar
negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu
menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan
berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan
ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau
pengurangan pengangguran. Hal ini terkait pelaksanaan MEA, dan
ekspor produk mebel harus memiliki SVLK.
b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang
Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi
mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya
konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang
internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional
akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif
ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan
instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana
perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah
kabupaten.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 31 -
c. Komitmen Internasional
Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani
(disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh
masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut
diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang
paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan
emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of
Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan
Pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman
bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.
2. Lingkungan Nasional
a. Kemiskinan dan Pengangguran
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu
yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta
jiwa atau 7,5%.
b. Krisis Energi
Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil
memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada
produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi
alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
c. Bencana Alam
Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional
strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim
memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam
berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin, kebakaran
dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-
rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran
pemerintah hingga masyarakat.
d. Kemampuan Keuangan Negara
Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang
besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga
negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 32 -
daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak
hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara
meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam
RPJM Nasional 2014-2018 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi
nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif
membutuhkan pertumbuhan ekonomi d iatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan
ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas
dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor.
Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai
dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan
efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-
baiknya.
e. Hambatan Perdagangan antar Daerah
Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan
perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana
pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil
dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun
ekspor.
f. Daya Saing Teknologi dan Industri
Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang
bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai
ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek
dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir
serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat
produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus
difasilitasi.
Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam
dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa
produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri.
Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk
local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri
dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 33 -
3. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah
Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang
memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun
2003-2018 secara ringkas, adalah sebagai berikut:
a. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin
Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama
5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hanya
berkurang 1,29%.
b. Tingginya Jumlah Penganggur
Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah meningkat
sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan
terjadinya PHK.
c. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian
Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada berkurangnya
luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini sejalan dengan
kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor primer ke sekunder
dan tersier.
d. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar
Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga
miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.
e. Rendahnya Realisasi Penanaman Modal
f. Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi
terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah,
namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses
permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan
kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.
g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Amanah
(Good Governance)
Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara
saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta
(corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung
terwujudnya Good Governance.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 34 -
h. Bencana Alam
Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana
(RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat diantisipasi
sebelumnya (mitigasi bencana).
i. Masalah Penegakan Hukum
Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.
j. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
3.5.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten
Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar,
mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa
mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pemilihan
isu strategis di Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
(i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten; (ii)
besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat
kemungkinan/ kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang
besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki
daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji
politik yang harus diwujudkan.
Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis yang
menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk
periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:
1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam
seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,
pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).
- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan
kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara
ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang
menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan
memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 35 -
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang
sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik
secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap
aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang
terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk
semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga
membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk
dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas
kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.
2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah
dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan
pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai
kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.
Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang
menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan
informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP,
tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang
kegairahan dalam berinvestasi.
3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah
Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan
mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Peningkatan
pendapatan daerah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan
pajak/retribusi, penggalian potensi pendapatan dan perwujudan realisasi
investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
4. Kemiskinan
Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi
masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih
rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi
yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus
menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat
bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 36 -
langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti
dilakukan. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2009)
sebanyak 220.180 jiwa (19,68%). Dan sisi lain, masih terjadinya
kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan strategi
penanggulangan kemiskinan daerah.
5. Pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan
oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga
disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu
bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang
usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi
untuk dapat merealisasikannya.
Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa
pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek
dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen
lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.
6. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan
Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu
berubah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk
dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan
berhubungan dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan
pembangunan Provinsi Jawa Tengah , Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai
daerah penyangga pangan, maka kebutuhan untuk mempertahankan posisi
sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas
32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil
Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan
rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi
masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi
masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil
adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 37 -
menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/
warung masyarakat.
8. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana
Alam
Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan
hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya
daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam
adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan
(pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan
struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak
layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat,
penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu
makin diperhatikan.
Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi
kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana
sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-
prasarana makin dibutuhkan.
3.5.3 Isu Strategis Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah
1. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal
dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
2. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan
secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten,
hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
4. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan
rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif-desinsentif serta pemberian sangsi yang tegas terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 38 -
5. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di
bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
6. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah
perbatasan,
7. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan
ruang sesuai dengan peruntukannya.
8. Pelambatan pertumbuhan perekonomian daerah sebagai akibat pasar
bebas, dan
9. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
3.5.4 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD dapat disajikan
pada tabel 3.5
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke-
ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5
1 Meningkatkan kualitas adminsitrasi
perkantoran dan sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas admnistrasi perkantoran
dan sumber daya aparatur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
76,54 77,27 77,57 80,07 82,71
2 Meningkatkan kualitas dan
kompetensi SDM perencana
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur
perencana
Peningkatan SDM perencana
7 8 9 10 11
3 Mengembangkan kawasan/sentra
komoditas pertanian sesuai dengan potensi
sumberdaya lokal yang dapat menjadi
produk andalan dan unggulan daerah
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
melalui pengembangan usaha pertanian yang
berwawasan agribisnis, agroindustri, agrokoperasi
dan agroforestry serta lingkungan
Pertumbuhan PDRB 4,37 4,39 4,4 4,42 4,42
PDRB per kapita 3.950.5
97,60
4.113.304
,55
4.283.3
73,19
4.461.1
67,29
4.647.0
70,05
5 Mengendalikan pemanfaatan struktur
ruang sesuai peruntukkannya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemukiman dan
kawasan
Luas wilayah produktif 33412 Ha
33412 Ha 33412 Ha
33412 Ha
33412 Ha
Luas wilayah industri 31,7940 Ha
31,7940 Ha
31,7940 Ha
31,7940 Ha
31,7940 Ha
6 Penyajian data dan informasi
pelaksanaan pembangunan yang
akurat, tepat waktu dan manfaat
Tersedianya data dan informasi pelaksanaan
pembangunan
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA
1 0 0 0 0
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD
yg telah ditetapkan dgn PERDA
1 0 0 1 0
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
1 1 1 1 1
Buku ”kabupaten dalam
angka”
Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”PDRB
kabupaten”
Ada Ada Ada Ada Ada
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 39 -
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 39 -
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12
disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir perencanaan. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2005-2025
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-
2025 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING” “.
Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang
diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat
tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi:
sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi
rasa aman, tentram, dan damai.
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu
bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama
dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten kedepan
memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan
dapat bersaing di segala bidang.
Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi yang dimiliki, maka visi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING”
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 40 -
Dan untuk mendukung dan mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, maka ditetapkan
Visi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tahun 2016-2021, adalah: “Mewujudkan
Rencana Pembangunan yang komprehensif dan dipercaya” Visi tersebut mengandung
makna:
1. Rencana Pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya manusia, kreatifitas
masyarakat yang bedaya saing
2. komprehensif dan dipercayahasil kreatifitas masyarakat yang berkelanjutan
dengan kwalitas pasar memadahi
Dengan rumusan visi yang mempunyai jangka menengah dan rumusan misi yang
diharapkan dapat mewujudkan visi diperlukan suatu arah dan strategi pembangunan
daerah, untuk mengimplementasikannya dengan menyusun langkah-langkah yang
berisikan tujuan, sasaran dan program indikatif. Program indikatif tersebut juga dapat
dirumuskan dalam suatu agenda daerah, yang akan dijabarkan dalam program-kegiatan
pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.
Program Utama
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
2. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan.
3. Program Pengembangan Ekonomi Daerah.
4. Program Peningkatan Infrastruktur Publik.
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat.
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
8. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.
4.2 Misi
Misi Pemerintah Kabupaten Klaten
Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif,
inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 41 -
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana
dasar sosial masyarakat.
Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat
dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.
Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah
sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung
keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya
Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan
kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan
layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari
masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif,
berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan
sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan
Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan,
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar,
ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan,
keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk
daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan
ekonomi desa-kota, meningkatnya daya beli masyarakat dengan didukung
keunggulan kompetitif dan berdaya saing.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good
governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 42 -
profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN)
Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan
masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek
kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan
kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan
terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan dan target
tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang
baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang
pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan
ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya
kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di
Kabupaten Klaten.
Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan
prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk
meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung
pembangunan daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang
ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan
HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya
kesejahteraan sosial
Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya
kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah
penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 43 -
Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor .... Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 -
2021 adalah sebagai berikut:
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance).
MISI 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif,
kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi lokal.
MISI 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan
sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
Untuk mendukung dan mewujudkan misi jangka panjang daerah, dan
jangka menengah daerah, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2021, adalah sebagai berikut:
Misi 1 : Memastikan pelaksanaan berbagai regulasi terkait akses dan hak
desa dalam mengelola sumber-sumber keuangan desa
Misi 2 : Perencanaan Pembangunan dan Pengalokasian sumber-sumber
penganggaran yang: : pro poor, pro jobs, pro gowth, dan pro
environmen
Misi 3 : Memastikan siklus perencanaan dan penganggaran tepat waktu
dan manfaat
Misi4 : Memperkuat legalitas perencanaan dengan 5 (lima) pilar
Pendekatan : 1). Teknokratik, 2). Top-down, 3). Botton-up, 4).
Partisipatif, dan 5). Politis.
4.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 44 -
penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta
memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan.
Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu
dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.
Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Keberadaan
Masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
Cerdas, Sehat, dan Berbudaya.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan
sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good
governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung oleh profesionalitas
aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang menunjang
pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar serta pertumbuhan
ekonomi daerah.
5. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari
dan Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi (BERSINAR).
Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
1. ........
2. ........
3. ........
Sedangkan sasaran Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
Tahun 2016 - 2021 untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 , adalah sebagai berikut:
1. ......
2. ......
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 45 -
Sedangkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-SKPD
Kecamatan Kebonarum dan setelah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016– 2021, disajikan pada
Tabel 4.1 di bawah ini :
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum setelah
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 – 2021
I Misi Sasaran Sasaran
1. Mewujudkan sumber daya
manusia yang cerdas,
sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih (good and clean
governance).
3. Meningkatkan dan
Mengembangkan
Ekonomi Daerah yang
lebih produktif, kreatif,
inovatif, dan berdaya
saing berlandaskan
ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas
infrastruktur publik dan
penyediaan kebutuhan
sarana prasarana dasar
sosial masyarakat.
Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk
mencapai visi,
melaksanakan misi dan
menangani isu strategis
daerah yang dihadapi.
Sementara sasaran
adalah hasil yang
diharapkan dari suatu
tujuan yang
diformulasikan secara
terukur, spesifik,
mudah dicapai,
rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
Sasaran memuat
penjabaran visi dan
misi yang lebih terukur
dalam jangka waktu
perencanaan, serta
memuat besaran-
besaran kuantitatif
yang menterjemahkan
rumusan tujuan.
Sehingga adanya
1. Terwujudnya Kualitas
Sumber Daya Manusia dalam
Mendukung Keberadaan
Masyarakat Klaten yang
Beriman dan Bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, Cerdas, Sehat, dan
Berbudaya.
2. Terwujudnya perekonomian
daerah yang berbasis pada
agropolitan dengan sumber
daya yang bersifat potensial,
andalan dan unggulan.
3. Terwujudnya otonomi
daerah bersendikan tata
pemerintahan yang baik
(good governance),
demokratis dan bertanggung
jawab didukung oleh
profesionalitas aparatur
serta bebas dari praktek
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN).
4. Terwujudnya kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
yang menunjang
pengembangan wilayah,
penyediaan pelayanan dasar
serta pertumbuhan ekonomi
Rancangan Renstra KECAMATAN KEBONARUM Tahun 2016-2021 - 46 -
rumusan sasaran
diharapkan dapat
membantu dan
memandu dalam
mempermudah
perumusan indikator
kinerja.
daerah.
5. Terwujudnya pengelolaan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang
lestari dan Bersih Sehat
Indah Nyaman Aman dan
Rapi (BERSINAR).
4.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara
keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui
penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan
langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka
mengimplementasikan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih disesuaikan dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang ditetapkan dan dikaloborasikan dengan program SKPD,
program lintas SKPD dan program kewilayahan. Dengan mempertimbangkan visi
dan misi serta berdasar pada tujuan dan sasaran, maka strategi pembangunan dan
arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten selama kurun waktu
2016-2021 disajikan pada tabel 4.2
Tabel 4.2 Strategi, Arah dan Kebijakan Renstra-SKPD Kecamatan Kebonarum setelah
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021
Visi :
Misi ke 1 :
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1
URAIAN Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
4 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Misi ... RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2020 : ......
1 Meningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur dan
sumberdaya
perkantoran
1 Tersedianya
sarana dan
prasarana
pendukung
kegiatan
1 Meningkatkan
kualitas
adminsitrasi
perkantoran
dan sumber
daya aparatur
Urusan umum
penyelenggaraa
n pemerintahan
bidang
perencanaan
daerah
1 Progra
m
Pelaya
nan
Admini
strasi
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terwujudnya pelayanan
surat menyurat
2.944.000
200 2.988.160 200 3.032.982 200 3.078.477 200 3.124.654 200 3.171.524 1000 15.395.798 Misi ke ...
2 Penyediaan Jasa
Telekomunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terwujudnya pelayanan
komunikasi, air dan
listrik kantor 12.000.000
1 12.240.000 1 12.484.800 1 12.734.496 1 12.989.186 1 13.248.970 5 63.697.452
3 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terwujudnya jasa
administrasi keuangan
1 1 1 1 1 5 -
4 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Tersediaan Peralatan
Rumah Tangga 8.273.000 1 8.438.460 1 8.607.229 1 8.779.374 1 8.954.961 1 9.134.060 5 43.914.085
5 Penyedia jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional 9.239.000
1 9.423.780 1 9.612.256 1 9.804.501 1 10.000.591 1 10.200.603 5 49.041.730
6 Penyediaaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor13.589.000
1 13.860.780 1 14.137.996 1 14.420.756 1 14.709.171 1 15.003.354 5 72.132.056
7 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terwujudnya alat tulis
kantor 4.491.000 1 4.580.820 1 4.672.436 1 4.765.885 1 4.861.203 1 4.958.427 5 23.838.771
8 Penyediaan
Barang Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
penunjang tupoksi
2.784.000
1 2.839.680 1 2.896.474 1 2.954.403 1 3.013.491 1 3.073.761 5 14.777.809
9 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan kantor 2.185.000
1 2.228.700 1 2.273.274 1 2.318.739 1 2.365.114 1 2.412.417 5 11.598.244
10 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makan
dan minum untuk
rapat-rapat jamuan
tamu dan minum tamu4.773.000
1 4.868.460 1 4.965.829 1 5.065.146 1 5.166.449 1 5.269.778 5 25.335.661
11 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Terwujudnya
Koordinasi dan
Konsultasi Antar
Daerah
10.000.000
1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210
12 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Terwujudnya
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
7.800.000
1 7.956.000 1 8.115.120 1 8.277.422 1 8.442.971 1 8.611.830 5 41.403.344
13 Penyedia Jasa
Pengamanan
Kantor
Tersedianya
Pengamanan Kantot
selama satu tahun
21.777.000 1 22.212.540 1 22.656.791 1 23.109.927 1 23.572.125 1 24.043.568 5 115.594.950
- - - - - 0 - Progra
m
Pening
katan
Sarana
1 Pengadaan sarana
Prasarana kantor/
gedung
Terlaksananya
Pengadaan sarana
prasarana gedung
kantor
30.000.000
1
30.600.000
1
31.212.000
1
31.836.240
1
32.472.965
1
33.122.424 5 159.243.629
2 Pengadaan mebeleurTerlaksananya
pengadaan mebeler
kantor
13.500.000 4
13.770.000 50
14.045.400 4
14.326.308 20
14.612.834 5
14.905.091 83 71.659.633
5 6
URUSANKONDISI
AWAL 2016
Pelaks
Misi ke
PROGRAMINDIKASI
KEGIATAN
KERANGKA PENDANAAN ( dlm Jutaan) KONDISI AKHIR
RENSTRA 2021
TH. 2017 TH. 2018 TH. 2019 TH. 2020 TH. 2021
MISI TUJUAN MISI SASARAN MISI
1 2 3
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF MENGACU RPJMD
RENCANA INDIKATOR KINERJA/
TOLOK UKURRENSTRA
2 3 Pemeliharaan
Berkala/Rutin
Peralatan dan
Gedung Kantor
Terlaksanany
Pemeliharaan
Berkala/Rutin
Peralatan dan Gedung
Kantor
10.000.000
2
10.200.000
2
10.404.000
3
10.612.080
3
10.824.322
3
11.040.808 13 53.081.210
4 Pengadaan KomputerTerlaksananya
Pengadaan Komputer
14.250.000
614.535.000
614.825.700
615.122.214
615.424.658
615.733.151 30 75.640.724
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Terwujudnya mebeleur
yang representatif
pendukung kinerja
aparatur Bappeda
1.060.000 15 1.081.200 15 1.102.824 15 1.124.880 20 1.147.378 25 1.170.326 90 5.626.608
6 Pengadaan Papan
Informasi
Tersedianya Pengadaan
Papan Informasi
15.000.000 1 15.300.000 1 15.606.000 1 15.918.120 1 16.236.482 1 16.561.212 5 79.621.814
3 Progra
m
Pening
katan
Pember
dayaan
Penunjang
operasional
Penyaluran dana
desa
Terlaksananya
peninjauan kembali
RTRW
16.350.000 1 16.677.000 1 17.010.540 1 17.350.751 1 17.697.766 1 18.051.721 5 86.787.778
Progra
m
Pengel
olaan
Kekaya
an
Budaya
Pengembangan
Kesenian dan
Kebudayaan
Daerah
Terlaksananya
Pengembangan
Kesenian dan
Kebudayaan Daerah 55.000.000
2 56.100.000 2 57.222.000 2 58.366.440 2 59.533.769 2 60.724.444 10 291.946.653
Fasilitasi
Pengiriman
Kesenian
Tradisional
Terlaksananya
Pengiriman Kesenian
Tradisional
Kecamatan
10.000.000
1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210
4 Progra
m
Penge
mbang
nan
Produk
Unggul
an
Wilaya
h
FasilitasiPengemb
angan Desa
Industri
Tersusunnya dokumen
perencanaan RPJMD
Kab. Klaten Tahun
2016-2020 dan KLHS
nya
5.000.000
1 5.100.000 1 5.202.000 1 5.306.040 1 5.412.161 1 5.520.404 5 26.540.605
Progra
m
Pembin
aan
Pemud
a dan
Olah
raga
Fasilitasi
Kegoiatan Olah
Raga Tingkat
Kecamatan
Tersedianya Fasilitasi
Pembinaan Pemuda
dan oleh raga di
Kecamatan
47.000.000
1 47.940.000 1 48.898.800 1 49.876.776 1 50.874.312 1 51.891.798 5 249.481.685
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Uparaca
Peningkatan Hari
Ulang Tahun
Republik
Indonesia ( HUT
RI )
Tersedianya Fasilitasi
Penyelenggaraan
Uparaca Peningkatan
Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia (
HUT RI )10.000.000
1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210
Progra
mPeni
ngkata
n
Koordi
nasi
Bidang
Sosial
dan
keaga
maan
Pembinaan
Keagamaan Tk
Kecamatan
Terlaksananya
Pembinaan Keagamaan
Tk Kecamatan
18.000.000
1 18.360.000 1 18.727.200 1 19.101.744 1 19.483.779 1 19.873.454 5 95.546.177
Progra
m
Pening
katan
Koodin
asi,
Pembin
Peningkatan
Koordinasi
Administarasi
Pemberdayaan
Masyarakat desa /
keluraan di
Kecamatan
Tersedianya Koordinasi
Administarasi
Pemberdayaan
Masyarakat desa /
keluraan di Kecamatan
5.375.000
1 5.482.500 1 5.592.150 1 5.703.993 1 5.818.073 1 5.934.434 5 28.531.150
Peningkatan
Pembinaan
Administarasi
Pemberdayaan
Masyarakat desa /
keluraan di
Kecamatan
Tersedianya Pembinaan
Administarasi
Pemberdayaan
Masyarakat desa /
keluraan di Kecamatan
4.250.000
1 4.335.000 1 4.421.700 1 4.510.134 1 4.600.337 1 4.692.343 5 22.559.514
Program
Peningkatan
fasilitasi
Administrasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
/ahan di
Kecamatan
Tersedianya fasilitasi
Administrasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa /ahan
di Kecamatan 4.250.000
1 4.335.000 1 4.421.700 1 4.510.134 1 4.600.337 1 4.692.343 5 22.559.514
Penunjang
operasional
Penyampaian
dana desa
Tersedianya
operasional
Penyampaian dana
desa
12.500.000
1 12.750.000 1 13.005.000 1 13.265.100 1 13.530.402 1 13.801.010 5 66.351.512
Fasilitasi 10
Program Pokok
PKK Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya
Fasilitasi 10 Program
Pokok PKK Tingkat
Kecamatan
20.000.000
1 20.400.000 1 20.808.000 1 21.224.160 1 21.648.643 1 22.081.616 5 106.162.419
Penyusunan Profil
Desa / Kelurahan
Terlaksananya fasilitasi
Penyusunan Profil Desa
/ Kelurahan
7.000.000
1 7.140.000 1 7.282.800 1 7.428.456 1 7.577.025 1 7.728.566 5 37.156.847
5 Progra
m
Pening
katan
Koodin
asi,
Pembin
aan ,
Program
Peningkatan
Koodinasi,
administrasi
Ketentraman dan
ketertiban Umum
di Kecamatan
Terlaksanakan
Fasilitasi Koodinasi,
administrasi
Ketentraman dan
ketertiban Umum di
Kecamatan
5.000.000
#### 5.100.000 1 5.202.000 1 5.306.040 1 5.412.161 1 5.520.404 4844 26.540.605
Program
Peningkatan
Pembinaan ,
administrasi
Ketentraman dan
ketertiban Umum
di Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi
Pembinaan ,
administrasi
Ketentraman dan
ketertiban Umum di
Kecamatan
5.000.000
1 5.100.000 1 5.202.000 1 5.306.040 1 5.412.161 1 5.520.404 5 26.540.605
Program
Peningkatan
Fasilitasi,
administrasi
Ketentraman dan
ketertiban Umum
di Kecamatan
terlaksananya
Fasilitasi, administrasi
Ketentraman dan
ketertiban Umum di
Kecamatan 19.000.000
1 19.380.000 1 19.767.600 1 20.162.952 1 20.566.211 1 20.977.535 5 100.854.298
6 Progra
m
Pening
katan
Koodin
asi,
Pembin
aan ,
fasilita
si
Admini
strasi
Tata
Pemeri
ntahan
Desa
Program
Peningkatan
Koodinasi,
administrasi tata
pemerintahan
Desa
Terlaksanaya fasilitasi
Koodinasi,
administrasi tata
pemerintahan Desa
4.000.000
1 4.080.000 1 4.161.600 1 4.244.832 1 4.329.729 1 4.416.323 5 21.232.484
Program
Peningkatan
Pembinaan ,
administrasi i
Terlakasananya
fasilitasi Pembinaan ,
administrasi i tata
pemerintahan Desa
7.500.000
1 7.650.000 1 7.803.000 1 7.959.060 1 8.118.241 1 8.280.606 5 39.810.907
Program
Peningkatan
Fasilitasi,
administrasi i
Terlaksanaka Fasilitasi,
administrasi i tata
pemerintahan Desa 10.000.000
1 10.200.000 1 10.404.000 1 10.612.080 1 10.824.322 1 11.040.808 5 53.081.210
Intensi kasi PBB
Tingkat
Kecamatan
Terlaksanaya Intensi
kasi PBB Tingkat
Kecamatan
3.000.000 1 3.060.000 1 3.121.200 1 3.183.624 1 3.247.296 1 3.312.242 5 15.924.363
Lomba Tertib
Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba
Tertib Administrasi
Desa
15.000.000 1 15.300.000 1 15.606.000 1 15.918.120 1 16.236.482 1 16.561.212 5 79.621.814
466.890.000 476.213.080 485.722.401 495.421.684 505.314.725 515.405.396 2.478.077.286
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78,07 78,55 78,88 79,1 79,5 79,76 79,158
2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk
139 139 139 138 138 137 138
3 Angka Kriminalitas
4 PKK aktif 184 184 184 184 184 184 184
5 Posyandu aktif 29 29 29 29 29 29 29
6 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
0,00476 0,00492 0,00514 0,00530 0,00544 0,00548 0,005255018
7 Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,000389469
8 Jumlah SPPT 0
9 Persentase jumlah KK terhadap
jumlah RT
29 29,04 29,33 29,63 29,92 30,22 29,62994116
10 persentase jumlah KK terhadap
jumlah RW
72,30 73,02 73,75 74,49 75,24 75,99 74,49813777
11 Rasio jumlah perangkat desa
terhadap total jumlah penduduk
0,00573 0,00567 0,00562 0,00556 0,00551 0,00545 0,005562122
12 Rasio jumlah BPD terhadap total
jumlah penduduk
0,00639 0,00637 0,00637 0,00635 0,00633 0,00631 0,006346951
13 Jumlah Perdes yang diputuskan
Pemerintahan Desa
25 25 25 25 25 25 25
14 Rasio Tempat pemakaman Umum
persatu penduduk
0,002745867 0,002737583 0,002736666 0,002675585 0,002722373 0,002712427 0,002716927
NO INDIKATOR KINERJA KECAMATANKinerja Pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 2015
Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode RPJM
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KECAMATAN
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
3 Angka Kriminalitas
4 PKK aktif
5 Posyandu aktif
6 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
7 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
8 Jumlah SPPT
9 Rasio jumlah KK terhadap jumlah RT
10 Rasio jumlah KK terhadap jumlah RW
11 Jumlah Peraturan yang diputuskan Pemerintah
Kelurahan
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KELURAHAN
Target Capaian Setiap Tahun
NO INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
Kinerja Pada Awal Periode
RPJMD Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada
akhir Periode RPJM
Tahun 2020
BAB VI
malkam pddk Tmpt ibd
Jumlah KK 5061 5111,61 5162,7261 5214,353361 5266,497 5319,162
Jumlah RT 306
176
7 17845 85
Jumlah RW 127
70
17899 88
Jumlah perangkat 102 29 17905 92
Jumlah BPD 114
53,00000
17940 95
17999 98
18065 99
Jumlah Perdes 25
Jumlah Linmas 248
jumlah sppt
jumlah makam 6 49
Permendagri 54/2010
1
1.1 Persentase koperasi aktif 1.1 Jumlah koperasi aktif
1.2 Cakupan bina kelembagaan
koperasi
1.2 Jumlah anggota koperasi yang aktif
1.3 Pertumbuhan Koperasi 1.3 Prosentase kredit kepada
koperasi/UKM terhadap total kredit
1.4 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1.4 Prosentase koperasi yang mengalami
peningkatan klasifikasi
1.5 Jumlah BPR/LKM 1.5 Jumlah usaha menengah yang aktif
1.6 Usaha Mikro dan Kecil 1.6 jumlah UKM yang memiliki
hubungan kegiatan bisnis dengan
luar daerah1.7 Pertumbuhan UMKM 1.7 jumlah dan jenis produk UKM yang
dipasarkan di luar daerah
1.8 Cakupan bina kelompok UMKM 1.8 jumlah nilai volume perdagangan
UMKM antar daerah
1.9 Cakupan bina BPR/LKM 1.9 Prosentase UMKM yang tertampung
di pusat usaha
1.10 Kontribusi sektor jasa terhadap
PDRB
2
2.1 Pertumbuhan pedagang Informal
(PKL)
2.1 Prosentase yang dapat menjalankan
usahanya secara mandiri
2.2 Revitalisasi Pasar 2.2 jumlah perusahaan yang terdaftar
dan bergerak di sektor usaha
perdagangan
2.3 Promosi Produk Unggulan daerah
(Pameran/Ekspo)
2.3 Jumlah aliran barang dan jasa dari
daerah lain
2.4 Pemantauan harga Kebutuhan
Pokok
2.4 Jumlah aliran barang dan jasa ke
daerah lain
2.5 Pemantauan Produk makanan yang
aman
2.5 Jumlah nilai ekspor barang dan jasa
2.6 Pemantauan produk yang berlabel
Cukai
2.7 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB
2.8 Ekspor Bersih Perdagangan (US $)
Koperasi dan UMKM
Perdagangan
NO INDIKATOR KINERJA
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
SKPD DISPERINDAGKOP DAN UMKM
Permenpan & RB Per/20/Menpan/11/2008 Standar Pelayanan Minimal
2.9 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
2.10 Jenis dan jumlah bank dan cabang
2.11 Jenis dan jumlah perusahaan
asuransi dan cabang
3
3.1 Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB
3.1 Prosentase total omzet industri kecil
dan menengah dibandingkan total
omzet keseluruhan industri
3.2 Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor Industri
3.2 Rata-rata omzet industri kecil dan
menengah
3.3 Pertumbuhan Industri mikro dan
kecil
3.4 Pertumbuhan Industri menengah
dan besar
3.5 Cakupan bina kelompok IKM
Perindustrian
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Satuan Data Awal
Koperasi dan UMKM
Perdagangan
INDIKATOR KINERJA Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD Tahun
2015
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
SKPD DISPERINDAGKOP DAN UMKM
Target Capaian Setiap Tahun
Standar Pelayanan Minimal
Perindustrian
Koperasi dan UMKM
Perdagangan
Kondisi Kinerja pada
akhir Periode RPJM
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
SKPD DISPERINDAGKOP DAN UMKM
Perindustrian
CONTOH
Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan daya saing
peningkatan nilai daya saing kontribusi sektor pengembangan melalui fasilitasi
tambah industri, industri industri sektor industri pengembangan industri
penguasaan manufaktur kecil dan menengah agro
teknologi industri dan non-agro yang memiliki
dan penguatan daya penyebaran dan
struktur industri kepekaan tinggi, atau yang
memiliki backward dan
forward linkage yang tinggi
Peningkatan daya saing
melalui fasilitasi kerangka
regulasi usaha skala
menengah dan besar, serta
mendorong kemitraan
usaha dengan pelaku mikro
dan kecil
Peningkatan daya saing
melalui penataan struktur
industri
Mengembangkan Peningkatan produk bahan
bahan baku baku/penolong domestik
subtitusi impor sebagai bahan
pengganti/substitusi impor
Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Memperkuat & Peningkatan kerjasama
peningkatan kinerja ekspor net-ekspor non memperluas ekonomi regional dan
kinerja ekspor non non migas migas pasar luar negeri internasional
migas perdagangan luar
negeri
Optimalisasi akses dan
penetrasi ke pasar ekspor
konvensional, dan perluasan
pasar ekspor nonkonvensional
Penumbuhan eksportir baru
Matriks Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Memperkuat & Peningkatan akses dan
penguatan pangsa penguatan net-ekspor memperluas penetrasi ke pasar domestik
pasar dan pangsa pasar perdagangan pasar dalam melalui perluasan dan
peningkatan dan efisiensi dalam negeri negeri penguatan fungsi Kantor
efisiensi perdagangan Perwakilan Dagang
perdagangan dalam negeri
dalam negeri Peningkatan stabilisasi
ketersediaan bahan pokok
dan penguatan jaringan
distribusi
Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan pengujian/
Perlindungan tertib perlindungan tertib ukur dan sertifikasi mutu barang,
Konsumen dan perdagangan konsumen dan jaminan mutu kemetrologian, serta
Pengamanan pengamanan produk pengawasan perdagangan
Perdagangan perdagangan barang & jasa ilegal
1). Nama Organisasi : Kecamatan Kebonarum
2). Tugas Utama :
3). Fungsi : a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4). Indikator Kinerja Utama :
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
2 Formulasi Pengukuran :
X10.000
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
3 Formulasi Pengukuran :
X10.000
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
4 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
camat melaksanakan tugas pokok kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati
untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
Skor (besar angka) yang diperoleh berdasarkan
Jumlah Linmas
Jumlah penduduk
Jumlah tindak kriminal selama satu
Pengkoordinasian penyelenggaaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
Pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Jumlah penduduk
Jumlah kelompok binaan PKK dibagi jumlah PKK
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN
Penjelasan(Formulasi pengukuran, tipe penghitungan,
dan sumber data)No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk
Angka Kriminalitas
PKK aktif
Sumber data :
Kecamatan
5 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
6 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
7 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
8 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
9 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
10 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
N on Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
Jumlah kelompok binaan Posyandu dibagi jumlah
Posyandu
Jumlah Surat Pemungutan Pajak Terhutang per
tahun
Jumlah KK dibagi jumlah RT dikalikan seratus
persen
Jumlah KK dibagi jumlah RW dikalikan seratus
persen
Jumlah total penduduk dibagi jumlah perangkat
desa dikalikan 100%
Jumlah total penduduk dibagi jumlah anggota
BPD dikalikan 100%
Jumlah SPPT
Rasio jumlah KK terhadap jumlah
RT
Rasio jumlah KK terhadap jumlah
RW
Rasio jumlah perangkat desa
terhadap total jumlah penduduk
Rasio jumlah BPD terhadap total
jumlah penduduk
PKK aktif
Posyandu aktif
11 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
12 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
13 Formulasi Pengukuran :
Tipe penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber data : APBD II
Kecamatan
Klaten …………November 2016
Jumlah Perdes yang diputuskan pemerintahan
desa pada tahun berkenaan
Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk Jumlah tempat ibadah dibagi jumlah penduduk
dikalikan 100%
Nip. 19601030 1986001 1 005
CAMAT KEBONARUM
JOKO PURWANTO.SH
Penata Tk. I
Jumlah tempat pemakanan umum dibagi jumlah
penduduk dikalikan 100%
Rasio tempat pemakaman umum
per satuan penduduk
Jumlah Perdes yang diputuskan
Pemerintahan Desa
Rancangan Renstra BAPPEDA dan UMKM Tahun 2016 - 2021 - 1 -
BAB VII
PENUTUP
Renstra-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan mengacu
pada RPJM Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan
kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan
peraturan perundangan terkait, Renstra-SKPD disusun dengan mempedomani dokumen
perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan
melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Selanjutnya Renstra-SKPD dijadikan pedoman bagi SKPD dalam rangka
mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah SKPD dan
tahunan melalui penyusunan RKPD setiap tahun anggaran, dan Renja-SKPD.
Selain itu, Renstra-SKPD dapat dijadikan alat pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra-
SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021
memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu
dukungan, dan rasa memiliki dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana tertuang
dalam visi daerah : ........................ , sebagaimana RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016
- 2021 merupakan pentahapan RPJPD Kabupaten Klaten tahun 2005-2025 dalam
mewujudkan masyarakat Klaten yang : “ sejahtera, berketuhanan, cerdas, mandiri dan
berbudaya “
Klaten, .Pebruari 2016
CAMAT KEBONARUM
JOKO PURWANTO.SH
Penata Tk I
Nip. 196601030 198601 1 005
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEBONARUM
( BAPPEDA )
Jalan Pemuda No. 242 Gd. Pemda II Lt.2 Telp. ( 0272 ) 321230 Psw 314 – 318 Faks 328730
KLATEN 57424
KEPUTUSAN CAMAT KEBONARUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 800/......./2015
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEBONARUM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 - 2021
CAMAT KEBONARUM KABUPATEN KLATEN,
Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran
pelaksanaan penyelenggaran pemerintah umum bidang perencanaan pembangunan daerah wajib menyusun Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 ;
b. bahwa berdasarkan ayat (8) Pasal 97 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan menindak-lanjuti Keputusan Bupati Klaten Nomor .... Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra-SKPD Tahun 2016 - 2021 , maka Kepala SKPD wajib menetapkan Renstra SKPD; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rencana Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 dengan
Keputusan Camat Kebonarum Kabupaten Klaten; Mengingat : 1.
2.
3
.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
4
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22
.
23.
24
25.
26
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 28);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan
Kebonarum Kabupaten Klaten;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2010-2015; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 ;
33.
Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten
Klaten Tahun 2016 - 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun
2016 - 2021 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. KETIGA : Rencana Strategis Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun
2016 - 2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renja-SKPD
serta digunakan sebagai intrumen evaluasi penyelenggaraan
pemerintah daerah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Klaten pada tanggal Pebruari 16
CAMAT KEBONARUM
JOKO PURWANTO.SH
Penata TK.I
NIP. 1961030 198603 1 005