ABSTRAK ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM ...
Transcript of ABSTRAK ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM ...
ABSTRAK
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM MANFAAT PASTI
(Studi Kasus pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel)
Oleh:
Arifianto Rahardi Wobowo
125020305111010
Dosen Pembimbing:
Yuki Firmanto, MSA., Ak.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel merupakan salah satu badan hukum yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola serta menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang akan dialokasikan ketika mereka
sudah tidak menjadi karyawan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang
baik peserta pensiunan dapat menerima gaji pensiun tepat waktu dari pihak
pengelola. Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama, pertama untuk mengetahui
kelemahan pada sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel, dan yang kedua untuk mengetahui implementasi sistem
pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisis data yang dilakukan berdasarkan kerangka konsep
pengendalian COSO. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Keterlambatan penerimaan
gaji pada karyawan yang telah berhenti atau pensiunan dikarenakan beberapa data-
data karyawan yang belum diperbaharui yang akan berpengaruh terhadap dokumen
yang diterima oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, (2) Sistem informasi pada
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah baik, namun pada pelaksanaannya Sistem
Informasi Dana Pensiun selaku pengelola program manfaat pasti masih belum
terintegrasi dengan sistem informasi yang ada pada PT. Krakatau Steel selaku
pemberi kerja, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran manfaat
pasti kepada peserta pensiunan.
Kata kunci: Program Pensiun Manfaat Pasti, Pengendalian Internal, COSO
ABSTRACT
ANALYSIS ON THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF DEFINITE
BENEFIT PROGRAM
(A Case Study on Dana Pensiun PT. Krakatau Steel)
By:
Arifianto Rahardi Wobowo
125020305111010
Advisor:
Yuki Firmanto, MSA., Ak.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel is one of the legal entities that have the task and
function to manage and run a program that promises retirement benefits for
employees to be allocated when they are not employees. With the good internal
control system, retired participants can receive a timely retirement salary from the
maintainer. This research has 2 main objectives, first to know the weakness in the
internal control system applied by the Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, and the
second to know the implementation of the internal control system in the
management of Definite benefit program. This research uses qualitative methods
using a case study approach. The data collection techniques use interviews,
observations, and documentation. Analysis of data conducted based on the
framework of the COSO control concept. The results of this research include: (1)
delayed acceptance of salaries in employees who have stopped or retired due to
some un-updated employee data that will affect the documents received by the Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel, (2) Information system on the Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel is good, but in the implementation of the Information System
Pension Fund as the maintainers of benefit program still has not integrated with the
information system in PT. Krakatau Steel as an employer, so that can lead to
delayed payment of definite benefits to retired participants.
Kata kunci: Definite benefit pension program, internal control, COSO
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini Kota Cilegon termasuk salah satu pusat pertumbuhan wilayah
Provinsi Banten yang diarahkan pengembangan wilayahnya menjadi kawasan
industri (RKPD Kota Cilegon, 2015). Pembangunan industri merupakan bagian dari
program pembangunan jangka panjang untuk mengubah struktur perekonomian
terhadap masyarakatnya. Dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup seseorang
haruslah bekerja, baik bekerja secara mandiri atau berwirausaha maupun bekerja
menjadi karyawan suatu perusahaan. Pada saat para karyawan masih aktif,
penghasilan yang didapatkan nampaknya bukan menjadi permasalahan. Namun,
apabila suatu saat para pekerja tersebut tidak dapat bekerja kembali di perusahaan
karena terdapat beberapa hal, misalnya usia lanjut, maka keseluruhan kehidupan
mereka akan terganggu.
Sedangkan siklus kehidupan manusia dimulai dari kelahiran, masa anak-
anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua/usia lanjut dan diakhiri dengan
kematian. Semua manusia tidak dapat menghindari siklus tersebut. Konsekuensi
dari siklus tersebut yaitu seseorang tidak dapat bekerja sepanjang hayatnya untuk
mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya. Faktor usialah yang
menjadikannya tidak mampu bekerja produktif kembali. Dengan adanya faktor usia
untuk bekerja, akan tetapi kebutuhan hidup harus terus-menerus dicukupi sampai
akhir hayat. Maka diperlukan adanya program ataupun pengambilan langkah agar
kebutuhan hidup tetap dapat tercukupi walaupun sudah tidak bekerja lagi.
Disisi lain, perusahaan dan karyawan merupakan suatu bagian yang saling
membutuhkan, keduanya dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.
Disatu pihak perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mencapai visi dan misi
perusahaan, dilain pihak karyawan membutuhkan kenyamanan dan jaminan-
jaminan kerja termasuk program tunjangan hari tua. Dengan adanya program
tersebut diharapkan karyawan yang bekerja di instansi atau perusahaan dapat
memperoleh kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan
keluarganya setelah karyawan tersebut purnakarya karena usia, maupun faktor
lainnya seperti kecelekaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya
karyawan tersebut.
Berkenaan dengan hal-hal ini, pemerintah menyadari bahwa upaya
pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian
yang cukup serius. Dalam rangka inilah diperlukan pembetukan suatu lembaga
yang diharapkan dapat menunjang berbagai kebutuhan ini. Lembaga tersebut yaitu
Dana Pensiun, dengan adanya lembaga ini memungkinkan terbentuknya
pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan
penghasilan peserta dalam program tunjangan hari tua.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan
sebuah badan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola serta
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Maryono (2010)
menyatakan bahwa sistem pendanaan program pensiun dilakukan dengan
melakukan iuran dari anggota maupun dari pendiri, yang kemudian di investasikan
dalam beberapa instrumen investasi yang memungkinkan terbentuknya dana yang
cukup guna pembayaran manfaat pensiun kepada anggota.
Pada tahun 2011 Pemerintah melalui Undang-undang No. 21 tahun 2011
membentuk sebuah lembaga negara yakni Otoritas Jasa Keaungan yang berfungi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menggantikan peran
Bapempam-LK. Sehingga praktis dengan dibentuknya lembaga tersebut pengaturan
dan pengawasan dana pensiun berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tetang iuran, manfaat
pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Program dana
pensiun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan
penghasilan purnakarya.
Pembayaran manfaat pensiun diberikan kepada peserta Dana Pensiun yang
telah purnakarya karena usia, meninggal dunia, cacat atau alasan lain yang sesuai
dengan peraturan. Dalam hal pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pensiun
meninggal dunia maka manfaat pensiun diberikan kepada istri, anak, atau ahli waris
yang ditunjuk. Dengan demikian perhitungan manfaat pensiun ditentukan terlebih
dahulu didalam kondisi masa depan yang sulit diestimasi. Oleh karenanya sebuah
Dana Pensiun haruslah mempunyai kecukupan pendanaan dalam rangka
memberikan manfaat pensiun baik dalam kondisi sekarang maupun yang akan
datang.
Penelitian mengenai pendanaan dana pensiun program manfaat pasti pernah
dilakukan sebelumnya oleh Hary Yudanto (2016) dalam penelitiannya yang
berjudul Pendanaan Dana Pensiun Program Menfaat Pasti. Pada penelitian tersebut
peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi pendanaan dan kecukupan
pendanaan yang dimiliki oleh dana pensiun Unversitas Muhammadiyah Surakarta.
Menurut Peraturan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel tahun 2009 pasal 31
ayat 1 tentang tata cara pembayaran manfaat pensiun menjelaskan bahwa
pembayaran dana pensiun dilakukan paling lambat setiap akhir bulan dengan cara
tunai atau transfer antar bank sesuai dengan permintaan tertulis dari penerima
manfaat pensiun. Saat karyawan masih dalam masa bekerja, gaji dikeluarkan oleh
PT. Krakatau Steel selaku pendiri. Sedangkan pada saat karyawan telah memasuki
masa pensiun, gaji dikeluarkan oleh Dana Pensiun selaku pengelola program
manfaat pasti. Akan tetapi permasalahan yang ada pada Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel yaitu data karyawan yang telah pensiun diterima oleh Dana Pensiun selaku
pengelola program manfaat pasti sering mengalami keterlambatan dari PT.
Krakatau Steel selaku pendiri, sehingga mengakibatkan keterlambatan penerimaan
gaji pensiun dibulan berikutnya. Keterlambatan penerimaan gaji pensiun
disebabkan karena sistem pengendalian internal yang ada pada PT. Krakatau Steel
masih menggunakan cara lama dan belum tersedianya sistem integrasi langsung
antara PT. Krakatau Steel selaku pendiri dengan Dana Pensiun selaku pengelola
program manfaat pasti.
Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas sistem pengendalian internal
pada Dana Pensiun menggunakan karakteristik kualitatif data dari Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel agar peserta pensiun dapat menerima gaji pensiun tepat waktu
dari pihak pengelola. Mengingat bahwa tugas utama dari Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel sesuai maksud dan tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Manfaat Pasti dalam rangka memberikan kesejahteraan pada hari
tua bagi peserta dan pihak yang berhak. Terkait dengan hal yang telah diutarakan
diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN
PROGRAM MANFAAT PASTI (Studi Kasus pada Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel)".
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok
permasalahan penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal dana pensiun
PT. Krakatau Steel?
2. Bagaimana implementasi sistem pengendalian internal dalam pengelolaan
program manfaat pasti pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian
ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kelemahan pada sistem pengendalian internal yang
diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
2. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal dalam
pengelolaan program manfaat pasti pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dan berguna. Berikut
manfaat penelitian ini:
1. Akademis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi
peneliti dengan topik analisis sistem pengendalian internal dalam
pengelolaan program manfaat pasti.
b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan
berkontribusi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem
pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti pada dana
pensiun.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan bagi
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dalam pengambilan keputusan, terutama yang
berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat
pasti, serta sebagai bahan acuan khususnya bagi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
dalam rangka memberikan kesejahteraan hari tua bagi peserta dan pihak yang
berhak.
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan memberikan gambaran yang
jelas dalam memahami isi dari skripsi, penulis membagi kedalam lima bab yang
diuraikan sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan
Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang,
merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, manfaat dan menggambarkan
sistematikan penulisan skripsi ini.
Bab 2 Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang bersangkutan dengan
permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi. Teori yang
dijelaskan meliputi pengertian sistem, pengertian sistem pengendalian internal,
tujuan sistem pengendalian internal, komponen dalam pengendalian internal,
pengertian pengelolaan, pengertian program manfaat pasti, pengertian dana
pensiun, tujuan program manfaat pasti pada lembaga dana pensiun, acuan dari
penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.
Bab 3 Metodologi Penelitian
Dalam bab ini akan terdiri dari metode penelitian yang digunakan peneliti,
sumber data dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik
analisis data.
Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Data
Dalam bab ini penulis akan membahas akan membahas secara mendalam
megenai gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi objek penelitian, serta
analisis berdasarkan data yang diperoleh dan membahas hasil penelitian yang telah
peniliti lakukan.
Bab 5 Kesimpulan
Dalam bab ini akan terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari
permasalahan yang diangkat oleh peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan
pada perusahaan, keterbatasan penelitian yang merupakan kendala-kendala yang
dihadapi peneliti, dan rekomendasi.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem
Menurut Hall (2011:5) sistem merupakan kumpulan atau kelompok yang
terdiri dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau
subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan menurut
O’Brien (2013:26) sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan,
dengan batasan yang jelas, dan bekerja sama menuju tujuan tertentu dengan
menerima input serta menghasilkan output yang merupakan fungsi dasar dalam
proses transformasi yang teratur. Menurut Susanto (2013:22) Sistem adalah
kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun
non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis
untuk mencapai satu tujuan tertentu.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem
merupakan komponen-komponen yang saling terkait, yang bekerja sama untuk
mencapai suatu tujuan dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran
dalam suatu proses transformasi yang tersusun secara teratur.
2.2 Pengendalian Internal
Pengendalian internal adalah bagian dari masing-masing sistem yang
digunakan sebagai prosedur maupun pedoman operasional perusahaan atau
organisasi tertentu. Pengendalian internal pada perusahaan umumnya digunakan
sebagai kontrol untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2014:229)
pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan
untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal untuk
mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong
kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengertian lain menurut Arens,
et al (2008) dalam Sari (2012) berpendapat bahwa, pengendalian internal adalah
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian
yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Adapun pada
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal dijelaskan
sebagai suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap
peraturan.
Gondodiyoto (2007:250) dalam Yasmita (2012) menjelaskan bahwa
pengendalian atau pengawasan internal adalah suatu mekanisme yang didesain
untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detektif), dan memberikan mekanisme
pembetulan (korektif) terhadap potensi/kemungkinan terjadinya kesalahan
(kekeliruan atau kelalaian) maupun penyalahgunaan (kecurangan). Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013:3)
mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi,
pelaporan, dan kepatuhan.
Pengendalian internal adalah suatu alat untuk mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan menggolongkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem
organisasi agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan dapat berjalan
sesuai dengan perencanaan manajemen perusahaan sehingga tujuan perusahaan
dapat tercapai. Sistem pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan
kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi
akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan
manajemen tidak bisa dipatuhi.
Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai pengendalian internal maka
terdapat beberapa konsep dasar pengendalian internal sebagai berikut:
1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan
tertentu dan merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
2. Pengendalian internal dijalankan oleh setiap orang yang terdapat pada suatu
organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
3. Pengedalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yaitu keandalan
pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
dan efektivitas dan efisiensi operasi.
Nena (2015) mengemukakan bahwa struktur pengendalian internal terdiri
dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang
wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Tiga fungsi penting pengendalian
internal:
1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control)
2. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control)
3. Pengendalian korektif (corrective control)
2.2.1 Tujuan Pengendalian Internal
Tujuan pengendalian internal ada tiga menurut Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013:3) yang dijelaskan
sebagai berikut:
1. Tujuan Operasi
Ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk
tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset terhadap kerugian.
2. Tujuan Pelaporan
Ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan
eksternal dan mungkin meliputi kehandalan, transparansi, ketepatan waktu, atau
persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator, diakui pembuat standar, atau
kebijakan entitas.
3. Tujuan Kepatuhan
Ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
mana entitas tunduk.
Adapun tujuan pengendalian internal lainnya menurut Mulyadi (2001:164)
dalam Sari (2012) mengemukakan tujuan terpenting dari sistem pengendalian
internal, yaitu:
1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Memberikan keyakinan bahwa data akuntansi yang dibuat adalah benar dan
akurat untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipenuhinya kebijakan manejemen.
Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2014:226) tujuan pengendalian
internal adalah sebagai berikut:
1. Mengamankan asset.
2. Mengelola catatan dengan lebih baik.
3. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai kriteria yang ditetapkan.
5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial.
7. Mematuhi hukum dan peraturan berlaku.
Dengan tujuan pengendalian internal diatas menjelaskan bahwa
pengendalian internal berguna untuk mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, seperti kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat
diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan kekeliruan (Kiranayanti &
Erawati, 2016).
2.2.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal
Pengendalian internal yang ditetapkan didalam suatu perusahaan dikatakan
berhasil dan memuaskan apabila didalam organisasi itu tidak ada lagi yang
melakukan penyelewengan dan kesalahan secara bebas, baik itu menyangkut
kesalahan sistem, prosedur penyelesaian pekerjaan dan kesalahan-kesalahan
lainnya. Untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem pengendalian internal yang
berhasil dan memuaskan, ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi (Hidayat
et al, 2013).
Menurut Mulyadi (2008:164) dalam Muzamil (2015), unsur pokok
pengendalian internal dalam perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Sedangkan Unsur-Unsur Pengendalian Internal dalam penilitian ini
mengacu kepada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) (2013:4) pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur,
yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang
menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi
secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan
yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya
pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Managemen
mempertegas harapan atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Sub-
komponen lingkungan pengendalian mencakup
a. Integritas dan nilai etika yang dianut organisasi.
b. Parameter-parameter yang menjadikan dewan komisaris mampu
melaksanakan tanggung jawab tata kelola.
c. Struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab, proses
untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang
kompeten.
d. Kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong
akuntabilitas kinerja.
Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian
internal secara keseluruhan.
2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk
mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan.
Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi
risiko yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi landasan
bagi pengelolaan atau manajemen risiko. Salah satu prakondisi bagi penilaian
risiko adalah penetapan tujuan-tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkatan
entitas. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan
keuangan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risko-risiko terkait bisa
diidentifikasi dan dianalisis. Manajemen juga harus mempertimbangkan
kesesuaian tujuan dengan entitas. Penilaian risiko mengharuskan manajemen
untuk mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan eksternal serta
perubahan model bisnis entitas itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan
pengendalian internal yang ada tidak efektif lagi.
3. Informasi dan Komunikasi
Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab
pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus
memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan
berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk
mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi
sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka
pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk
memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal
harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke
bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.
4. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang
ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi
standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan
manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Aktivitas-
aktivitas pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan entitas, pada berbagai
tahap proses bisnis, dan dalam setting atau konteks teknologi yang digunakan.
Aktivitas pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, Aktivitas
pengendalian juga bisa manual atau otomatis, contohnya adalah aktivitas otorisasi
dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan evaluasi kinerja. Pembagian tugas
harus erat terkait dengan dengan proses pemilihan dan pengembangan aktivitas
pengendalian. Jika pembagian tugas dianggap tidak praktis, manajemen harus
memilih dan mengembangkan alternatif aktivitas pengendalian.
5. Pemantauan
Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau
kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen
pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.
2.2.3 Prosedur Pengendalian Internal
Menurut Amir Abdi Jusuf (2000:263) dalam Anasthasia et al (2015)
memaparkan beberapa prosedur pengendalian internal yang baik itu terdiri dari atas
beberapa hal sebagai berikut :
1. Pengawasan tugas yang cukup memadai meliputi :
a. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi.
b. Pemisahan otoritas transaksi pemegang aktiva yang bersangkutan.
c. Pemisahan tanggung jawab operasi dan tanggung jawab pembukuan.
2. Otoritasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan
5. Pengecekan independen atas pelaksanaan.
2.3 Dana Pensiun
Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah
bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain
sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Meilani, 2015). Menurut Saefuloh,
et al (2015) Dana Pensiun merupakan bagian dari program pensiun, yaitu bentuk
benefit-compensation seseorang yang bekerja pada pemberi kerja. Sedangkan
menurut Kasmir (2014:287) dalam Puspitasari & Poputra (2016) dana pensiun
merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian
tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan
perjanjian yang telah ditetapkan. Program pensiun yang diselenggarakan di
Indonesia dalam kerangka benefit-compensation ditanggung bersama antara
pemilik dan pekerja. Dalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992
Pasal 1 menjelaskan bahwa “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program pensium yang menjanjikan manfaat pensiun bagi
pesertanya, janda, duda, anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan
memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal
pengesahan oleh Menteri Keuangan”.
Tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengertian dana pensiun menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu:
1. Badan hukum artinya, dana pensiun yang didirikan mempunyai badan
hukum yang terpisah dari badan hukum perusahaan pendirinya (pemberi
kerja).
2. Mengelola dan menjalankan program artinya di dalam kegiatan dana
pensiun melakukan penghimpunan dana dan mengelolanya untuk
mendapatkan hasil yang optimal.
3. Menjanjikan manfaat pensiun artinya penghimpunan dana tersebut
ditujukan untuk memberikan jaminan penghasilan kepada karyawan yang
telah pensiun.
2.3.1 Asas Pokok Dana Pensiun
Pembentukan dan peyelenggaraan dana pensiun mengandung asas-asas
pokok (Undang-Undang No. 11 Tahun 1992) sebagai berikut:
1. Asas Pemisahan Kekayaan
Asas ini menggariskan agar kekayaan dana pensiun dipisahkan dari
kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan
hukum tersendiri bagi dana pensiun dan dikelola berdasarkan ketentuan
undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun, terutama
yang bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan
yang dapat terjadi pada pendirinya.
2. Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan
Pada asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan
maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana
yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk
memenuhi pembayaran hak peserta.
3. Asas Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari
pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud
utama penumpukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak
peserta. Pembinaan dan pengawasan dana pensiun dilakukan melalui
evaluasi peraturan dana pensiun berdasarkan laporan keuangan dan laporan
teknis, serta pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun.
4. Asas Penundaan Manfaat
Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan
untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar
kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas
penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta
hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya
dilakukan secara berkala.
5. Asas Kebebasan
Asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana
pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk dana pensiun
merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi
karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan, dengan demikian
prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi
kerja.
2.3.2 Jenis Dana Pensiun
Penyelenggaran dana pensiun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun
1992 pasal 1 terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan
karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang
menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa
untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi
perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana
Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa
yang bersangkutan.
2.3.3 Tujuan Dana Pensiun
Tujuan dibentuknya dana pensiun Wahab (2005) dalam Nussy (2014:446)
adalah:
1. Sisi Pemberi Kerja
Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan
perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang
diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan,
disamping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja serta
keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau
meninggal dunia.
2. Sisi Karyawan
Dana Pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang
akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki
masa pensiun.
3. Sisi Pemerintah
Adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut
merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan
negara.
4. Sisi Masyarakat
Dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang
bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi
dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai
pengembangan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan
masyarakat.
2.3.4 Fungsi Dana Pensiun
Dana pensiun mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi asuransi, fungsi tabungan
dan fungsi pensiun (Sudjono, 1999) dalam (Meilani, 2015).
1. Fungsi asuransi yaitu azas kebersamaan sebagaimana program asuransi.
Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau
meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Sebelum
memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar
yang dijanjikan atas beban dana pensiun.
2. Fungsi tabungan untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka
dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan
diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan
dikembangan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta.
Besarnnya manfaat pensiun peserta tergantung pada:
a. Akumulasi dana yang telah disetor.
b. Jangka waktu persertaan.
c. Hasil pengembangan dana yang terkumpul.
3. Fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat
dilakukan secara berkala selama hidup. Fungsi pensiun Wahab (2005) dalam Nussy
(2014:446) adalah:
a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai
dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia normal atau
sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun
ditetapkan 60 tahun.
b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang
berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti
bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi
kerja.
d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan
pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya.
Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja
sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-
kurangnya tiga tahun.
2.4 Program Pensiun
Program pensiun merupakan perjanjian pemberi kerja menyediakan
manfaat berupa pembayaran kepada para pegawainya setelah mereka pensiun atas
jasa-jasa mereka selama bekerja. Definisi program pensiun menurut PSAK No. 24
Tahun 2007 adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi
pesertanya.
2.4.1 Jenis Program Pensiun
Program pensiun terbagi menjadi dua yaitu, Program Pensiun Manfaat Pasti
(PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dana pensiun pemberi kerja dapat
menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran
pasti (Undang-Undang No 11 Tahun 1992).
2.4.1.1 Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Pada program pensiun manfaat pasti ini yang ditetapkan lebih dahulu
dengan besarnya gaji. Iuran bisa berubah berdasarkan perhitungan aktuaria dan
hasil pengelolaan dananya. Namun bagian iuran pegawai diambil tetap, sedangkan
iuran perusahaan yang berubah-ubah. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 angka 7
Undang-Undang No. 11 Tahun 1992. Akan tetapi pada program ini terdapat
kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada program PPMP
antara lain:
Tabel 2.1
Kelebihan dan Kekurangan PPMP Kelebihan Kekurangan
• Besarnya manfaat pensiun
mudah dihitung
• Lebih memberikan kepastian
kepada peserta
• Lebih mudah memberikan
penghargaan untuk masa kerja
masa lalu
• Beban biaya mudah
berfluktuasi
• Nilai hak peserta sebelum
pensiun tidak mudah
ditentukan.
Sumber: (Huda & Heykal, 2010) dalam (Yuliani, 2017)
2.4.1.2 Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Pada program pensiun iuran pasti kewajiban membayar iuran dari pemberi
kerja maupun peserta telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan
masing-masing pihak. Bagaimanapun keadaan perusahaan, maka iuran harus tetap
dibayarkan pada dana pensiun sebesar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992.
Akan tetapi pada program ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun
kelebihan dan kekurangan pada program PPIP antara lain:
Tabel 2.2
Kelebihan dan Kekurangan PPIP
Kelebihan Kekurangan
• Beban biaya stabil dan mudah
diperkirakan
• Nilai hak peserta setiap saat
mudah ditetapkan
• Risiko investasi dan mortalitas
ditanggung oleh peserta
• Besar manfaat pensiun tidak
mudah ditentukan
• Lebih sulit memperkirakan
besar penghargaan untuk masa
kerja lampau
Sumber: (Huda & Heykal, 2010) dalam (Yuliani, 2017)
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Metode penelitian terbagi menjadi tiga jenis yaitu kuantitatif, kualitatif, dan
campuran kuantitatif dengan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan
kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Nugrahani 2014:9), penelitian
kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. penelitian kualitatif merujuk pada
analisis data non matematis. prosedur kualitatif menghasilkan temuan yang
diperoleh data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain
wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip.
Nugrahani (2014:25) metode penelitian kualitatif merupakan metode
penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahai makna yang
berasal dari masalah-masalah sosial kemanusiaan. Proses dari penelitian kualitatif
ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun
prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan. Menganalisis data
secara induktif, mereduksi, memverifikasi atau menangkap makna dari konteks
masalah yang diteliti. Metode kualitatif menurut Creswell (2010:20) dapat
dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis
wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian
dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu
kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret
kehidupan. Creswell (2010:20) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi
penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program,
peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.
Menurut Yin (dalam Nugrahani 2014:92), dalam melakukan penelitian studi
kasus, peneliti dapat berinteraksi terus menerus dengan isu-isu teoritis yang dikaji
dan dengan data-data yang dikumpulkan. Selain itu, juga dapat menggunakan
berbagai sumber bukti penelitian tentang peristiwa yang berkonteks kehidupan
nyata. Tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan
bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi. Penelitian studi kasus
bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa obyek yang diteliti,
tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang bagaimana dan
mengapa.
Studi Kasus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dan
kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam pengelolaan program pensiun
manfaat pasti di PT. Krakatau Steel.
3.2 Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel JL. KH
Yasin Beji 29 RT 001/01, Kotabumi, Pulo Merak, Cilegon, Banten 42435.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu
data yang tidak berbentuk angka dan merupakan landasan teoritis yang berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat dua jenis data yang dapat digunakan
pada suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan jenis data primer sebagai sumber data.
Menurut Sugiyono (2013:402) data primer merupakan data yang langsung
memberikan pengumpulan data kepada pengumpul data untuk menjawab masalah
atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif
maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau
observasi. Data primer adalah data yang diperoleh ataupun dikumpulkan langsung
di lapangan oleh peneliti. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Widodo dan Bapak Masri selaku informan.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan
penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya
suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Moleong (2014) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Saat melakukan penelitian ini,
penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi yang
berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam program manfaat pasti
pada divisi dana pensiun melalui tanya jawab secara langsung dengan
narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak
Widodo selaku Manager Administrasi dan Umum serta Bapak Masri selaku
Staf Administrasi dan umum.
Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang
menggunakan pertanyaan yang tersusun dan terstruktur. Pedoman
wawancara adalah daftar pertanyaan yang dibuat dan digunakan saat
melakukan tanya jawab dengan informan untuk mendapatkan informasi
serta data yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam
program manfaat pasti pada dana pensiun.
2. Observasi
Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono (2013:145)
mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Observasi yang
dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara peneliti datang di tempat
yang menjadi objek penelitian tersebut kemudian mengamati kegiatan mulai
dari divisi administrasi dan umum yang menerima surat keputusan dari PT.
Krakatau Steel dan meneliti manfaat pensiun, setelah itu divisi kepesertaan
dan sistem dokumen menginput datanya kedalam sistem infromasi dana
pensiun untuk disetujui atau tidaknya oleh manajer administrasi dan umum,
jika disetujui maka pengurus yang bersangkutan menandatangani dokumen
manfaat pensiun.
3. Dokumentasi
Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau
karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan
suatu teknik pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan dengan mempelajari
dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan
penelitian.
3.5 Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara mengumpulkan data-
data berupa non angka yang kemudian dibandingkan dengan teori atau konsep yang
sudah ada. Berdasarkan hasil perbandingan ini akan dievaluasi dan disesuaikan
dengan kondisi yang ada dan tingkat pengendalian yang sebaiknya dilakukan oleh
perusahaan bersangkutan. Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2014:91)
mengungkapkan bahwa analisis data penelitian kualitatif masih terbilang sulit
karena belum ada metode analisis yang dirumuskan dengan baik, sehingga aktifitas
dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan terus menerus.
Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2014:248), analisis data
kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data,
mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa
yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan Hubberman (1984) dalam
Sugiyono (2014:91) mengemukakan ada beberapa aktifitas-aktifitas dalam analisis
data yaitu sebagai berikut :
1. Data collection (Pengumpulan data) adalah proses pengumpulan data-data
mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Data reduction (Reduksi data) adalah proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar
yang muncul dari lapangan atau narasumber.
3. Data display (Penyajian data) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi
disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks
naratif, grafik, dan bagan.
4. Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan) adalah aktifitas yang
dilakukan demi terjawabnya rumusan masalah.
Gambar 3.1
Komponen dalam analisis data menurut Miles dan Hubberman
Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan
analisis data kualitatif sebaiknya memiliki suatu strategi analisis dengan baik.
Peneliti harus menyusun strategi analisis dengan teliti agar tidak kesulitan ketika
menganalisis data yang jumlahnya tidak sedikit. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut dalam proses analisis data:
1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara. Wawancara
dilakukan terhadap Manager dan Staf Administrasi dan Umum.
2. Melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
PENGUMPULAN DATA
REDUKSI
DATA
DISPLAY DATA
KESIMPULAN/VERIFIKASI
3. Data temuan yang sudah dirangkum dibandingkan dengan sistem
pengendalian internal dan undang-undang sebagai tolak ukur dalam
penelitian untuk menilai dan menganalisis sistem pengendalian internal
pada program manfaat pasti dana pensiun PT. Krakatau Steel.
4. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari apa yang terjadi, kemudian
peneliti memberikan penjelasan secara naratif.
5. Menarik kesimpulan dari proses perbandingan yang dilakukan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel merupakan sebuah badan hukum sesuai
dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola serta menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang mana akan dialokasikan ketika
mereka sudah tidak menjadi karyawan karena sudah habis masa kerjanya. Program
Pensiun di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti
(PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun yang
diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel (DPKS) memiliki beberapa
peserta yang terdiri dari Karyawan Aktif, Penerima Manfaat Pensiun, dan Mantan
Karyawan/Pensiunan ditunda (karyawan yang berhenti sebelum usia pensiun) yang
masih berhak atas manfaat pensiun. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri
atau menuntut haknya dari Dana Pensiun selama masih bekerja pada Pemberi Kerja
dan status kepesertaannya masih terpenuhi. Program pensiun yang terdiri dari
karyawan aktif akan menerima manfaat pensiun pada saat memasuki masa usia
pensiun normal yaitu 56 (lima puluh enam) tahun, akan tetapi jika karyawan aktif
yang berhenti bekerja pada saat usia pensiun dipercepat ditetapkan pada usia
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.
Karyawan yang menjadi Peserta pada Dana Pensiun harus memenuhi syarat
kepesertaan sebagai berikut:
1. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah
menikah.
2. Membuat dan menandatangani pernyataan tertulis mengenai kesediaannya
untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta.
Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar pada Dana
Pensiun sebagai Peserta dan berakhir pada saat:
1. Meninggal dunia.
2. Berhenti bekerja karena pensiun dengan menerima seluruh haknya atas
Manfaat Pensiun secara sekaligus.
3. Berhenti bekerja dari Pemberi Kerja dengan mengalihkan haknya atas
Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun lain.
4. Berhenti bekerja dengan Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
Penerima Manfaat Pensiun PT. Krakatau Steel terdiri dari pensiunan
karyawan, janda/duda/anak yang saat ini telah menerima manfaat pensiun. Anak
masih menjadi tanggungan hanya sampai anak tersebut berumur 25 tahun, dan
statusnya belum menikah dan belum bekerja. Jika pensiunan meninggal, maka istri
menjadi ahli waris dan anaknya juga jika umurnya masih dibawah 25 tahun sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika sampai ahli waris (pensiunan, istri,
anak) meninggal dunia dan ternyata masih terdapat biaya tangguhan atau sisa maka
akan disalurkan ke ahli waris sisanya bisa diberikan kepada keluarga terdekat yang
masih hidup.
4.1.1 Sejarah Perusahaan
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel pada awalnya bernama Yayasan Dana
Pensiun Karyawan Krakatau Steel atau yang disingkat dengan nama YDPK-KS.
YDPK-KS didirikan dengan Akte Notaris R. Moehono SH, SE No. 10 tanggal 24
Juni 1981 dan terdaftar dikantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 320
tanggal 27 Juni 1981, serta disahkan Departemen keuangan RI Cq Dirjen Moneter
Dalam Negeri No. 5-298/MK.11/1984 tanggal 12 Juni 1984.
Setelah Undang-Undang tentang Dana Pensiun diberlakukan, Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel terus menerus berusaha untuk segera menyesuaikan. Sejak
tahun 1993 Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah mengajukan permintaan untuk
mendapatkan pengesahan, bahkan sudah 2 kali setelah itu melakukan penyesuaian
ditahun berikutnya. Namun baru mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan
setelah Direksi PT. Krakatau Steel mengeluarkan SK No. 04/DU-
KS/KPTS/XI/1997 pada waktu itu, dan mendapatkan pengesahan melalui
Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-121/KMK.17/1998 tanggal 16 Maret
1998.
Selanjutnya dilakukan beberapa penyesuaian setelah Direksi
menyampaikan SK No. 67/C/DU-KS/KPTS/2003 tanggal 6 November 2003 yang
menjelaskan pemecahan PhDP PPMP dan PPIP dan mendapat pengesahan melalui
Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP408/KM.6/2003 tanggal 20 November
2003. Dan terakhir melalui SK Direksi No. 18A/C/DU-KS/KPTS/2009 tanggal 3
Maret 2009 yang pada intinya menetapkan perubahan tentang peserta Program
Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan status karyawan yang diangkat menjadi Direksi
dan mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-
150/KM.10/2009 tanggal 11 Juni 2009.
Pada saat pendirian Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, bidang usaha yang
dilakukan ada dua, yaitu Program Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua (THT).
Mengutip dari artikel yang dipublikasikan oleh ASABRI (2017), Program
Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan
iuran Pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan
untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan
berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia
pensiun. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Dana Pensiun No.11
tahun 1992, program Tabungan Hari Tua (THT) tidak lagi dikelola.
Terbentuknya Dana Pensiun PT. Krakatau Steel merupakan cita-cita
perusahaan dalam bidang SDM yaitu “Menciptakan suatu masyarakat pekerja
dengan kesejahteraan yang terpadu serta berkesinambungan”. Sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana
Pensiun adalah untuk menciptakan semangat kerja bagi karyawan di lingkungan
Perusahaan dengan menyelanggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti serta
bertujuan menjalin kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang
berhak. Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut dengan jelas
memberikan gambaran bahwa:
a. Kegiatan Dana Pensiun berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari
tua dari para Peserta berupa kesinambungan penghasilan.
b. Dana Pensiun senantiasa harus selalu menjaga, memenuhi dan
memperhatikan kepentingan Peserta dan keluarganya dengan baik.
c. Dana yang dikelola tidak sedikit, dan waktu tidak terbatas yaitu sejak
seseorang tercatat sebagai peserta, sampai berakhirnya seluruh pembayaran
Manfaat Pensiun.
Dengan gambaran seperti ini sudah dijelaskan bahwa kegiatan Dana
Pensiun pada hakekatnya merupakan kegiatan yang amanah, mulia dan sudah
sepatutnya dijalankan serta dikelola dengan baik, dengan selalu menjunjung tinggi
norma-norma kepatutan dan etika.
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Adapun Visi dan Misi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yakni sebagai
berikut:
a. Visi
Menjadi Dana pensiun terpercaya dan profesional untuk menjaga
terpenuhinya kepentingan Peserta, Pendiri dan Stakeholder lainnya.
b. Misi
Menjalankan kegiatan operasional dengan kinerja dan layanan prima, guna
mewujudkan amanah Pendiri, sesuai dengan falsafah dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).
4.1.3 Nilai Dasar Perusahaan
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel (DPKS) memiliki nilai-nilai dasar yang
diterapkan dalam menjalankan operasional perusahaan. Pada hakekatnya nilai-nilai
dasar merupakan budaya kerja Dana Pensiun, yang terbentuk dari hasil kerja dan
pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana
Pensiun. Masing-masing karyawan Dana Pensiun harus mampu memelihara dan
mengembangkan budaya dan nilai-nilai dasar tersebut, serta selalu berpikir dan
bertindak sesuai dengan prinsip dalam nilai-nilai dasar dan semua aktifitasnya
hanya untuk kepentingan Dana Pensiun saja. Nilai-nilai Dasar tersebut dituangkan
dalam akronim DPKS, yaitu:
1. D (Dipercaya)
Karyawan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan,
dan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya harus bersifat amanah. Diharapkan
semua karyawan Dana Pensiun selalu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan
bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga
kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kebijakan-kebijakan Dana Pensiun.
2. P (Profesional)
Seluruh karyawan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan
keberhasilan dalam bekerja, oleh karena itu harus selalu bertanggungjawab, bekerja
dengan efektif, efisien, disiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta
berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, serta
sadar akan risiko yang dihadapi. Sikap tersebut menggambarkan profesionalisme
yang harus dimiliki oleh semua karyawan Dana Pensiun.
3. K (Kepuasan)
Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan
mengutamakan kepentingan Peserta dengan memberikan pelayanan yang terbaik,
dengan tetap selalu memperhatikan kepentingan Dana Pensiun dan stakeholders
lainnya. Berdasarkan Kebijakan-kebijakan Dana Pensiun harus dikelola dengan
sebaik-baiknya sehingga diharapkan kepuasan peserta dan pihak terkait lainnya
dapat terpenuhi.
4. S (Sejahtera)
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Dana Pensiun, maka seluruh Jajaran Dana Pensiun harus selalu berupaya
semaksimal mungkin mengelola dan mengembangkan dana untuk meningkatkan
kesejahteraan peserta tanpa melanggar peraturan Undang-undang yang berlaku.
4.1.4 Struktur Organisasi
Berikut merupakan struktur organisasi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
Sumber: Laporan Manejemen Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
Sebagai sebuah Badan Hukum dan Badan Usaha, Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel merupakan organisasi yang harus hidup, bergerak, dan dapat
melaksanakan kegiatannya dengan baik. Pada tataran yang paling rendah, berbagai
Fungsi akan terdiri dari banyak Tugas dan Pekerjaan yang harus dilakukan oleh
masing-masing individu atau divisi. Penanggungjawab dan pelaksana masing-
masing Bidang Kegiatan, Proses, Fungsi dan Tugas disusun dalam bentuk
Direktorat, Divisi, Dinas, Seksi, dan Pelaksana, sesuai dengan kebutuhannya.
1. Pendiri
A. Pendiri
1) Prinsip Dasar
Peran dan Hak Pendiri dalam penyelenggaraan program pensiun
harus terdefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan dengan baik dalam
Peraturan Dana Pensiun.
B. Pedoman Umum
1) Wewenang Pendiri
• Menunjuk dan memberhenkan anggota Pengurus dan Dewan
Pengawas dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
• Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan
(Custodian).
• Menyetujui atau menolak keikutsertaan Pemberi Kerja sebagai
Mitra Pendiri.
• Menetapkan dan mengubah dan Peraturan Dana Pensiun sesuai
dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan
pelaksanaannya, serta memberlakukan Peraturan setelah
mendapat pengesahan Menteri.
• Menetapkan gaji/honorarium dan penghasilan lainnya bagi
Pengurus dan Dewan Pengawas.
• Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun
(RKADP).
• Menetapkan Arahan Investasi beserta perubahannya dengan
berpedoman kepada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan
pelaksanaannya.
• Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Dewan
Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
2) Kewajiban Pendiri
• Membayar iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan, yang
menjadi kewajiban Pendiri selaku Pemberi Kerja, berdasarkan
hasil perhitungan aktuaris.
• Memungut iuran yang menjadi kewajiban Peserta.
• Menyetor seluruh Iuran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan
butir 2 kepada Dana Pensiun.
• Membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam
butir 3 yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
• Mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri setiap
terjadi perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Undang-
Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
• Melaporkan setiap perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan
Arahan Investasi kepada Menteri.
• Bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi
kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak
Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
2. Dewan Pengawas
A. Struktur Keanggotaan
B. Pedoman Umum
a) Kompetensi dan Integritas Dewan Pengawas
• Dewan Pengawas memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai
dengan kebutuhan Dana Pensiun.
• Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk
kepenngan pribadi, keluarga, golongan dan pihak lain.
• Dewan Pengawas berkewajiban mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b) Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas
• Menunjuk Akuntan Publik, Aktuaris dan Penilai Independen
• Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Arahan Investasi dan
Rencana Investasi Tahunan.
• Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Dana Pensiun (RKADP).
• Bekerjasama dengan Pengurus dalam hal menyusun dan
mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
• Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengelolaan Dana Pensiun
secara periodik.
• Bersama dengan Pengurus melakukan pembahasan untuk
menindaklanjuti saran dan masukan dari Peserta.
• Memberikan Laporan Tahunan hasil pengawasannya atas
pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus kepada Pendiri.
• Mengumumkan kepada Peserta ringkasan Laporan Tahunan Hasil
Pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan Dana Pensiun oleh
Pengurus.
• Mengawasi dan mengevaluasi penerapan Tata Kelola yang baik.
C. Tugas dan Kewajiban
1) Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta,
dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
2) Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam
rangka pengelolaan Dana Pensiun.
3) Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan
tanggungjawabnya mengelola Dana Pensiun.
4) Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing
Peserta.
5) Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Menteri menurut
jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
6) Menyampaikan Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran dan
Tahunan), Laporan Investasi (semesteran dan tahunan), Laporan Jasa
Profesi yang telah dinilai/diaudit oleh pihak independen kepada
Pendiri dan Dewan Pengawas kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
7) Menyusun rencana investasi untuk tahun buku berikutnya berdasarkan
arahan investasi dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas
untuk mendapat persetujuan, selambat lambatnya sebelum
berakhirnya tahun buku Dana pensiun.
8) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun untuk tahun
buku berikutnya dan menyampaikannya kepada Pendiri untuk
mendapat pengesahan, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya
tahun buku Dana Pensiun.
9) Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan
saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
D. Tanggung Jawab Pengurus
1) Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan seluruh akvitas pengelolaan
Dana Pensiun.
2) Pelaksanaan praktek Tata Kelola oleh Pengurus dan Karyawan Dana
Pensiun.
3) Kepatuhan Dana Pensiun terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
4) Kualitas pelayanan Dana Pensiun terhadap Peserta.
3. Direktorat Utama
A. Pengawasan Internal
1) Pengurus menjamin terlaksananya fungsi pengawasan internal sebagai
bagian penting dari Pengendalian Internal Dana Pensiun.
2) Satuan Pengawasan Internal bertanggungjawab langsung kepada
Direktur Utama.
3) Satuan Pengawasan Internal bertugas memfasilitasi kelancaran
pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
4) Satuan Pengawasan Internal bertugas memantau pelaksanaan Tata
Kelola.
B. Sekretariat, Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan
1) Memfasilitasi terlaksananya kelancaran komunikasi antara Dana Pensiun
dengan pihak terkait.
2) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pihak terkait sesuai
dengan kebutuhannya.
3) Bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
4. Direkotrat Investasi
A. Divisi Investasi Equity
a. Kepala Divisi Investasi Equity Tugas dan Tanggung jawab:
• Mengevaluasi kondisi perekonomian dan trend investasi secara
periodik dan keseluruhan, serta mengevaluasi hasil analisa dari
berbagai sekuritas dan/atau manajer investasi sebagai bahan
penyusunan dalam asset alokasi diawal tahun, dan penyesuaiannya
sepanjang tahun dengan perkembangan situasi perekonomian terakhir.
• Menyiapkan laporan portofolio investasi, rencana kegiatan dan
anggaran dana pensiun (RKADP), rencana investasi tahunan (RIT)
untuk disampaikan kepada Pengurus sebagai laporan kepada Dewan
Pengawas, Pendiri, Regulator, dan Pihak terkait lainya.
• Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penempatan dan
pelepasan investasi meliputi saham, reksadana, dan produk-produk
investasi lainnya sesuai kewenangan yang ditetapkan dan berpedoman
pada system dan prosedur, RIT, RKADP, Arahan Investasi dan
peraturan dan perundangan yang berlaku.
• Mengkoordinasikan dan mengendalikan penempatan dan pelepasan
dana, untuk menunjang kegiatan investasi dan operasional dengan
tingkat return dan risk yang optimal.
• Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional yang
terkait dengan investasi seperti: penitipan asset pada Bank Custody
dan lain sebagainya.
1) Investasi Saham
a) Staf Investasi Saham
Staf Investasi Saham dibentuk dengan tujuan untuk:
• Melakukan penempatan dan pelepasan investasi Equity yang
meliputi Saham, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana
Campuran yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia secara efektif dan efisien guna
mendapatkan hasil dan risiko yang optimal.
• Mengevaluasi penempatan dan pelepasan saham yang dikelola
oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan
Dana (KPD) Saham.
• Menyusun Laporan Portofolio Investasi untuk keperluan
internal dan external secara periodik serta mengevaluasi
kesesuaian alokasi asset yang ditetapkan.
2) Administrasi dan Relasi Investasi
a) Staf Administasi dan Relasi Investasi
Tugas dan tanggung jawab:
• Melaksanakan tugas kehumasan dan menciptakan Citra yang
baik tentang Dana Pensiun Krakatau Steel.
• Menyiapkan bahan / berita untuk bulletin/majalah KSG untuk
dilakukan pencetakan setelah mendapat persetujuan dari
atasan.
• Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Direktur Utama untuk
kantor Cilegon.
• Turut serta dan membantu sosialisasi Peraturan Dana Pensiun.
• Membantu menyiapkan bahan dan membuat laporan
penelitian yang telah dilakukan.
• Melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penerimaan
tamu DPKS dan pertemuan /rapat yang diselenggarakan
DPKS.
• Menyampaikan sumbangan atas nama DPKS kepada
organisasi/perorangan setelah mendapat persetujuan atasan.
• Membantu dan mempersiapkan pelaksanaan rapat dengan
Dewan Pengawas, Pendiri dan Pihak lain.
B. Divisi Fixed Income dan Investasi Langsung
a. Kadiv Fixed Income dan Investasi Langsung
Kadiv Fixed Income dan Investasi Langsung dibentuk dengan tujuan
agar dapat menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha
DPKS yang meliputi Investasi Pasar Modal (Obligasi, Surat Berharga
Negara, Susuk dan Deposito), Investasi Langsung dalam bentuk
Penyertaan Saham di Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan, Tanah,
Bangunan, sesuai Arahan Investasi, Rencana Investasi Tahunan, dan
ketentuan lain yang berlaku untuk menghasilkan pengembangan dana
yang optimal.
1) Staf Investasi Anak Perusahaan dan Properti
Staf Investasi Anak Perusahaan dan Properti dibentuk dengan tujuan
agar dapat melakukan kajian pembinaan dan pengembangan usaha yang
meliputi analisis kinerja Anak Perusahaan dan perusahaan patungan,
penempatan/pelepasan investasi langsung, investasi pada tanah dan
bangunan, untuk mencapai target hasil usaha, serta memberikan bahan
masukan kepada manajemen terhadap permasalahan yang dihadapi.
2) Staf Investasi Fixed Income
Staf Investasi Fixed Income dibentuk agar dapat melakukan hal-hal
berikut, antara lain:
• Melakukan penempatan dan pelepasan pada investasi Fixed
Income, yang meliputi Surat Berharga Negara, Sukuk, Obligasi
Corporate yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia secara efektif dan efisien guna
mendapatkan hasil dan risiko yang optimal.
• Mengevaluasi penempatan dan pelepasan produk fixed income
yang dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak
Pengelolaan Dana (KPD) Fixed Income.
• Menempatkan dana yang dicadangkan untuk kepentingan
investasi dan operasional, pada pasar uang yang meliputi:
Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito pada
Bank, SBI dan Surat Berharga yang jangka waktunya kurang dari
satu tahun secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil dan
risiko yang optimal.
5. Direktrorat Keuangan dan Adiministrasi
A. Divisi Keuangan dan Akuntansi
1) Akuntansi, Anggaran dan Laporan
Tugas dan tanggung jawab:
• Mengendalikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana dan
anggaran tahunan DPKS secara akurat dan akuntabel sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPKS (RKAD)
dan pelaksanaan kegiatan bisnis DPKS.
• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan pembukuan atas
seluruh transaksi keuangan DPKS secara efektif dan efisien guna
menjamin keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan
keuangan DPKS.
• Mengendalikan pelaksanaan verifikasi atas seluruh dokumen
transaksi keuangan secara akurat dan benar, pelaksanaan jurnal
entry ke dalam sistem komputer akuntansi sesuai tata cara input
data dan pelaksanaan dokumentasi sesuai tata kelola dokumen
guna menjamin keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan
keuangan DPKS.
• Mengendalikan dan mereview seluruh dokumen transaksi
keuangan DPKS (bukti pembayaran, nota perhitungan, voucher
dan bukti penerimaan, jurnal penerimaan dan pengeluaran,
salinan rekening koran, daftar rekapitulasi, dan dokumen lainnya)
secara akurat dan benar sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan DPKS.
• Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran DPKS
dan melakukan evaluasi atas penyimpangan yang terjadi secara
cepat dan akurat sebagai informasi kepada Pengurus untuk
dilakukan perbaikan seperlunya.
• Menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan
Teknis serta Laporan Manajemen DPKS beserta data
pendukungnya sebagai bahan evaluasi lebih lanjut bagi pengurus.
2) Perpajakan dan Akuntansi Penerimaan
Tugas dan tanggung jawab:
• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan Akuntansi
Proses Pembayaran dan Penerimaan dana secara akurat dan
akuntabel sebagai dasar penyusunan laporan keuangan DPKS dan
pelaksanaan kegiatan bisnis DPKS.
• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan perpajakan
untuk karyawan dan Pengurus DPKS secara efektif dan efisien
guna menjamin keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan
keuangan DPKS.
• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan perpajakan
untuk para pensiunan secara efektif dan efisien guna menjamin
keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan keuangan
DPKS.
• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan penerimanaan
iuran pensiun yang masuk ke DPKS secara akurat dan benar.
• Mengendalikan dan mereview seluruh kegiatan akuntansi,
perpajakan dan pengendalian iuran DPKS secara akurat dan
benar.
3) Keuangan dan Pengendalian Kas
Tugas dan tanggung jawab:
• Melaksanakan tugas-tugas pembayaran dan penyimpanan uang
dan kuasi uang.
• Menyusun cash flow pengeluaran Kas secara bulanan.
• Menyiapkan Cek, Bukti Transfer atau Uang Tunai untuk
pembayaran-pembayaran keperluan DPKS.
• Melaksanakan Pembayaran Manfaat Pensiun dan Gaji
• Menyiapkan dan melaksanakan setoran iuran Jamsostek, TKK,
Iuran Pensiun ke DPMK, Iuran Asuransi Pengurus ke Bank.
• Menyiapkan dan melaksanakan setoran atas PPh Badan dan PPh
Pasal 21 kepada Instansi Perpajakan/Kas Negara.
• Mengendalikan penyiapan dan keamanan Peti Kas.
B. Divisi Administrasi dan Umum
Divisi Administrasi dan Umum bertujuan untuk mengkoordinasikan,
mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi kepesertaan, iuran
pensiun peserta, pembayaran manfaat pensiun, administrasi kepersonaliaan,
pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan DPKS, kegiatan
hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa,
perawatan sarana dan prasarana, pengelolaan arsip atau dokumen serta
kegiatan umum DPKS lainnya, secara transparan, efektif, efisien dan
akuntabel sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dana
pensiun, ketenagakerjaan dan kebijakan yang ditetapkan untuk menjamin
kelancaran tugas dan kegiatan DPKS.
1) SDM dan Sistem Informasi
Staf SDM dan Sistem Informasi dibentuk dengan tujuan untuk
Mengkoordinir dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan
dengan SDM Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dan kearsipan serta
bertangung jawab terhadap Rumah Tangga Dana Pensiun. Melaksanakan
penyusunan dan pengembangan unsur-unsur Sistem Pengendalian
Manajemen DPKS dan melaksanakan, memelihara dan mengembangkan
Sistem Informasi DPKS melalui sarana Komputer.
2) Administrasi Kepesertaan dan Sistem Dokumen
Staf Administrasi dan Kepersertaan dibentuk dengan tujuan untuk
melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi
kepesertaan, baik peserta aktif, bekas karyawan maupun pensiunan, atas
peserta program pensiun PT. Krakatau Steel, termasuk membantu
menyiapkan data untuk perhitungan Aktuaria.
3) Rumah Tangga Umum
Staf Rumah Tangga dan Umum dibentuk dengan tujuan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
gedung dan kantor, merencanakan kebutuhan/pengadaan/pemeliharaan
perlengkapan kantor baik ATK serta kebutuhan lainnya. Perawatan dan
pemeliharaan gedungm membantu pelaksanaan tugas ke Sekretariatan
dan bidang SDM.
4.1.5 Kegiatan Umum Perusahaan
Dalam menjalankan fungsinya Dana Pensiun wajib menjalankan
perlindungan kepada peserta yang diatur dan dituangkan pada Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2015.
Perlindungan konsumen/peserta menerapkan prinsip:
a. Transparansi.
b. Perilaku adil.
c. Keandalan.
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi.
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara
sederhana dan cepat.
Perlindungan konsumen/peserta meliputi:
a. Pelaksanaan edukasi dalam rangka menigkatkan pengetahuan tentang hak
dan kewajiban sebagai peserta pensiunan.
b. Pelayanan kepada peserta.
c. Penyelesaian pengaduan peserta.
Karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun PPMP yang berhenti
bekerja dari pemberi kerja dan menerima manfaat pensiun. Data peserta berikut
merupakan susunan ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima manfaat sesuai
dengan data yang terdaftar pada perusahaan saat memasuki pensiun/PHK. Dalam
periode tertentu pengurus berhak meminta data-data, ketereangan, dan informasi
kepada Pendiri, Mitra Pendiri, Peserta dan atau Pihak Yang Berhak untuk
melengkapi administrasi Dana Pensiun.
Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan
Tepat Penerima Manfaat Pensiun (MP). Pelaksanaan Pembayaran MP paling
lambat setiap akhir bulan dengan cara tunai atau transfer antar bank sesuai dengan
permintaan tertulis dari penerima manfaat pensiun. Untuk mempermudah dan
mempercepat proses pembayaran MP (Manfaat Pensiun) maka DPKS telah
melakukan kerjasama dengan Bank pembayar MP yaitu melalui Bank BRI,
sehingga proses pembayaran MP dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau
transfer langsung kepada rekening masing-masing penerima MP sesuai rekening
Bank yang dimiliki.
Peserta pensiun yang mengambil manfaat pensiun sekaligus 100%
berdasarkan Permen Keuangan No. 50/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.017/1998
tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yang mana batas diperbolehkannya
pengambilan sekaligus adalah untuk manfaat pensiun maksimum sebesar Rp. 1,5
juta per bulan. Pengambilan Manfaat Pensiun (MP) dapat diambil 20% sekaligus
dan diambil 100% sekaligus. Manfaat Pensiun dapat diambil 20% sekaligus jika
PhDP PPMP diatas Rp1.600.000 berdasarkan perhitungan aktuaria yang telah
dihitung, dan 80% sisanya akan dibayarkan setiap bulannya. Manfaat Pensiun (MP)
dapat diambil 100% sekaligus, jika PhDP PPMP dibawah Rp1.600.000.
Sumber dana pensiun yang didapat oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
berasal dari tiga sumber, yaitu iuran perusahaan, karyawan, dan iuran tambah.
Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun iuran normal untuk beban Pemberi Kerja
sebesar 18,5% PhDP PPMP, iuran beban Peserta sebesar 5%, dan iuran tambahan
sebesar Rp 2,071 Milyar per bulan. Sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan
Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk No.18A/C/DU-KS/KPTS/2009 Pasal 33,
bahwa setiap tahun Manfaat Pensiun naik sebesar 5%.
Dana yang diperoleh oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel berasal juga
dari hasil investasi. Investasi yang dimaksud dapat berupa investasi saham, obligasi,
Surat Berharga Negara (SBN), Sukuk, Reksadana, Deposito baik yang berjangka
maupun Deposito On Call, dan tanah. Investasi dilakukan agar Dana Pensiun
Krakatau Steel dapat menghasilkan pendapatan, dimana hasil pendapatan tersebut
digunakan untuk menambah dan menutup kekurangan jika terjadi dalam
pembayaran manfaat pensiun bagi para pensiunan seluruh jajaran PT Krakatau
Steel beserta anak perusahaannya yang setiap tahunnya pasti naik 5%.
Strategi investasi yang dijalankan adalah memilih instrumen investasi
dengan hasil yang optimal tanpa mengabaikan faktor keamanan investasi, dengan
cara melakukan diversifikasi portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel serta regulasinya. Dalam memilih suatu
instrumen investasi tersebut, haruslah selektif dan mampu menganalisa serta
mengkaji kondisi bank, emiten yang mengeluarkan saham dan obligasi, serta
perusahaan aset manajemen terkait. DPKS membentuk Komite Investasi dimana
akan melakukan review portofolio yang sesuai dengan strategi dan kebijakan Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel secara periodik.
4.2 Prosedur Pelayanan Kepesertaan Dana Pensiun
Prosedur Pelayanan Kepesertaan ini mengatur aktivitas pelayanan kepada
peserta meliputi, Pembekalan pengetahuan Dana Pensiun, Administrasi
kepersertaan, Pembayaran manfaat, pelaksanaan edukasi dan pelayanan kepada
peserta serta pelayanan pengaduan sampai dengan pensiunan berakhir (Pensiun
putus). Berikut ini merupakan prosedur pelayanan kepesertaan Dana Pensiun.
Gambar 4.2 Prosedur Pelayanan Kepesertaan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
Sumber: Diagram Alir Prosedur Pelayanan Kepesertaan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, 2017
Prosedur pelayanan kepesertaan dana pensiun dijelaskan sebagai berikut:
1. Umum
a. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group adalah sebagai Pendiri dan
Mitra Pendiri Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang memberikan
kesejahteraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi sebagian
karyawannya yang ketentuannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB).
b. Pengelolaan PPMP diserahkan kepada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
yang selanjutnya Dana Pensiun mengelola peserta dan pensiunan yang
diikutkan dalam PPMP.
c. Dana Pensiun sebagai pengelola PPMP wajib menjalankan fungsinya untuk
melaksanakan pelayanan kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam PKB dan Peraturan Dana Pensiun (PDP).
d. Peserta wajib membayar iuran yang pelaksanaannya dipungut oleh pemberi
kerja yang digabung dengan iuran perusahaan yang selanjutnya
disampaikan kepada Dana Pensiun untuk proses lanjut.
e. Peserta dan Pensiunan berhak mendapatkan pelayanan Kepesertaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
f. Kepada peserta pensiunan yang berakhir (pensiun putus) maka wajib
diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepesertaan
a. Karyawan dari Pemberi Kerja yang memenuhi syarat kepesertaan PPMP
sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan
Peraturan Dana Pensiun (PDP) didaftarkan kepada Dana Pensiun untuk
ditetapkan sebagai peserta PPMP yang dikelola oleh Dana Pensiun dengan
melampirkan surat pengangkatan karyawan.
b. Setiap terjadi perubahan peserta, pemberi kerja wajib memberikan
informasi kepada Dana Pensiun yang selanjutnya untuk disesuaikan.
c. Peserta PPMP wajib membayar iuran baik iuran dari Peserta dan iuran dari
Pemberi Kerja yang pelaksanaannya di koordinir oleh pemberi kerja.
d. Dana Pensiun memasukkan data peserta kedalam database dan menerbitkan
Kartu peserta Dana Pensiun dan Buku Peraturan Dana Pensiun kepada
peserta sebagai bukti kepesertaan.
3. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun
a. Karyawan yang terkena Pemberhentian dan memenuhin syarat sebagai
peserta PPMP maka berdasarkan SK pemberhentian tersebut ditetapkan
sebagai peserta Pensiunan melalui Surat Keputusan Pengurus Dana
Pensiun.
b. Kriteria jenis pensiun sesuai dengan SK pemberhentiannya (PHK) dari
masing-masing peserta.
c. SK Pensiuanan memuat Nomor pensiunan, Susunan ahli waris, nilai MP
bulanan dan pembayaran MP sekaligus 20% berdasarkan pilihan
pengajuan peserta.
4. Edukasi
a. Dana Pensiun sebagai pengelola PPMP PT. Krakatau Steel wajib
memberikan edukasi tentang pemahaman PPMP kepada Peserta dan
Pensiuanan.
b. Edukasi berisikan tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai
peserta dan sebagai pensiunan.
c. Pelaksanaan edukasi dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa
pensiun dan 3 bulan setelah masa pensiun.
5. Pengaduan
a. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik peserta maupun pensiunan
apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan, maka peserta dan
pensiunan dapat melakukan pengaduan.
b. Setiap pengaduan wajib dilayani dengan baik dan diselesaikan secara
musyawarah sampai selesai, sehingga tidak ada lagi permasalahan
pengaduan yang tidak diselesaikan.
c. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di
internal, maka dapat diselesaikan melalui mediasi atau melalui jalur
hokum yang berlaku.
6. Perlindungan Peserta
a. Dalam periode tertentu Dana Pensiun berhak meminta data-data,
keterangan, dan informasi kepada pendiri, mitra pendiri, peserta
dan/atau pihak yang berhak untuk melengkapi administrasi Dana
Pensiun.
b. Dana Pensiun menjamin hak dan kewajiban peserta pensiun
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelayanan Administrasi
a. Dana Pensiun wajib memberikan pelayanan administrasi yang tertib dan
terpelihara dengan baik.
b. Pelayanan Administrasi meliputi:
• Penyimpanan data Hard Copy: Data hard copy disimpan dalam
ruang arsip pada lemari arsip dengan rapi dan teratur serta
berdasarkan pengkodean, sehingga akan memudahkan apabila
diperlukan.
• Penyimpanan Soft Copy: Data soft copy disimpan dalam Sistem
Informasi Dana Pensiun (SIDPA) yang memenuhi standar. Data soft
copy meliputi seluruh data proses bisnis Dana Pensiun dari
Kepesertaan, Keuangan, Investasi dan hal-hal lain yang terkait
dengan proses Dana Pensiun.
• Pelayanan langsung kepada setiap peserta atau pensiunan yang
datang ke kantor Dana Pensiun untuk mencari informasi atau
keperluan administrasi lainnya.
c. Karyawan yang bertugas pada pelayanan adalah karyawan yang terlatih
dan mempunyai jiwa pelayanan yang baik.
8. Pembayaran Manfaat
a. Pensiunan yang memenuhi syarat berhak mendapatkan Manfaat Pensiun
sesuai dengan yang tercantum dalam SK Pengurus Dana Pensiun.
b. Besarnya Manfaat Pensiun masing-masing peserta berbeda sesuai
dengan ketentuan remunerasi peserta dan diatur selanjutnya dalam
Peraturan Dana Pensiun (PDP).
c. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara transfer melalui
Bank sesuai pilihan peserta.
d. Pembayaran Manfaat Pensiun dilaksanakan paling lambat akhir bulan
pada bulan berjalan.
e. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan Tepat Jumlah, Tepat Waktu
dan Tepat Orang.
9. Pensiun Putus
a. Pensiunan akan berakhir (pensiun putus) jika memenuhi syarat:
• Pensiuanan meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sebagai
pihak yang berhak yang memenuhi syarat.
• Pihak yang berhak penerima Manfaat Pensiun meninggal dunia dan
tidak ada pihak yang berhak lain yang memenuhi syarat.
• Pensiunan mengambil Manfaat Pensiun secara sekaligus 100%
(seratus persen) yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. Kepada peserta pensiun putus diberikan pelayanan administrasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
c. Kepada peserta pensiun putus, hubungan hukum dan hubungan timbal
balik antara PT. Krakatau Steel maupun Dana Pensiun dengan
Pensiunan dinyatakan berakhir, dan PT. Krakatau Steel maupun Dana
Pensiun tidak memiliki lagi kewajiban dalam bentuk apapun kepada
Pensiunan (pensiun putus).
4.2.1 Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun
Tabel 4.1 Diagram Alir Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun
No. Penjelasan Alur Proses
1.
2.
3.
4.
Mulai
Divisi Administrasi dan Umum
menerima SK Pemberhentian
dengan Hak Pensiun dari Pemberi
Kerja beserta dokumen
pendukungnya, antara lain:
• Daftar Susunan Keluarga
• Buku Rekening
• Copy Surat Nikah, dan
lainnya
Teliti jenis Manfaat Pensiun yang
akan diberikan, yaitu Manfaat
Pensiun bagi Karyawan atau
Manfaat Pensiun bagi Pihak yang
Berhak.
Divisi Administrasi dan Umum
menerima berkas Karyawan yang
pensiun atau Pihak Yang Berhak
dari Divisi HCIA atau masing-
masing peserta.
Adminstrasi Kepesertaan dan
Sistem Dokumen menginput
seluruh data dan dokumen
pendukungnya ke dalam
komputer SIDPA DPKS Menu
Master Pensiun, kemudian hitung
nilai Manfaat Pensiun dan print-
out:
a. Data Individu
b. Hasil Perhitungan
Pensiun (per jenis)
c. Perhitungan Pajak
Manfaat Pensiun
d. SK Pembayaran Manfaat
Pensiun (per jenis)
Sampaikan kepada Manager
Adminstrasi dan Umum.
5.
6.
7.
Manager Administrasi & Umum
menerima dan meneliti print-out:
• Bila sesuai, tandatangani Data
Individu dan paraf Hasil
Perhitungan Pensiun dan
Perhitungan Pajak Manfaat
Pensiun, sampaikan kepada
Pengurus. Lanjut ke langkah
No. 6.
• Bila tidak sesuai, perbaiki dan
kembalikan kepada Adm.
Kepesertaan dan Sistem
Dokumen untuk direvisi.
Kembali ke langkah No.4.
Pengurus menandatangani seluruh
dokumen yang berkaitan dengan
pembayaran Manfaat Pensiun,
kemudian dikembalikan ke Divisi
Administrasi & Umum serta
Administrasi Kepesertaan &
Sistem Dokumen.
Administrasi Kepesertaan &
Sistem Dokumen
mendistribusikan seluruh
dokumen kepada:
• Keuangan & Akuntansi
• Karyawan yang
pensiunan atau Pihak
Yang Berhak (SK asli)
• Arsip Divisi Administrasi
& Umum
Sumber: Diagram Alir Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel, 2018
Tabel 4.2 Daftar Dokumen Instruksi Kerja Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
No Nama Dokumen Fungsi Dokumen Penanggung
Jawab Penandatangan Distribusi
1 SK Manfaat
Pensiun
Menyatakan
sebagai peserta
pensiun dan nilai
manfaat pensiun
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Peserta Pensiun
2. Divisi Keuangan
dan Akuntansi
3. Arsip
2
Daftar
Pembayaran
Manfaat Pensiun
Sekaligus
Pembayaran
Manfaat Pensiun
Sekaligus
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Peserta Pensiun
2. Divisi Keuangan
dan Akuntansi
3. Arsip
3
Daftar
Pembayaran
Manfaat Pensiun
Bulanan
Pembayaran
manfaat pensiun
bulanan kepada
yang berhak
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Peserta Pensiun
2. Divisi Keuangan
dan Akuntansi
3. Arsip
4
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP) MP
sekaligus
Permintaan
pembayaran kepada
keuangan dan
akuntansi
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Peserta Pensiun
2. Divisi Keuangan
dan Akuntansi
3. Arsip
5
Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP) MP
Bulanan
Permintaan
pembayaran kepada
keuangan dan
akuntansi
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Peserta Pensiun
2. Divisi Keuangan
dan Akuntansi
3. Arsip
6
Daftar rekening
pembayaran MP
sekaligus per
bank
Untuk transfer ke
masing-masing
peserta
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Bank
2. Arsip
7 Daftar rekening
pembayaran MP
bulanan per bank
Untuk transfer ke
masing-masing
peserta
Divisi Adm
dan Umum
Pengurus 1. Bank
2. Arsip
8 Surat perintah
bayar MP
sekaligus
Perintah
pembayaran MP
sekaligus kepada
bank
Divisi Adm
dan Akuntansi
Pengurus 1. Bank
2. Arsip
9 Surat perintah
bayar MP bulanan
Perintah
pembayaran MP
bulanan kepada
bank
Divisi Adm
dan Akuntansi
Pengurus 1. Bank
2. Arsip
10 Rekap Analisa Analisa perhitungan
manfaat pensiun
Divisi Adm
dan Umum
Mgr Adm Umum Arsip
Sumber: Daftar Dokumen Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun, 2018
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Pada pelaksanaan dari prosedur terkait pelayanan kepesertaan yang sudah
ditetapkan olek Dana Pensiun PT. Krakatau Steel masih terdapat penyimpangan
atau kesalahan yang dilakukan baik sengaja atau tidak. Selain itu Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel juga dihadapkan pada beberapa kendala. Hal ini tentu dapat
menghambat pelayanan kepesertaan bahkan dapat merugikan perusahaan maupun
pihak-pihak tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada
pelayanan kepesertaan yaitu:
1. Keterlambatan Penerimaan Gaji Peserta Pensiunan
Kasus ini sering sekali terjadi pada Dana Pensiun selaku pengelola program
Manfaat Pasti yang disebabkan oleh keterlambatan data-data karyawan yang sudah
pensiun dari PT. Krakatau Steel selaku pendiri.
Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan (Bapak Widodo) selaku
manajer divisi Administrasi dan Umum:
“...Begini mas, kita semua ada prosedurnya mengenai pelayanan
kepesertaannya. Nah langkah awalnya dana pensiun mengambil data
karyawan yang akan memasuki masa pensiun dari pendiri yaitu PT.
Krakatau Steel, setelah itu dana pensiun bisa meminta peserta yang
bersangkutan untuk memastikan bahwa data-data yang masuk sudah paling
update...”
Kutipan hasil wawancara diatas menjelaskan tentang prosedur pelayanan
kepesertaan pada Dana Pensiun, peniliti berkesimpulan bahwa keterlambatan
penerimaan gaji pada peserta pensiunan dikarenakan beberapa data-data yang
belum diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat
nikah, dan lainnya yang akan berpengaruh terhadap dokumen yang diterima oleh
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
Oleh sebab itu sebaiknya Dana Pensiun selaku pengelola Program Pensiun
Manfaat Pasti bekerjasama dengan PT. Krakatau Steel selaku pendiri untuk
memastikan data-data karyawan diterima tepat waktu pada saat karyawan tersebut
telah memasuki masa pensiun dan menerima data-data karyawan yang terbaru dari
pendiri sehingga tidak akan terjadi keterlambatan penerimaan gaji peserta
pensiunan.
2. Sistem yang Belum Saling Terintegrasi
Penggunaan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA) yang belum saling
terintegrasi dengan sistem dari PT. Krakatau Steel. Sistem yang ada pada Dana
Pensiun selaku pengelola dan sistem pada PT. Krakatau Steel selaku pendiri masih
menggunakan cara lama yang dapat menghambat proses pembayaran manfaat
pensiun. Berikut kutipan hasil wawancara mengenai sistem yang belum
terintegrasi:
“...kalau sistemnya tertanam di komputer mungkin gak ada masalah mas,
paling hanya perlu disinergikan dengan pendiri saja agar seluruh data peserta
tidak ada yang terlambat masuk ke sistem dana pensiun, jadi kami dapat dengan
cepat melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan...”
Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam prosesnya divisi
Administrasi dan Umum menerima SK Pemberhentian dengan Hak Pensiun dari
Pemberi Kerja beserta dokumen pendukungnya yang kemudian diteliti jenis
Manfaat Pensiun yang akan diberikan kepada karyawan, kemudian Divisi
Administrasi dan Umum menerima berkas karyawan tersebut dari PT. Krakatau
Steel atau masing-masing peserta, lalu Divisi Adminstrasi Kepesertaan menginput
seluruh data dan dokumen pendukungnya ke dalam Sistem Informasi Dana Pensiun
(SIDPA) yang setelah itu disampaikan kepada Manager Adminstrasi dan Umum
untuk disetujui atau tidak disetujui. Hal ini tentu sangat menghambat jalannya
proses pembayaran manfaat pensiun.
4.4 Analisis Pengendalian Internal
Analisis pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan
informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk
mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan
perusahaan yang lebih efektif (Gitayani et al, 2015). Menurut Susanto (2008:88)
dalam Pakadang (2013) pengendalian internal meliputi semua metode, kebijakan
dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan,
akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.
Dalam analisis pengendalian internal peniliti menggunakan kerangka
konsep yang peneliti adopsi dari Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO). Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
merupakan program Dana Pensiun selaku badan hukum yang mempunyai tugas dan
fungsi untuk mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat
pensiun bagi karyawan sudah habis masa kerjanya. Berikut pemaparan mengenai
analisis pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti pada Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel berdasarkan kerangka konsep yang peneliti adopsi dari
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
(2013:4) yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas Pengendalian
5. Pemantauan
4.4.1 Lingkungan Pengendalian
Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) (2013:4) lingkungan pengendalian mencakup standar,
proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian
internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Sedangkan menurut Putri (2018)
Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan
karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.
Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan
dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian
internal dan standar perilaku yang diharapkan. Managemen mempertegas harapan
atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Berikut ini hasil
pengamatan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel berdasarkan sub-komponen
yang terkait dengan lingkungan pengendalian:
1. Integritas dan Nilai Etika yang Dianut Organisasi
Arens, et al (2011:326) menjelaskan integritas dan nilai etika merupakan
produk dari standar etika dan sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa
baik hal tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktiknya. Menurut
(Indra, 2011:11) dalam Herawati (2014) nilai intregritas dan etika yaitu
memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan
yang benar dan menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang
tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya. Dalam hal ini
perusahaan telah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis kebijakan dan
kode etik. Karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan
pelanggaran yang diketahui atau diduga ke atasan atau tingkat yang lebih tinggi
dalam organisasi dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi, seperti yang
disampaikan oleh informan (Bapak Widodo)
“...kita semua sebagai karyawan diberikan pedoman kerja, dalam pedoman
itu sudah dijelaskan semua mas tentang peraturan, prosedur dan sanksinya...”
Pernyataan diatas sudah menjelaskan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
sudah menetapkan peraturan dan prosedur yang menjadi nilai-nilai dasar
perusahaan. Peraturan tertulis ini terdapat pada prosedur pengelolaan sumber daya
manusia Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang dimiliki oleh masing-masing
karyawan. Nilai dasar ini terbagi menjadi 4 yang dituangkan dalam akronim
DPKS yaitu: dipercaya, professional, kepuasan dan sejahtera. Dari masing-masing
nilai dasar ini sudah dijelaskan secara rinci tentang semua peraturan serta prosedur
karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya tersebut. Peraturan terkait
nilai dasar yaitu karyawan harus dapat dipercaya dan profesional dalam bekerja.
Kelalaian karyawan yang tidak profesional seperti tidak tepat waktu dalam bekerja
atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Dalam pelanggaran
seperti ini perusahaan menjelaskan terdapat dua sanksi yang terdiri dari sanksi
pelanggaran ringan dan sanksi pelanggaran berat.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah memiliki integritas dan nilai etika.
Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai dasar dan peraturan yang menjadi
pedoman terkait etika dalam perusahaan, selain itu Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel memberlakukan sanksi bagi tindakan pelanggaran yang bertujuan agar
peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sanksi
yang diberlakukan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel bagi masing-masing
karyawan yang melanggar aturan dibagi menjadi 2 jenis sanksi pelanggaran yaitu,
sanksi pelanggaran ringan dan sanksi pelanggaran berat. Contoh Sanksi
pelanggaran ringan biasanya karyawan tidak tepat waktu pada saat jam kerja,
dalam hal ini perusahaan akan memberikan sanksi pemotongan gaji karyawan
terkait yang melakakukan jenis pelanggaran seperti ini. Sedangkan untuk
pelanggaran berat seperti karyawan yang melakukan kesalahan fatal saat bekerja,
dalam jenis pelanggaran seperti ini perusahaan dapat memberikan sanksi berupa
penurunan jabatan atau bahkan pemindahan kepada karyawan yang terbukti
melakukan kesalahan.
Namun jika karyawan dalam bekerja tidak melakukan pelanggaran,
pemimpin atau atasan dapat memberikan penilaian baik terhadap karyawan dan
dapat mempengaruhi pertimbangan dalam promosi jabatan, kenaikan upah kerja
dan pemberian fasilitas.
Dengan diterapkannya peraturan serta sanksi yang diberikan oleh
perusahaan secara tidak langsung dapat membentuk etika dari karyawan Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel. Selain itu pemberian penghargaan oleh atasan akan
mendorong karyawan untuk selalu memiliki integritas yang tinggi dan etika kerja
yang baik.
2. Melaksanakan Tanggung Jawab Dalam Mengelola Organisasi
Menurut Arens, et al (2011:326) Keberadaan dewan direksi dan komisaris
bagi tata kelola perusahaan yang baik, merupakan tanggung jawab utama mereka
untuk meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan pengendalian internal dan
proses pelaporan keuangan yang tepat. Sebuah dewan komisaris yang efektif
harus independen terhadap manajemen, dan anggota-anggoatanya harus terus
terlibat dalam dan mengkaji aktivitas manajemen. Meskipun dewan
mendelegasikan tanggung jawab atas pengendalian internal kepada manajemen,
namun dewan harus secara berkala menilai pengendalian tersebut. Selain itu, suatu
dewan yang aktif dan objektif sering kali mampu mengurangi kemungkinan
terjadinya pengabaian pengendalian yang ada oleh manajemen. Untuk membantu
dewan dalam melakukan pengawasan, dewan membentuk satuan pengawas
internal dengan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap prosedur
pelayanan kepesertaan dan pembayaran manfaat pasti.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah melaksanakan tanggung jawab
pengawasan melalui satuan pengawas internal. Satuan pengawas internal
bertanggung jawab langsung kepada direktur utama untuk melakukan audit pada
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel secara rutin. Tugas dari satuan pengawas
internal Dana Pensiun PT. Krakatau Steel adalah melakukan inspeksi rutin yang
bersifat umum dan berkala, serta melakukan investigasi apabila terdapat kasus
penyelewengan dan manipulasi. Sedangkan untuk proses pengawasan rutin
terhadap prosedur pelayanan kepesertaan dan pembayaran manfaat pasti
dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal yang akan bertanggungjawab langsung
kepada Direktur Utama.
Pada pelaksanaannya satuan pengawas internal bertugas memantau
pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan pembayaran manfaat pasti pada Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel. Pelaksanaan audit ini berjalan setiap 3 bulan sekali
dengan tujuan untuk menilai kinerja masing-masing divisi, selain itu audit juga
dilakukan apabila ditemukan gejala atau indikasi terjadinya tindak kecurangan
yang dilakukan oleh setiap divisi pada perusahaan. Hasil dari audit yang dilakukan
oleh satuan pengawas internal dapat dijadikan bahan evaluasi bagi manajemen
puncak dalam membuat keputusan dan memastikan tujuan perusahaan dapat
tercapai, seperti yang dijelaskan oleh (Bapak Widodo) berikut ini:
“...sebagai karyawan kami selalu bertanggung jawab atas tugas yang
diberikan, begitu juga saya mas yang bertanggung jawab kepada divisi saya,
selain itu juga di Dana pensiun ada satuan pengawan internal yang mengawasi
jalannya program dana pensiun...”
Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan
sudah melaksanakan tanggung jawab pengawasan, hal ini dibuktikan dengan
sudah adanya satuan pengawas internal yang melakukan audit berkala setiap 3
bulan sekali pada masing-masing divisi yang ada pada Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel. Dengan berjalannya fungsi audit ini dapat membantu peusahaan dalam
memberikan rekomendasi atas kelemahan-kelamahan yang ditemukan, sehingga
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dapat melakukan perbaikan agar perusahaan
dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan efisien.
3. Menetapkan Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur organisasi suatu badan usaha membatasi garis tanggung jawab dan
wewenang yang ada, ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi.
Dalam struktur organisasi perusahaan memberikan gambaran yang jelas mengenai
dari siapa mereka mendapat perintah dan kepada siapa mereka bertanggung
jawab. Pembagian wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
diharapkan dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien.
Penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi penjelasan tentang bagaimana
dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas pada
entitas, dan setiap harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui
bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan orang lain untuk
berkontribusi dalam pencapaian tujuan entitas dan untuk setiap individu akan
dimintai pertanggungjawaban.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel menerapkan 2 jenis struktur organisasi
baik yang berbentuk struktural dan fungsional. Masing-masing struktur organisasi
mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang telah dijelaskan pada bagian
struktur organisasi yang menjelaskan secara rinci tugas utama, wewenang dan
hubungan kerja. Untuk mempermudah penyelesaian tugas pokok Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel (DPKS) dalam pelayanan kepesertaan dan pembayaran
manfaat pasti direktorat keuangan dan administrasi menerapkan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab kepada divisi keuangan dan akuntansi serta divisi
administrasi dan umum. Divisi keuangan dan akuntansi mempunayai tugas
penting yaitu mengendalikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana dan
anggaran tahunan DPKS secara akurat dan akuntabel sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran serta melaksanakan kegiatan bisnis DPKS.
Sedangkan Divisi administrasi dan umum bertugas untuk mengkoordinasikan,
mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi kepesertaan, iuran pensiun
peserta, pembayaran manfaat pensiun, administrasi kepersonaliaan,
pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan DPKS, kegiatan hubungan
masyarakat, kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa, perawatan sarana dan
prasarana, pengelolaan arsip atau dokumen serta kegiatan umum DPKS lainnya
secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-
undang, peraturan dana pensiun, ketenagakerjaan dan kebijakan yang ditetapkan
untuk menjamin kelancaran tugas dan kegiatan DPKS. Dengan adanya
pendelegasian pada masing-masing divisi ini akan mempermudah dalam
melaksanakan tugas serta pengawasannya, seperti yang dijelaskan oleh (Bapak
Widodo) dalam wawancara dibawah:
“...pada dana pensiun ini ada 2 jenis struktur organisasi mas ada yang
struktural dan fungsional, itu semua bisa dilihat di struktural kinerja mas...”
Berdasarkan penjelasan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
penetapan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab yang telah
diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah berjalan baik dengan
adanya pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab pada setiap unit dan
divisi.
4. Komitmen Terhadap Kompetensi
Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap karyawan pada setiap lini dalam
organisasi harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk
melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. Arens, et al (2011:326) menjelaskan
kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan dari setiap tugas yang diberikan. Oleh karena itu komitmen
terhadap kompetensi diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan manajemen
terhadap tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat
kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan.
Demi memenuhi komitmen terhadap kompetensi Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel sudah menerapkan kebijakan dalam proses rekruitmen karyawan
serta pelatihan. Tujuan adanya kebijakan ini yaitu untuk mendapatkan karyawan
yang berkualitas dan tentunya berkompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Penerimaan karyawan didasarkan atas penambahan atau penggantian karyawan.
Proses seleksinya dibuka untuk umum dan diselenggarakan oleh bagian
administrasi dan umum serta pihak ketiga selaku lembaga terkait yang ditunjuk
untuk membantu proses rekruitmen yang diawasi langsung oleh manajer
administrasi dan umum Dana Pensiun PT. Krakatau Steel. Karyawan yang sudah
diterima diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerja dan wajib mengikuti
pelatihan.
Pada pelaksanaannya kebijakan ini sudah diterapkan dengan sebaik
mungkin oleh perusahaan. Proses rekruitmen karyawan pada Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel dilakukan oleh pihak ketiga selaku lembaga yang ditunjuk
langsung dari manajer administrasi dan umum berdasarkan pada kebutuhan tenaga
kerja di perusahaan. Setelah calon karyawan tersebut diterima menjadi karyawan,
maka karyawan tersebut wajib mengikuti pelatihan umum sesuai dengan divisi
penempatannya selama 3 bulan. Pihak manajemen juga akan penilaian kinerja
yang bertujuan untuk memastikan target kinerja baik individu, divisi, maupun
perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja ini akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan promosi jabatan dan kenaikan gaji.
Untuk mendapatkan penjelasan diatas, peneliti melakukan wawancara
mengenai komitmen terhadap kompetensi sehingga mendapat jawaban seperti
berikut:
“...kalau untuk rekruitmen karyawan, setelah dinyatakan diterima bekerja
karyawan tersebut diberikan pelatihan mas agar dapat menguasai bidangnya
sekaligus memberikan pengetahuan tentang kompetensi di dana pensiun...”
Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel sudah memiliki komitmen terhadap kompetensi, hal ini dibuktikan
dengan adanya kebijakan terkait rekruitmen karyawan baru serta pelatihan
wajibnya. Dengan adanya kebijakan terkait rekruitmen karyawan baru dan
pelatihan wajib ini Dana Pensiun PT. Krakatau Steel akan memperoleh karyawan
yang berkualitas serta kompeten dibidangnya masing-masing.
5. Mendorong Akuntabilitas Kinerja
Perusahaan mendorong setiap karyawan dalam melakukan akuntabilitasnya
serta bertanggungjawab terhadap kinerja dalam pencapaian tujuan perusahaan.
Upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mendorong akuntabilitas kinerja
masing-masing petugas atau individu adalah penilaian kinerja, pemberian insentif
dan pemberian penghargaan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi
tingkat pencapaian target kinerja. Pemberian insentif dan penghargaan bertujuan
meningkatkan produkstivitas kerja karyawan dengan jalan
mendorong/merangsang agar karyawan bekerja lebih baik, bersemangat dan
disiplin. Dengan adanya metode atau kebijakan tersebut akan mendorong
karyawan untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam memperoleh
akuntabilitas kinerja yang baik pada perusahaan. Kebijakan seperti ini dilakukan
perusahaan dalam rangka untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih,
mempromosikan dan memberikan kompensasi terhadap karyawan yang
berkompeten dalam bidangnya.
Penilaian kinerja pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dilakukan sebagai
bahan evaluasi atas tercapainya target kinerja. Penilaian ini dilakukan berdasarkan
tolak ukur keberhasilan dari masing-masing tugas baik individu maupun divisi
seperti yang sudah ditetapkan dalam tugas dan tanggung jawab organisasi. Contoh
pada jabatan staf investasi fixed income yang menangani penempatan dana yang
dicadangkan untuk kepentingan investasi dan operasional, pada pasar uang yang
meliputi: Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito pada Bank,
SBI dan Surat Berharga yang jangka waktunya kurang dari satu tahun secara
efektif dan efisien guna mendapatkan hasil dan risiko yang optimal. Apabila
hasilnya tidak tercapai maka akan mempengaruhi dalam penilaian kinerja
karyawan terutama untuk divisi terkait, selain itu kedisplinan dalam bekerja juga
akan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja karyawan. Pada Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel penilaian kinerja karyawan dilakukan 1 tahun sekali
oleh atasan atau manajer pada setiap divisi. Hasil dari penilaian kinerja ini
digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kerja. Selain itu
hasil penilaian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh
promosi jabatan, mutasi karyawan, pemberian fasilitas serta kenaikan gaji.
Pemberian insentif telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
Kebijakan ini telah tercantum pada prosedur pengelolaan sumber daya manusia.
Pemberian insentif kepada karyawan diberikan setiap bulan tergantung penilaian
kinerja dan jabatannya, sedangkan bonus dan penghargaan juga diberikan oleh
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sebagai bentuk apresiasi atas prestasi karyawan
terkait kinerjanya selama setahun.
Berikut hasil wawancara dan paparan singkat dari informan terkait
mendorong akuntabilitas kinerja:
“...wah di dana pensiun ini adil kok mas, ada penghargaan untuk karyawan
yang berprestasi dan ada insentifnya juga kalau target kinerja yang diberikan
dapat tercapai...”
Dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara
keseluruhan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah melakukan upaya untuk
mendorong akuntabilitas kinerja, hal ini dibuktikan dengan diterapkannya
penilaian kinerja, pemberian insentif, bonus dan penghargaan. Aktivitas-aktivitas
penilaian kinerja ini dinilai sudah efektif karena dilakukan langsung oleh manajer
masing-masing divisi, serta penilaian kinerja ini juga rutin dilakukan setiap tahun
untuk memantau tingkat pencapaian kinerja karyawan. Selain itu kebijakan-
kebijakan pemberian insentif, bonus dan penghargaan sudah dilakukan oleh Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel agar karyawan dapat lebih meningkatkan
produktivitas kinerjanya dalam bekerja.
4.4.2 Penilaian Risiko
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) (2013:4) menjelaskan penilaian risiko yaitu proses yang dinamis dan
interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
Menurut Arens (2008) dalam Adelin & Fauzihardani (2013) penilaian risiko adalah
identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan
keuanga yang seuai dengan prinsip berlaku umum. Risiko itu sendiri dipahami
sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi
pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas
ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu,
penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus
dikelola oleh organisasi.
Analisis penilaian risiko pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel didasarkan
pada prinsip intenal control yang terdiri dari menetapkan tujuan dengan kejelasan
yang cukup, mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap pencapaian tujuan,
mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko, mengidentifikasi dan
menilai perubahan.
1. Menetapkan Tujuan
Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk
memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah menetapkan tujuan secara jelas dengan
dibuatnya visi dan misi secara tertulis oleh perusahaan. Visi dari perusahaan adalah
menjadi Dana Pensiun terpercaya dan profesional untuk menjaga terpenuhinya
kepentingan peserta, pendiri dan stakeholder lainnya. Sedangkan misi perusahaan
adalah untuk menjalankan kegiatan operasional dengan kinerja dan layanan prima,
guna mewujudkan amanah pendiri, sesuai dengan falsafah dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Dalam upaya meraih visi dan misi
tersebut perusahaan juga menetapkan nilai dasar yaitu dipercaya, profesional,
kepuasan dan sejahtera. Nilai dasar ini kemudian akan menjadi budaya kerja yang
terbentuk dari hasil kerja dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan,
sepanjang sejarah perusahaan serta menjadi landasan bagi kebijakan dan peraturan
yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dalam menetapkan tujuan ini, peniliti
melakukan wawancara kepada informan:
“...kita ada buku peraturannya mas. Maksudnya visi, misi dan tujuannya
sudah sangat jelas, dan kita juga terus berusaha dalam menerapkan nilai dasar
dana pensiun yaitu dipercaya, profesional, kepuasan dan sejahtera...”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel telah menetapkan tujuan secara jelas, sehingga memungkinkan
dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi dalam upaya pencapaian
tujuan perusahaan.
2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Risiko
Mengenai proses identifikasi, penilaian dan analisis risiko terhadap
prosedur pelayanan kepesertaan dana pensiun merupakan wewenang dari direktur
keuangan dan administrasi. Divisi administrasi dan umum Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel hanya sebagai pelaksana. Namun dari kebijakan-kebijakan yang
telah diterapkan sudah dapat menunjukan adanya upaya dalam mengidentifikasi
dan mengelola risiko, kebijakan ini diantaranya sebagai berikut:
a. Pemberian Pengarahan Terhadap Peserta
Adanya keterlambatan penerimaan gaji pensiunan sering sekali terjadi pada
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel. Keterlambatan penerimaan gaji pensiunan ini
disebabkan oleh terlambatnya data-data karyawan yang sudah pensiun dari PT.
Krakatau Steel selaku pendiri dan beberapa data-data karyawan yang belum
diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat nikah, dan
lainnya yang akan berpengaruh terhadap dokumen yang diterima oleh Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel selaku pengelola program manfaat pasti. Berikut hasil
kutipan wawancara dari informan:
“...ya tentu kami semua selalu memberikan pengarahan kepada peserta
pensiunan dalam kurun waktu 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun dan setelah
memasuki masa pensiun, didalam pengarahan ini pihak kami akan mejelaskan
tentang manfaat pensiun, bentuk pelayanan, layanan pengaduan, perlindungan
peserta, pelayanan administrasi, sampai ke pembayaran kepada peserta mas...”
Berdasarkan paparan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah menerapkan kebijakan yang mewajibkan
pesertanya untuk mengikuti pengarahan yang diberikan 3 bulan sebelum memasuki
masa pensiun dan setelah masa pensiun, pengarahan ini meliputi besarnya manfaat
pensiun yang akan diterima oleh peserta, bentuk pelayanan kepesertaan, layanan
pengaduan, perlindungan peserta, pelayanan administrasi, sampai ke pembayaran
manfaat pasti kepada peserta. Kebijakan ini telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel guna memitigasi risiko.
b. Meminta Data-data Karyawan Kepada PT. Krakatau Steel Selaku Pendiri
Selain mewajibkan peserta untuk mengikuti pengarahan yang dapat memberikan
pemahaman mengenai prosedur pelayanan kepesertaan, Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel selaku pengelola program manfaat pasti juga meminta data-data
karyawan kepada PT. Krakatau Steel selaku pendiri supaya pelayanan kepesertaan
dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Dengan adanya kebijakan ini, Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel dapat memanggil peserta terkait dengan perubahan data-data
informasi yang selanjutnya dapat disesuaikan.
3. Mempertimbangkan Potensi Kecurangan Dalam Menilai Risiko
Mengenai proses penilaian risiko fraud terhadap prosedur pelayanan
kepesertaan merupakan wewenang dari satuan pengawas internal perusahaan.
Selain bertujuan untuk menilai kinerja internal audit Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel juga dapat menilai risiko fraud, mengidentifikasi potensi kecurangan dan
menyusun program audit untuk mengidentifikasi segala bentuk tindakan fraud yang
terjadi.
4. Mengidentifikasi dan Menilai Perubahan
Risiko bisa saja muncul akibat adanya perubahan baik dari lingkungan
internal maupun eksternal. Faktor internal yang mungkin mempengaruhi adalah
perubahan atau perkembangan SK Direksi, peraturan, dan prosedur. Setiap
perubahan SK direksi akan berpengaruh terhadap peraturan dan akan
mempengaruhi pula pada prosedur. Perubahan gaya kepemimpinan juga dapat
mempengaruhi munculnya risiko. Faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi
adalah pesaing yang lebih unggul, perubahan hukum yang berlaku, perubahan
politik, dan perubahan ekonomi. Setiap perubahan tersebut dapat menimbulkan
risiko-risiko yang lain. Namun, hal ini tidak menjadi kendala bagi Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel sebab setiap rencana yang dibuat perusahaan memiliki ukuran
target kinerja dan setiap akhir pelaksanaan rencana tersebut memiliki ukuran hasil
kinerja, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan sebagai
berikut:
“...begini mas, perubahan peraturan di dana peniun PT. Krakatau Steel
dapat diusulkan kepada pendiri pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
tapi jika usulan tersebut tidak merubah peraturan maka kita bisa langsung segera
menyesuaikan...”
Hasil kutipan wawancara diatas menyimpulkan bahwa identifikasi dan
penilaian perubahan dapat memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi dan
perubahan-perubahan demi tercapainya hasil dan tujuan yang lebih baik. Selain itu
adanya evaluasi berkelanjutan dapat memantau apabila dalam kurun waktu tertentu
terjadi perubahan yang dapat menjadi ancaman terhadap pencapaian hasil dan
tujuan untuk dapat diatasi segera mungkin.
4.4.3 Informasi dan Komunikasi
Committee of Sponsoring of the Treadway Commision (2013:5)
menjelaskan bahwa perusahaan memerlukan informasi demi terselenggaranya
tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung dalam pencapaian tujuan.
Sedangkan menurut Arifiyani & Sukirno (2012) memaparkan bahwa komunikasi
mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam
pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan
pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi.
Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang
relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal,
untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi
sebagaimana mestinya.
Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pengendalian internal
COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan,
dan menyediakan informasi. Komunikasi internal ini juga harus menjadi sarana
informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun
lintas fungsi. Analisis informasi dan komunikasi pada Dana Penisun PT. Krakatau
Steel didasarkan prinsip internal control yang meliputi penggunaan informasi yang
relevan, komunikasi internal dan eksternal yang efektif.
1. Penggunaan Informasi yang Relevan
Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi
yang relevan untuk mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian
internal. Informasi awal yang dibutuhkan dalam prosedur pelayanan kepesertaan
dana pensiun. Informasi ini berkaitan dengan data-data peserta dana pensiun seperti
daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat nikah, dan lainnya yang
kemudian diolah melalui Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA). Dengan adanya
Sistem Informasi Dana Pensiun ini mempermudah perusahaan dalam penyimpanan
dokumen sehingga apabila dokumen dalam bentuk fisiknya hilang maka dapat
dicetak kembali melalui Sistem Informasi Dana Pensiun.
Selain itu sistem penomoran dan pengarsipan pada dokumen juga sudah
otomatis dilakukan oleh Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA). Dengan
demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam penomoran dan pengarsipan
dokumen. Dengan adanya penerapan sistem ini dapat memudahkan dalam
melakukan proses informasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan
kepersertaan dana pensiun. Dari sistem ini juga data-data terkait pembayaran
manfaat pasti dapat disimpan dengan baik dan terjaga kerahasiaannya, peniliti juga
melakukan wawancara kepada informan terkait penggunaan informasi yang relevan
seperti berikut:
“...kami pihak dana pensiun menggunakan informasi yang relevan dengan
menggunakan sistem kami yaitu Sistem Informasi Dana Pensiun. Sistem ini sangat
membantu kami dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta
mas...”
Berdasarkan paparan wawancara kepada informan diatas Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel sudah menjalankan informasi dan komunikasi dengan cukup
optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Dana Pensiun
(SIDPA) yang digunakan untuk mendukung prosedur pelayanan kepesertaan
program manfaat pasti pada Dana Pensiun. Dengan adanya dukungan sistem ini
juga dapat lebih memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta program
manfaat pasti.
2. Komunikasi Internal yang Efektif
Perusahaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk
didalamnya tujuan dan tanggung jawab terhadap pengendalian internal untuk
mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian internal. Aliran
informasi pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dari pegawai pada tingkat yang
paling bawah pada struktur organisasi hingga kepada tingkat tertinggi yakni
Direktur Utama, telah berjalan sesuai berdasarkan fungsi dan tanggung jawab
jabatan, seperti wawancara peneliti kepada informan yang menjelaskan sebagai
berikut:
“...di dana pensiun PT. Krakatau Steel selalu mengadakan rapat setiap
minggunya mas, didalam rapat ini manajer dari beberapa divisi bertemu dengan
direktur guna memantau sekaligus melaporkan hasil kinerja manajemennya sudah
berjalan baik atau belum...”
Paparan wawancara diatas menjelaskan komunikasi setiap pegawai terkait
hasil kinerja khususnya prosedur pelayanan kepesertaan yang mereka lakukan
didukung dengan adanya Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA), hal ini juga
dapat memudahkan dalam proses pemantauan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu
dengan adanya dukungan sistem tersebut proses komunikasi secara internal sudah
berjalan dengan baik dan efektif.
3. Komunikasi Eksternal yang Efektif
Perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait berbagai hal yang
dapat mempengaruhi fungsi dari seluruh komponen pengendalian internal.
Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan menjelaskan bahwa:
“...komunikasi dengan pihak eksternal dana pensiun berbentuk laporan
yang diberikan kepada PT. Krakatau Steel dan Otoritas Jasa Keuangan setiap
bulannya...”
“...laporan-laporan ini menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan
oleh pihak eksternal seperti pelayanan kepesertaan, pelaksanaan edukasi tentang
hak dan kewajiban sebagai peserta pensiunan, pembayaran manfaat pasti kepada
peserta...”
“...selain itu kami juga menyediakan pelayanan pengaduan peserta sebagai
tempat menyampaikan ungkapan ketidakpuasan peserta pensiunan yang dapat
disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada peserta dan
pelayanan yang diduga terdapat kesalahan atau kelalaian dana pensiun mas...”
Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
informan menyatakan adanya laporan yang menyediakan informasi-informasi yang
dibutuhkan akan membantu pihak eksternal, serta dengan adanya pelayanan
pengaduan akan memudahkan pihak eksternal dalam berkomunikasi langsung
dengan peserta program manfaat pasti. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi
eksternal yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah berjalan
dengan baik.
4.4.4 Aktivitas Pengendalian
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) (2013:4) menjelaskan aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup
tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur
(misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan
dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas
pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Dewi (2012) aktivitas pengendalian
merupakan kebijakan dan prosedur kontrol harus ditetapkan dan dilaksanakan
untuk membantu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi oleh
manajamen diperlukan untuk menghadapi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas
secara efektif dilakukan. Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan
tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala
aspek kegiatan perusahaan (Arfah, E. Ariaty, 2011). Aktivitas-aktivitas
pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan entitas, pada berbagai tahap
proses bisnis, dan didalam pengaturan konteks teknologi yang digunakan. Aktivitas
pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, aktivitas pengendalian juga
bisa manual atau otomatis, analisis aktivitas pengendalian pada Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel didasarkan pada prinsip internal control yang meliputi
pengembangan kegiatan pengendalian, pengembangan control umum atas
teknologi, dan merinci dalam kebijakan serta prosedur.
1. Mengembangkan Kegiatan Pengendalian
Perusahaan telah mengatur dan membangun aktifitas pengendalian yang
mendukung mitigasi risiko sehingga risiko berada pada level yang dapat diterima.
Aktifitas pengendalian yang sudah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Stel
meliputi:
a. Pemisahan Tugas
Sanyoto (2007: 253) dalam Hamel (2013) menjelaskan bahwa sistem
pengendalian internal terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat
mungkin secara maksimal, sistem pengendalian intern juga mempunyai
keterbatasan-keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan yang melekat pada sistem
pengendalian intern yaitu persekongkolan (kolusi), perubahan, kelemahan manusia
dan azaz biaya manfaat. Oleh karena itu diperlukan adanya pemisahan tugas dalam
perusahaan, dengan adanya pemisahan tugas dapat meminimalisir adanya
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan baik disengaja ataupun tidak disengaja
pada saat melaksanakan tugas di divisinya. Kecurangan (Fraud) biasanya
disebabkan oleh adanya tugas yang merangkap. Hasil wawancara peneliti kepada
informan menjelaskan:
“...kalau pemisahan tugas di dana pensiun sudah dijelaskan secara langkap
di susunan organisasi mas, didalam susunan itu juga dijelaskan tugas serta
tanggung jawab setiap lini karyawan yang ada di dana pensiun...”
Penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pensiun
PT. Krakatau Steel sudah menerapkan pemisahan tugas serta tanggung jawab
dengan baik dalam menjalankan prosedur pelayanan kepesertaan yang dilakukan
oleh perusahaan. Staf administrasi dan umum selaku karyawan yang bertugas pada
pelayanan adalah karyawan yang terlatih dan mempunyai jiwa pelayanan yang baik.
Karyawan ini menerima data-data yang diberikan oleh PT. Krakatau Steel selaku
pendiri kepada Dana Pensiun selaku pengelola yang kemudian akan memeriksa
data-data peserta agar data tersebut sudah dalam keadaan terbaru meliputi biodata
peserta, susunan keluarga, buku rekening, copy surat nikah, dan lainnya yang akan
berpengaruh terhadap dokumen yang diterima oleh Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel.
Divisi Administrasi dan Umum bertugas untuk mengkoordinasikan,
mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi kepesertaan, iuran pensiun
peserta, pembayaran manfaat pensiun, administrasi kepersonaliaan, pengembangan
SDM dan kesejahteraan karyawan DPKS, kegiatan hubungan masyarakat,
kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa, perawatan sarana dan prasarana,
pengelolaan arsip atau dokumen serta kegiatan umum DPKS lainnya, secara
transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan dana pensiun, ketenagakerjaan dan kebijakan yang ditetapkan untuk
menjamin kelancaran tugas dan kegiatan DPKS.
Namun dalam kenyataanya peneliti menemukan proses pelayanan
kepesertaan yang ditangani oleh Divisi Administrasi dan Umum setelah menerima
SK Pemberhentian dengan Hak Pensiun dari PT. Krakatau Steel selaku pemberi
kerja beserta dokumen pendukungnya, antara lain: Daftar Susunan Keluarga, Buku
Rekening, Copy Surat Nikah, dan lainnya kemudian langsung meneliti jenis
Manfaat Pensiun yang akan diberikan. Setelah itu staf Adminstrasi Kepesertaan dan
Sistem Dokumen menginput seluruh data dan dokumen pendukungnya ke dalam
Sistem Informasi Dana Pensiun untuk dihitung nilai Manfaat Pensiunnya. Hal ini
akan memperlambat proses pelayanan kepesertaan program manfaat pasti dana
pensiun karena staf Administrasi dan umum belum melakukan cross check data-
data yang diberikan oleh PT. Krakatau Steel selaku pendiri yang akan berdampak
data-data tersebut masih data lama peserta.
b. Pengendalian Atas Akses
Pengendalian atas akses di desain untuk mencegah atau mendeteksi
kesalahan atau ketidakbenaran yang disebabkan oleh pengguna yang tidak tepat
atau manipulasi data file serta penggunaan program computer yang tidak benar.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel melakukan control terhadap akses ke Sistem
Informasi Dana Pensiun (SIDPA) dengan penerapan User ID. Hanya karyawan
bersangkutan yang memiliki User ID untuk mengakses Sistem Informasi Dana
Pensiun (SIDPA), masing-masing ID juga dibatasi asksesnya sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab pemilik ID. Pembatasan akses ini dilakukan dengan tujuan
untuk menghindari tindakan manipulasi yang dilakukan oleh karyawan, selain itu
penerapan User ID juga bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab
pada tugas atau proses tertentu, seperti hasil wawancara kepada informan
menjelaskan:
“...untuk akses sistem yang ada di dana pensiun ini ada user loginnya mas,
jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem kami...”
Berdasarkan penjelasan dalam wawancara diatas maka dapat disimpulkan
bahwa pengendalian atas akses pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah
berjalan dengan baik. Hali ini dibuktikan dengan penerapan User ID untuk
mengontrol akses ke Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA). Setiap User ID juga
telah dibatasi aksesnya berdasarkan wewenang dan tanggung jawab pemilik User
ID. Dengan adanya penerapan User Id ini akan mencegah terjadinya tindakan
kecurangan dan mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakses
Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA).
c. Pengendalian Pemrosesan Informasi
Pengendalian pemrosessan informasi dilakukan untuk memastikan adanya
otorisasi, keakuratan dan kelengkapan informasi. Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
menggunakan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA) pada komputer dalam
melakukan pemrosesan informasi. Setiap dokumen dihasilkan melalui Sistem
Informasi Dana Pensiun, hal ini mempermudah bagi perusahaan dalam
penyimpanan dokumen sehingga apabila dokumen dalam bentuk fisiknya hilang
maka dapat dicetak kembali melalui Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA).
Selain itu sistem penomoran dan pengarsipan pada dokumen juga sudah otomatis
dilakukan oleh sistem. Dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam
penomoran dan pengarsipan dokumen.
Pengendalian pemrosesan informasi didukung oleh Sistem Informasi Dana
Pensiun (SIDPA) pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang mencerminkan
bahwa pemrosesan informasi pada perusahaan telah dilakukan dengan baik.
Dengan adanya penerapan sistem ini dapat memudahkan dalam melakukan proses
informasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepersertaan dana pensiun.
Hasil wawancara kepada informan memberikan penjelasan sebagai berikut:
“...proses informasi pada sistem kami ini masing-masing dokumen yang
masuk akan diberikan nomornya untuk memudahkan kami jika ingin mencari
dokumen saat diperlukan mas, karena kami masih menginput setiap dokumen yang
diberikan oleh PT. Krakatau Steel...”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem serta data-data
terkait pembayaran manfaat pasti dapat disimpan dengan baik dan terjaga
kerahasiaannya. Hal ini tentu dapat membantu untuk mengamankan data-data
peserta program manfaat pasti apabila data-data fisik hilang, dengan adanya sistem
ini data-data yang diperlukan dapat dicetak kembali.
Namun sistem yang ada pada Dana Pensiun selaku pengelola program
manfaat pasti masih belum terintegrasi dengan sistem yang ada pada PT. Krakatau
Steel selaku pemberi kerja, hal ini dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran
manfaat pasti kepada peserta. Dengan begitu pengendalian pemrosesan informasi
pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah diterapkan dengan cukup baik meski
masih terdapat kekurangan.
d. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi atas tercapainya target
kinerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tolak ukur keberhasilan dari
masing-masing tugas baik individu maupun divisi seperti yang sudah ditetapkan
dalam struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab karyawan. Sebagai
contoh pada jabatan staf investasi fixed income yang menangani penempatan dana
yang dicadangkan untuk kepentingan investasi dan operasional, pada pasar uang
yang meliputi: Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito pada
Bank, SBI dan Surat Berharga yang jangka waktunya kurang dari satu tahun secara
efektif dan efisien guna mendapatkan hasil dan risiko yang optimal. Apabila
hasilnya tidak tercapai maka akan mempengaruhi dalam penilaian kinerja karyawan
tersebut, selain itu kedisplinan dalam bekerja juga akan menjadi pertimbangan
dalam penilaian kinerja karyawan. Pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel penilaian
kinerja karyawan dilakukan 1 tahun sekali oleh atasan atau manajer pada setiap
divisi. Hasil dari penilaian kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap
pencapaian target kerja. Selain itu hasil penilaian ini juga dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk memperoleh promosi jabatan, mutasi karyawan, pemberian
fasilitas serta kenaikan gaji, peniliti juga mendapatkan penjelasan dari informan
seperti berikut:
“...kalau penilaian kinerja terhadap karyawan dana pensiun itu dilakukan
setahun sekali oleh setiap atasannya pada divisi masing-masing mas, nah dari
penilaian ini nantinya jika target tercapai oleh setiap divisi maka karyawan di
divisi itu akan mendapatkan penghargaan dari dana pensiun...”
Hasil wawancara kepada informan pada halaman sebelumnya dapat ditarik
kesimpulan secara keseluruhan sistem penilaian kinerja pada Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel berjalan dengan baik, aktivitas-aktivitas penilaian kinerja ini dinilai
sudah efektif karena dilakukan langsung oleh manajer masing-masing divisi, serta
penilaian kinerja ini juga rutin dilakukan setiap tahun untuk memantau tingkat
pencapaian kinerja karyawan. Selain itu kebijakan-kebijakan pemberian insentif,
bonus dan penghargaan sudah dilakukan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
agar karyawan dapat lebih meningkatkan produktivitas kinerjanya dalam bekerja.
Dengan sudah dilakukannya penilaian kinerja yang dilakukan rutin setiap tahunnya
ini maka perusahaan dapat dengan mudah untuk memantau tingkat pencapaian
kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi
Perusahaan telah menseleksi dan membangun aktifitas pengendalian umum
dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah menggunakan teknologi dalam mendukung
proses pelayanan kepesertaan program manfaat pasti. Dengan dukungan Sistem
Informasi Dana Pensiun (SIDPA) ini dapat lebih memberikan pelayanan sebaik
mungkin kepada peserta program manfaat pasti, adanya sistem ini juga lebih
memudahkan dalam melakukan pelacakan data-data peserta yang menerima
manfaat pasti. Selain itu dengan adanya Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA)
juga dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan sebab untuk mengakses sistem ini dibutuhkan user id dan pasword guna
mencegah pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakses sistem ini.
Namun Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA) ini belum diintegrasikan
dengan sistem yang ada pada PT. Krakatau Steel selaku pendiri guna untuk
mempemudah proses pengelolaan program manfaat pasti. Dalam mengembangkan
kontrol umum atas teknologi ini, peniliti melakukan wawancara kepada informan:
“...pada sistem informasi kami ini dibedakan aksesnya mas, ini untuk
mencegah jika ada oknum yang tidak berkepentingan masuk kedalam sistem kami
walaupun sistem kami belum terintegrasi...”
Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan dengan adanya
pemanfaatan teknologi yakni penggunaan Sistem Informasi Dana Pensiun
(SIDPA), proses pembayaran manfaat pasti kepada peserta dapat terpantau dengan
lancar dan cepat jka sudah diintegrasikan dengan sistem yang ada pada PT.
Krakatau Steel. Selain itu pemanfaatan teknologi ini dapat meminimalisir risiko
terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Dengan begitu
penggunaan teknologi ini sangat mendukung dalam pencapaian tujuan Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel
3. Merinci kedalam Kebijakan dan Prosedur
Kegiatan pengendalian sebagaimana tercermin pada kebijakan yang
menetapkan apa yang diharapkan didalam prosedur untuk melaksanakan kebijakan
tersebut. Secara keseluruhan pada pelaksanaan di Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
sudah terdapat kebijakan yang mengatur secara keseluruhan. Kebijakan ini tertuang
dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tertulis pada prosedur
pengelolaan sumber daya manusia. Peraturan-peraturan ini sudah secara rinci
mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan.. Selain itu
prosedur terkait dengan pelayanan kepesertaan juga sudah ada dan tertulis. Prosedur
ini menjelaskan langkah demi langkah untuk membantu karyawan dalam
melaksanakan pekerjaannya, seperti yang disampaikan oleh informan sebagai
berikut:
“...peraturan yang ada di dana pensiun PT. Krakatau Steel sudah dituliskan
dengan rinci mas tentang struktur organisasi, tugas, tanggung jawab serta
prosedur yang harus dijalankan oleh karyawan kami...”
Dengan penjelasan yang disampaikan informan diatas, dapat disimpulkan
kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.
4.4.5 Pemantauan
Monitoring/pemantauan adalah kegiatan yang sangat penting untuk
memastikan sistem pengendalian internal yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan
dengan baik. Committee of sponsoring Organization of the Treadway (2013:5)
menjelaskan aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa
bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah atau kombinasi dari keduanya
yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian
internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen dan berfungsi
semestinya. Menurut Wiradana et al (2015) Pemantauan mencakup penentuan
desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang
dilakukan. Analisis pemantauan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel didasarkan
prinsip-prinsip internal control yang meliputi evaluasi berkelanjutan dan evaluasi
terpisah. Evaluasi-evaluasi ini bertujuan untuk melaporkan setiap kekurangan yang
ditemukan pada saat pelaksanaannya.
1. Evaluasi Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah
Evaluasi bekelanjutan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dilakukan
setiap beberapa bulan sekali. Tujuan dari dilakukannya evaluasi ini yaitu untuk
memantau pencapaian dari target kinerja masing-masing divisi dan untuk
mengetahui bentuk permasalahan yang dihadapi. Pada pelaksanaanya manajer
setiap divisi melakukan pengawasan pada setiap prosedur pelayanan kepesertaan
program manfaat pasti, hasil dari pengawasan ini secara rutin akan disampaikan
pada saat rapat bulanan. Dalam rapat ini masing-masing manajer divisi
menyampaikan hasil laporan kinerja dari divisinya serta permasalahan yang
dihadapi. Dengan adanya rapat ini diharapkan, apabila terdapat permasalahan yang
ditemukan saat pelaksanaan pelayanan kepesertaan dapat segera diatasi dengan
cepat sehingga target kinerja akan dapat tercapai.
Evaluasi terpisah Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang dilakukan oleh
satuan pengawas internal untuk melakukan audit secara periodik setiap 3 bulan
sekali pada masing-masing divisi yang ada pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
Selain itu audit juga dilakukan apabila ditemukan gejala atau indikasi terjadinya
tindak kecurangan yang dilakukan oleh setiap divisi pada perusahaan. Hasil
evaluasi ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi direktur Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel dalam pengambilan keputusan manajerial agar tujuan perusahaan
dapat tercapai. Hasil wawancara peniliti kepada informan memberikan penjelasan
sebagai berikut:
“...evaluasi di dana pensiun dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan
oleh masing-masing manajer divisi mas, dalam rapat ini kami membahas kinerja
atau permasalahan yang dihadapi setiap divisinya...”
“...nah kalau evaluasi terpisah di dana pensiun itu dilakukan oleh satuan
pengawas internal dana pensiun setiap periode tertentu mas...”
Secara keseluruhan dari hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan
pemantauan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah cukup baik karena sudah
menggunakan kombinasi antara evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
2. Melaporkan dan Tindak Lanjut Setiap Kekurangan
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel selalu menerima setiap bentuk saran dan
rekomendasi yang diberikan. Setiap saran atau keluhan yang disampaikan oleh
peserta dana pensiun dalam bentuk pengaduan yang masuk melalui staf pelayanan
umum akan ditampung dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian menjadi bahan
evaluasi untuk sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut demi pencapaian yang
lebih baik. Kualitas kinerja setiap divisi juga akan dievaluasi atas pencapaiannya,
apabila terdapat kekurangan maka pihak manajemen terkait akan mengkaji kembali
apa yang menjadi kendala. Selain itu setiap hasil atau rekomendasi dari proses audit
yang dilakukan setiap tahun oleh satuan pengawas internal akan dilaporkan kepada
manajemen untuk kemudian dilakukan perbaikan dari hasil audit tersebut dengan
diawasi secara berkelanjutan, seperti hasil wawancara peneliti kepada informan:
“...dana pensiun selalu terbuka jika ada saran atau kritik yang ingin
disampaikan oleh peserta mas, nah nantinya dari saran atau kritik yang diterima
dari peserta ini akan menjadi bahan evaluasi kami selanjutnya untuk menjadi lebih
baik kedepannya...”
Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel menerima bentuk saran atau kritik yang diberikan peserta terhadap
dana pensiun, ini membuktikan bahwa telah menjalankan tindak lanjut setiap
kekurangan yang terdapat pada dana pensiun.
4.5 Ringkasan Analisis Pengendalian Internal
Berdasarkan hasil analisis tentang sistem pengendalian internal Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel yang menggunakan kerangka konsep COSO, berikut
ini tabel hasil analisis:
Tabel 4.3 Analisis Lingkungan Pengendalian
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
1. Komitmen atas integritas
dan nilai etika
Baik Perusahaan telah memiliki
pedoman terkait etika, peraturan
dan sanksi yang tertuang pada
prosedur pengelolaan sumber
daya manusia. Peraturan dan
sanksi dalam prosedur tersebut
juga sudah diterapkan dengan baik
oleh perusahaan. Dengan begitu
secara tidak langsung akan
membentuk integritas dan etika
karyawan.
2. Melaksanakan tanggung
jawab pengawasan
Baik Adanya satuan pengawas internal
yang melakukan pengawasan pada
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
setiap divisi terkait membuktikan
bahwa audit internal sudah
berjalan dengan baik, audit
internal ini dilakukan secara
berkala oleh Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel setiap 3 bulan
sekali.
3. Menetapkan struktur,
wewenang, dan tanggung
jawab
Baik Penetapan struktur organisasi,
wewenang dan tanggung jawab
yang telah diterapkan oleh Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel sudah
berjalan dengan baik dengan
adanya pembagian tugas,
wewenang serta tanggung jawab
pada masing-masing divisi.
4. Komitmen terhadap
kompetensi
Baik Kebijakan dalam proses
rekruitmen karyawan baru dan
pelatihan yang wajib diikuti oleh
karyawan telah diterapkan oleh
Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
demi mendapatkan karyawan
yang berkualitas serta kompeten
dibidangnya masing-masing.
5. Mendorong akuntabilitas
kinerja
Baik Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
telah melakukan upaya untuk
mendorong akuntabilitas kinerja,
hal ini dibuktikan dengan
diterapkannya penilaian kinerja,
pemberian insentif, bonus dan
penghargaan.
Tabel 4.4 Analisis Penilaian Risiko
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
1. Menentukan tujuan Baik Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
telah menetapkan tujuan secara
jelas, sehingga memungkinkan
dalam mengidentifikasi dan
menilai risiko yang dihadapi
dalam upaya pencapaian tujuan
perusahaan.
2. Mengidentifikasi dan
menganalisis risiko
Baik Proses identifikasi dan analisis
risiko merupakan wewenang dari
direktur keuangan dan
administrasi.Namun dari
kebijakan-kebijakan yang telah
diterapkan sudah dapat
menunjukan adanya upaya dalam
mengidentifikasi dan mengelola
risiko.
3. Menilai risiko fraud Baik Penilaian risiko fraud, identifikasi
gejala fraud dan menyusun
program audit untuk
mengidentifikasi tindakan fraud
yang terjadi dilakukan oleh satuan
pengawas internal.
4. Mengidentifikasi dan
Menilai Perubahan
Baik Perusahaan telah melakukan
evaluasi terhadap pencapaian
target kinerja dan evaluasi
berkelanjutan untuk mengatasi
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
risiko perubahan yang
mengancam pemncapaian tujuan.
Tabel 4.5 Analisis Informasi dan Komunikasi
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
1. Menggunakan informasi
yang relevan
Baik Dengan adanya Sistem Informasi
Dana Pensiun (SIDPA) yang
digunakan untuk mendukung
prosedur pelayanan kepesertaan
program manfaat pasti pada Dana
Pensiun. Dengan adanya dukungan
sistem ini dapat memudahkan dalam
melakukan proses informasi terutama
yang berkaitan dengan pelayanan
kepersertaan dana pensiun. Dari
sistem ini juga data-data terkait
pembayaran manfaat pasti dapat
disimpan dengan baik dan terjaga
kerahasiaannya.
2. Komunikasi internal yang
efektif
Baik Komunikasi setiap pegawai terkait
hasil kinerja khususnya prosedur
pelayanan kepesertaan yang mereka
lakukan didukung dengan adanya
Sistem Informasi Dana Pensiun
(SIDPA), hal ini juga dapat
memudahkan dalam proses
pemantauan kinerja perusahaan. Oleh
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
sebab itu dengan adanya dukungan
sistem tersebut proses komunikasi
secara internal sudah berjalan dengan
baik dan efektif.
3. Komunikasi eksternal
yang efektif
Baik Adanya laporan yang menyediakan
informasi-informasi yang dibutuhkan
akan membantu pihak eksternal, serta
dengan adanya pelayanan pengaduan
akan memudahkan pihak eksternal
dalam berkomunikasi langsung
dengan peserta program manfaat
pasti. Dengan begitu dapat
disimpulkan bahwa komunikasi
eksteral yang dilakukan oleh Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel sudah
berjalan dengan baik.
Tabel 4.6 Analisis Aktivitas Pengendalian
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
1. Mengembangkan kegiatan
pengendalian
Kurang Dana Pensiun PT. Krakatau Steel
telah mengembangkan kegiatan
pengendalian. Aktifitas pengendalian
yang sudah diterapkan oleh Dana
Pensiun PT. Krakatau Steel meliputi
pemisahan tugas, pengendalian atas
akses, pengendalian pemrosesan
informasi dan tinjauan kinerja.
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
Namun pada pemisahan tugas masih
terdapat kekurangan pada divisi
administrasi dan umum.
2. Mengembangkan control
umum atas teknologi
Kurang Perusahaan sudah mengembangkan
aktivitas pengendalian dengan
adanya pemanfaatan teknologi yaitu
Sistem Informasi Dana Pensiun
(SIDPA), sistem ini dapat
memberikan pelayanan sebaik
mungkin kepada peserta program
manfaat pasti. Namun Sistem
Informasi Dana Pensiun ini belum
terintegrasi dengan sistem yang ada
pada PT. Krakatau Steel selaku
pendiri guna untuk mempemudah
proses pengelolaan program manfaat
pasti.
3. Merinci kedalam
kebijakan dan prosedur
Baik Kebijakan yang ditetapkan sudah
dijabarkan dengan baik dalam
peraturan-peraturan yang tertuang
dalam prosedur pengelolaan sumber
daya manusia. Job description setiap
jabatan dan prosedur terkait
pengirman juga sudah ada dan
tertulis.
Tabel 4.7 Analisis Pemantauan
No. Prinsip Hasil
Analisis
Alasan
1. Evaluasi berkelanjutan
dan evaluasi terpisah
Baik Data-data karyawan yang akan
pensiun diperoleh dari PT. Krakatau
Steel selaku pendiri yang kemudian
diserahkan kepada Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel untuk diproses
menggunakan Sistem Informasi Dana
Pensiun (SIDPA) sehingga
membantu dalam memproses data
menjadi informasi yang relevan
terkait untuk tujuan pencatatan dan
pembayaran manfaat pasti kepada
peserta.
2. Melaporkan dan
menindak lanjuti
kekurangan
Baik Setiap saran atau keluhan terkait
pengendalian baik dari hasil evaluasi
kinerja atau hasil audit oleh satuan
pengawas internal akan dilaporkan
kepada manajemen dan dilakukan
perbaikan sebagai tindak lanjut dan
diawasi secara berkelanjutan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dana Pensiun PT.
Krakatau Steel tentang analisis pengendalian internal dalam pengelolaan program
manfaat pasti, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal yang
telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sebagai berikut:
1. Keterlambatan penerimaan gaji pada karyawan yang telah berhenti atau
pensiunan, dikarenakan beberapa data-data karyawan yang belum
diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat
nikah, dan lainnya yang akan berpengaruh terhadap dokumen yang diterima
oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.
2. Sistem informasi pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah baik. Namun
pada pelaksanaannya Sistem Informasi Dana Pensiun selaku pengelola
program manfaat pasti masih belum terintegrasi dengan sistem informasi
yang ada pada PT. Krakatau Steel selaku pemberi kerja, sehingga dapat
menimbulkan keterlambatan pembayaran manfaat pasti kepada peserta.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan berdasarkan data-data dan
bukti-bukti yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Akan tetapi terdapat
keterbatasan dalam pelaksanaan yakni:
Pada saat dilapangan, peneliti mendapatkan kesulitan dalam memperoleh
data-data lebih yang ada pada sistem informasi dana pensiun baik dari staf ataupun
pimpinan dikarenakan beberapa alasan, seperti menjaga kerahasiaan data-data atau
informasi penting yang ada pada dana pensiun PT. Krakatau Steel.
5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan
saran terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti
pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel antara lain:
1. Sebaiknya data-data karyawan yang akan memasuki masa pensiun dikirim
tepat waktu dan sudah diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku
rekening, copy surat nikah, dan yang lainnya agar tidak terjadi
keterlambatan penerimaan gaji kepada peserta Dana Pensiun PT. Krakatau
Steel.
2. Sebaiknya sistem informasi Dana Pensiun dan sistem informasi PT.
Krakatau Steel dapat saling terintegrasi, sehingga Dana Pensiun selaku
pengelola dapat menjalankan prosedur pelayanan kepesertaan dengan
efektif.
Adapun saran untuk peneliti selajutnya adalah:
1. Mampu menjelaskan secara rinci data-data atau informasi tentang
pengelolaan program manfaat pasti yang ada pada sistem informasi dana
pensiun seperti iuran pensiun peserta, pembayaran manfaat pensiun,
pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan yang lainnya secara
transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dana pensiun.
2. Mampu menjelaskan sistem pengendalian internal dana pensiun lebih
terperinci dengan melakukan wawancara kepada beberapa staf yang
berkontribusi dalam sistem pengendalian internal dana pensiun pada
program manfaat pasti.
3. Mampu memaparkan data-data terbaru agar dapat membedakan antara
sistem pengendalian internal yang lama dengan sistem pengendalian
internal yang baru.
DAFTAR PUSTAKA
A Hall, James. (2011). Sistem Informasi Akuntansi (edisi 4), Jakarta: Salemba Empat
Adelin, Vani & Fauzihardani Eka. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal,
Ketaaatan Pada Aturan Akuntansi Dan Kecenderungan Kecurangan
Terhadap Perilaku Tidak Etis. Journal WRA. Vol. 1. No. 2. Hal 259-276.
Anasthasia, Darmawan Nyoman A. Surya, Werastuti D. Nyoman. (2015). Analisis
Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri. Jurnal Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3. No.1. Hal: 1-10.
Arens, Alvin A. Elder, dan Beasley. (2011). Auditing dan Jasa Assurance.
Jakarta: Erlangga.
Arfah, Eka Ariaty (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap
Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja
Keuangan. (Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta di Kota
Bandung). Jurnal investasi. Vol.7. No. 2. Hal 137-153.
Arifiyani, Hesti A. & Sukirno. (2012). Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan
Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi
Kasus PT. Adi Satria Abadi Yogyakarta). Jurnal Nominal. Vol I No. I. Hal:
5-21.
ASABRI. (2017). Tabungan Hari Tua. Diakses dari
http://asabri.co.id/page/15/Program_Tabungan_Hari_Tua_(THT)
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
(2013). Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary.
Durham North Carolina. May 2013
Creswell, J.W. (2010). Research design: Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed. (edisi terjemahan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: PT. Pustaka
Pelajar.
Dewi, Sarita P. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan
Terhadap Kinerja Karyawan Spbu Yogyakarta (Studi Kasus Pada Spbu Anak
Cabang Perusahaan Rb.Group ). Jurnal Nominal. Vol I No. I. Hal: 1-22.
Gitayani, Windy T. & Darmawan, Nyoman A. & Purnamawati Gusti A. (2015).
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal (Spi) Dan
Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Bagian
Akuntansi. Jurnal Akuntansi Universitas Ganesha. Vol 3 No 1. Hal: 1-11.
Hamel, Gary. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada
PT. Nusantara Surya Sakti. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. Hal. 274-281.
Herawati, Tuti (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda
Cianjur). Journal Study & Accounting Research. Vol XI. No 1. Hal: 1-14.
Hidayat Mohammad T. & Rahayu Sri M. & Husaini Achmad. (2013). Analisis
Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam
Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Marta
Perkasa, Pamekasan). Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 6. No. 2. Hal: 1-8.
Kiranayanti Ida A. & Erawati Ni Made A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia,
Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah. Journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.
No. 2. Hal: 1290-1318.
Maryono. (2010). Perkembangan Akuntansi Dana Pensiun Pemberi Kerja Pada Dana
Pensiun SINT CAROLUS. Skripsi. Universitas Kristen Krida Wacana:
Jakarta.
Meilani, T. (2015). Sistem Pengelolaan Dana Pensin Pada PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Muzamil, Mohammad. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal
Penyaluran Kredit Pada Bri Kota Samarinda (Studi Kasus Di Bri Kcp Unit
Karang Paci Samarinda). Journal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 3. No.3.
Hal: 661-674.
Nena, Agustina F. (2015). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Dalam
Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Di Rumah Sakit
Hermana-Lembean. Jurnal Emba. Vol.3 No.4. Hal: 117-129.
Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan
Bahasa. Surakarta.
Nussy, A. (2014). Analisis Penerapan PSAK No 18 Mengenai Akuntansi Dana
Pensiun pada PT Taspen Cabang Manado. Jurnal EMBA. Vol 2 No 4. Hal :
444-453.
O’Brien & Marakas. (2013). Management Information Systems. Sixteenth Edition.
New York: McGraw-Hill/Irwin.
Pakadang, Desi. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal
Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon. Jurnal
Emba. Vol.1 No. 4. Hal: 213-223.
Puspitasari, Lusiana & Poputra, Agus T. (2016). Evaluasi Penerapan Standar
Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program
Manfaat Purnakarya Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Jurnal
Emba. Vol.4 No. 1. Hal: 231-241.
Putri, Gracia M. & Nangoi Grace & Alexander Stanly. (2018). Analisis Sistem Dan
Prosedur Pengadaan Kas Dan Pembayaran Dana Pensiun Pada Pt. Pos
Indonesia Cabang Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol 13
No 2. Hal: 486-495.
Romney, Marshall B., and Paul Steinbart. (2014). Sistem Informasi Akuntansi (edisi
13), Jakarta: Salemba Empat.
Saefuloh, Asep Ahmad dkk. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor
Korporasi. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 6 No 1. Hal: 77-96
Sari, Tabita Dian. (2012). Evaluasi Pengendalian Internal Utang Usaha Di PT. Tiga
Pilar Logistik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol 1 No 1. Hal: 108-
111
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Susanto, Azhar. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
Wiradana, I Gede. & Sulindawati, Ni Luh. & Admadja, Anantawikrama T. (2015).
Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian
Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Empiris Lembaga Perkreditan
Desa Poh Bergong). Jurnal Akuntansi Universitas Ganesha. Vol 3 No 1. Hal:
1-11.
Yasmita, Y.A. (2012). Peran Pengendalian Internal Pada Audit Sistem Informasi
Dalam Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Akuntansi. Vol 1 No 3. Hal: 95-97
Yudanto, H. (2016). Pendanaan Dana Pensiun Program Manfaat Pasti (Studi Kasus
Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta). Skripsi. Surakarta:
Program Studi Akuntasi Universtas Muhammadiyah Surakarta.
Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun
Berdasarkan Prinsip Syariah. Jurnal Media Komunikasi Sosial Keagamaan.
Vol. 17 No 2. Hal: 221-239.
_____. Peraturan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel Tahun 2009.
_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2015.
_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017.
_____. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah.
_____. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun.
_____. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2015.
_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
______.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.