Post on 26-Feb-2020
PPEERRUUBBAAHHAANN RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH ((PPDD))
BBAAGGIIAANN AADDMMIINNIISSTTRRAASSII PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN
TTAAHHUUNN 22001199
2
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 3
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3
1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 4
1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................... 6
1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………………..…….…….7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 .............. 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan
Tahun Berkenaan ................................................................................................... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........ 14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................. 16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH ..................... 18
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................................... 19
BAB IV ...................................................................................................................... 22
PENUTUP ................................................................................................................ 22
3
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki
kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah berisi rencana pembangunan
tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala PD
untuk menyiapkan Rencana Kerja PD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah
Terpilih dengan RPJMD, Renstra PD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen
Rencana Kerja PD, waktu pelaksanaan Musrenbang Daerah dan penyampaian
RKPD.
Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah pada pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir;
f. penetapan.
Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun
2019 disusun berdasarkan hasil evaluasi pada tahun berjalan dan juga
berdasarkan input, proses / kegiatan, serta hasil yang dicapai dan diinginkan
sehingga terlihat adanya hubungan yang optimal diantara unsur-unsur
dimaksud, yang pada gilirannya bisa menjadi umpan balik bagi perencanaan
4
untuk tahun berikutnya. Perubahan Rencana Kerja tersebut disusun guna
mewujudkan visi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.
Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya Tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam
menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran-
sasaran pembangunan dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorentasi kepada pencapaian
hasil maksimal yang diinginkan telah ditentukan perencanaannya.
I.2 Landasan Hukum
I.2.1 Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) dan Kewenangan SKPD
Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan
landasan hukum yang menjadi acuan adalah :
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Surabaya sebagimana diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.
I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian
Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
2014-2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah provinsi Jawa
Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana
6
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 –
2025;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 –
2021;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemberintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019
sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Surabaya Tahun 2019.
I.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Mengingat Tugas dan Fungsi
Bagian Administrasi Pembangunan tidak terkait langsung dengan urusan wajib
seperti tersebut di atas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuK Bagian
Administrasi Pembangunan tidak ada.
I.3 Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok
ukur penilaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019. Sedangkan tujuan
yang ingin dicapai adalah sebagai acuan Bagian Administrasi Pembangunan
dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
7
I.3.1 Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok
ukur penilaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai acuan Bagian
Administrasi Pembangunan dalam merumuskan program dan kegiatan
pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
I.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab I berisi uraian Latar Belakang, Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan dan Sistematika
Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAN
Bab II Menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Sampai Dengan Triwulan Tahun Berkenaan, Analisis
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab III Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan
perangkat daerah (mencakup lokasi, target,dan pagu indikatif)
saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Sampai Dengan Triwulan
Tahun Berkenaan
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanannya. Evaluasi tersebut dapat dilakukan terhadap 3 hal yaitu : kebijakan
perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan,
dan hasil rencana program dan kegiatan.
Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/
kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2)
mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan
evaluasi dapat diketahui:
a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah;
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.
Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya pada
dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan selama tahun 2019 hingga
triwulan II. Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2019 hingga triwulan II dan
pencapaian Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagaimana tabel berikut.
9
Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Surabaya
Renja Perangkat Daerah Bagian Administasi Kota Surabaya
Periode Pelaksanaan: 2019
11
Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja diatas, disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bagian Administrasi Pembangunan
didukung oleh 4 program, dimana capaian kinerja hingga triwulan II cukup baik.
Program-program tersebut meliputi:
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
c. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Bagian Administrasi
Pembangunan, memiliki 6 kegiatan pendukung dan kegiatan utama yang mana
target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah cukup baik.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai
dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:
a. Meningkatnya Kinerja Aparatur Daerah Dalam Kegiatan Pembangunan
b. Terwujudnya Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM), Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah.
c. Tersusunnya Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Kegiatan Pembangunan
d. Tersusunnya Laporan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
e. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Kota
Surabaya
f. Tercapainya Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah
melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
g. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan
melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE)
dengan mengunakan Aplikasi Sistem pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik.
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, maka tugas yang dimiliki Bagian Administrasi
Pembangunan adalah penyusunan rencana program dan petunjuk teknis,
12
pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan
yang menjadi bidang tugasnya;
b. pelaksanaan penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota;
c. pelaksanaan pengendalian rencana tindak kota;
d. pelaksanaan penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja
daerah kota
e. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan pengendalian implementasi
rencana tindak kota;
f. pelaksanaan pembinaan implementasi rencana tindak kota;
g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa;
h. pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;
i. pelaksanaan pelaporan implementasi rencana tindak kota;
j. pelaksanaan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana tindak kota;
k. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
l. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator
kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur
jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan
PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah. Capaian kinerja pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah
Kota Surabaya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode
sebelumnya yang mengacu kepada kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas
dan fungsi serta tata kerja Bagian Administrasi Pembangunan. Keberhasilan kinerja
Bagian Administrasi Pembangunan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang
telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Bagian Administrasi
Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:
13
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
Pemerintah Kota Surabaya
No Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2017
(thn n-2)
Tahun 2018
(thn n-1)
Tahun 2019
(thn n)
Tahun 2020
(thn n+1)
Tahun 2017
(thn n-2)
Tahun 2018
(thn n-1)
Tahun 2019
(thn n)
Tahun 2020 (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya
12 dokumen
72 lembaga
72 lembaga
72 lembaga
12 dokumen
72 lembaga
2
Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara
6 aplikasi 7 aplikasi 7 sistem 7 sistem 6 aplikasi 7 aplikasi
3 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun
40 dokumen
19 dokumen
16 dokumen
16 dokumen
31 dokumen
29 dokumen
4
Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
7 dokumen
5 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
5 jenis 100% 100% 100% 5 jenis 132.89%
6
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
88 unit 199 unit 296 unit 202 unit 88 unit 199 unit
14
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
II.3.1 Tingkat Kinerja PD
Berpedoman pada hasil pengukuran kinerja PD Bagian Administrasi
Pembangunan dapat disampaikan tingkat kinerja PD Bagian Administrasi
Pembangunan sebagai berikut :
a. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersedianya jumlah dokumen
penyusunan bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun,
tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan
data historis pada tahun-tahun sebelumnya capaian atau realisasi terhadap
indikator tersebut selalu mengalami progress atau peningkatan.
b. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran waktu pelaksanaan monitoring
dan pengendalian kegiatan pembangunan, tergambar bahwa secara umum
capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah
ditetapkan, yakni sebesar 100%. Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi
dari tahun-tahun sebelumnya.
c. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Dokumen Evaluasi dan Laporan
Kinerja Belanja Langsung yang disusun, tergambar bahwa secara umum
capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai bahkan melebihi
target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data historis pada tahun-tahun
sebelumnya capaian atau realisasi terhadap indikator tersebut selalu
mengalami progress atau peningkatan.
d. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran waktu pelaksanaan
pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan,
tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.
Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.
e. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran waktu pelaksanaan
pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran,
tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%.
Kesesuaian ini menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.
f. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Waktu Pelaksanaan
Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran, tergambar bahwa
15
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai
target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%. Kesesuaian ini
menunjukkan konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, Bagian Administrasi
Pembangunan dalam upayanya mepertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja, akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan
sumber dana yang tersedia dan indikator kinerja yang terukur serta
berbasis manfaat (outcome) .
b. Meningkatkan koordinasi pada instansi terkait dalam proses administrasi
pembangunan melalui rapat atau pertemuan rutin.
c. Penyediaan data dan informasi yang cukup dalam rangka penyempurnaan
penetapan dan pengukuran indikator kinerja.
d. Penguatan kualitas sumber daya yang dimiliki secara konsisten sehingga
memiliki kemampuan yang berkompeten.
II.3.2 Permasalahan dan Hambatan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian
Administrasi Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya adalah :
- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi
mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur
- Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis PD
pada penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan
kemampuan yang dimiliki masing-masing individu
- Data dan arsip administrasi yang belum dikelola dengan baik dan
terstruktur.
II.3.3 Peluang dan Tantangan
Berdasarkan analisis terkait beberapa faktor yang dapat menjadi
peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Bagian Administrasi
Pembangunan dalam meningkatkan kinerja pelayanannya ke depan,
dapat dijelaskan sebagai berikut,
16
Peluang (Opportunities) meliputi:
a. Regulasi dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap
pelaksanaan pengendalian pembangunan yang ada di
kabupaten/kota.
b. Perkembangan teknologi informasi yang seiring dengan kapasitas
dan menjadi kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan.
c. Ketersediaan data pengisian pada aplikasi GRMS dari PD yang
bersifat akuntabel dan terkini.
d. Ketersediaan provider jaringan internet yang mendukung
kelancaran, memudahkan, dan mempercepat dalam proses
penggunaan aplikasi.
e. Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar sebagai mitra
dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan.
Tantangan (Threats) meliputi :
a. Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat
yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu untuk melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.
b. Pemahaman PD terhadap pemanfaatan data GRMS yang belum
merata dikarenakan kapasitas atau kemampuan secara individual.
II.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD
Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Bagian dari unsur Sekretariat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2005 sampai dengan
sekarang telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya
pemerintahan secara teritegrasi melalui GRMS (Government Resources
Management System). Adapun manfaat yang diperoleh dari implementasi
GRMS tersebut antara lain tercapainya efisiensi, efektifitas, transparan dan
akuntabel pada pengelolaan keuangan daerah.
Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan
kualitas pelayanaan yang semakin besar, maka Bagian Administrasi
Pembangunan memfokuskan diri pada prinsip pembinaan, pengkoordinasian
dan penyiapan kebijakan dan berupaya untuk meningkatkan peranannya
dalam menunjang visi dan misi Walikota Surabaya sesuai tugas pokok dan
17
fungsi yang diemban. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dan ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan meliputi:
- Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian
pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi
(GRMS)
- Ketersediaan data pengisian GRMS dari PD yang lengkap dan terkini
- Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan
pengendalian pembangunan
- Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan
secara periodik dan menyeluruh
- Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai
- Belum meratanya pemahaman PD terhadap pemanfaatan data GRMS
- Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang
berpengaruh dan berdampak pada kebijakan
- Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses
bisnis PD
- Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata
- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi
18
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan
dalam RKP Tahun 2019 adalah ”Pemerataan Pembangunan untuk
Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun
2019, yaitu :
1. Pembangunan manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran
operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-
2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk
memenuhi Nawa Cita.
19
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Renja (Rencana Kerja) Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya Tahun 2020 merupakan wujud dari tindak lanjut Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam
visi, misi disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2016–2021. Untuk mewujudkan visi
pembangunan Kota Surabaya 2016-2021, yaitu “Surabaya kota Sentosa
yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi” ditempuh
melalui tujuh misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada
RPJMD Kota Surabaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan.
Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan
visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya
bahwa tujuan dan sasaran Bagian Administrasi Pembangunan terdapat
pada misi ke 7 (tujuh) yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik yang
didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang
berkualitas, Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung
TIK, Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan
dan SKPD, Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi oleh Bagian
Administrasi Pembangunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian
Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sasaran kota yaitu
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara
umum tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan
adalah:
”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”
20
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan
ke dalam indikator tujuan, yaitu nilai sakip >70-80 (2020).
Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat tujuan
yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan selama 5 tahun
kedepan adalah ”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah”, maka perlu dirumuskan sasaran yang akan
mendukung pencapaian hal tersebut. Sasaran yang diemban oleh Bagian
Administrasi Pembangunan antara lain adalah:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program
2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah.
Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan
ke dalam indikator sasaran, yaitu :
1. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan.
2. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kota yang menjadi Mandat Bagian
Administrasi Pembangunan
Misi Kota Tujuan Kota Sasaran
Kota/Tujuan PD
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pembangunan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
1. Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
2. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
3. a) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
1. 94,00% 2. 87,00% 3. a) 100,00%
b) 100,00%
21
Misi Kota Tujuan Kota Sasaran
Kota/Tujuan PD
Program Pembangunan
Daerah Indikator Program Target
b) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
22
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2019 merupakan
rencana perubahan pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan pada
tahun 2019 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan perubahan RKPD tahun 2019, dan hasil
pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2019 disusun
melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan
perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan
yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan
akuntabel serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya serta visi
dan misi Bagian Administrasi Pembangunan pada khususnya sesuai tugas dan
fungsinya.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
ROBBEN RICO, ST, M.si
Pembina
NIP. 19800913 200212 1 001